Distorsi.id

Kategori: Ragam

  • Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    distorsi.id/, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun bangsa.

    Tahun ini, Hari Perempuan Internasional mengangkat tema “Give to Gain”, yang menekankan pentingnya saling memberi dukungan, kesempatan, dan sumber daya bagi perempuan agar tercipta kemajuan bersama. Tema ini juga sejalan dengan kampanye global untuk memastikan hak, keadilan, dan tindakan nyata bagi semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

    Hetifah menyampaikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, hingga kepemimpinan publik. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan, literasi digital, serta kesempatan pengembangan kapasitas.

    “Perempuan yang berpendidikan bukan hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Karena itu, investasi pada pendidikan perempuan adalah investasi strategis bagi kemajuan Indonesia,” ujar Hetifah.

    Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menjadi kunci agar perempuan dan anak perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

    Komisi X DPR RI, lanjutnya, terus mendorong kebijakan pendidikan yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    Hetifah juga mengajak seluruh pihak—pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta—untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan literasi, pengembangan keterampilan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

    “Semangat Hari Perempuan Internasional mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar, berkarya, dan memimpin,” tutup Hetifah.

  • Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional.

    Langkah tersebut dinilainya penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.

    Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, khususnya dalam pembahasan Komisi Qonuniyah.

    Dalam forum tersebut, para ulama dan cendekiawan NU telah menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berbasis etika serta membatasi usia anak dalam penggunaan akun medsos.

    “Keputusan pemerintah ini mengafirmasi pandangan yang telah dibahas dalam Munas NU tahun lalu. Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa tata kelola. Media sosial hari ini berfungsi seperti ruang publik. Karena itu perlu aturan yang menjaga tanggung jawab penggunanya,” ujar Hilmy, Ahad (8/3/2026).

    Hipmy menilai kebijakan Komdigi merupakan langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, serta berbagai praktik komunikasi yang merusak kehidupan sosial.

    Namun demikian, Anggota MUI DIY tersebut menegaskan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah, khususnya Komdigi. Di antaranya adalah pengaturan yang lebih tegas terkait kepemilikan akun media sosial.

    Menurut Gus Hilmy, banyaknya akun anonim atau akun ganda telah menjadi sumber berbagai persoalan di ruang digital. Satu orang dapat mengoperasikan banyak akun sekaligus untuk menyerang pihak lain, menyebarkan propaganda, atau membangun opini palsu.

    “Ini harus menjadi perhatian serius Komdigi. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi akun tanpa identitas yang jelas. Setiap akun media sosial seharusnya berbasis identitas resmi yang sah,” tegas Gus Hilmy.

    Dia menilai sistem berbasis identitas resmi akan menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat dalam penggunaan media sosial. Pengguna akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena identitasnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jika satu orang bisa memiliki banyak akun anonim, maka ruang digital akan terus dipenuhi manipulasi. Orang bisa menyerang siapa saja tanpa tanggung jawab. Ini tidak sehat bagi demokrasi Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

    Karena itu, Gus Hilmy meminta Komdigi menyusun regulasi yang mendorong satu identitas resmi untuk satu akun utama di media sosial. Sistem ini menurutnya sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menekan penyalahgunaan platform digital.

    Gus Hilmy juga menilai kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik perundungan digital, penyebaran ujaran kebencian, hingga operasi propaganda yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan akun palsu.

    “Ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang beradab. Kebebasan berpendapat tetap dijamin. Namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab,” kata Gus Hilmy.

    Gus Hilmy berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan komunitas digital agar ekosistem media sosial Indonesia berkembang secara sehat dan bermartabat.

  • Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses media sosial pada anak-anak di bawah 16 tahun.

    Menurutnya, pembatasan akses anak terhadap Medsos relevan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik melalui program MBG hingga program beasiswa pendidikan dan lainnya.

    “Rasanya sia-sia ketika pemerintah berupaya serius memberikan perhatian pada peningkatan kualitas otak dan fisik anak melalui MBG misalnya, tapi di saat yang sama kita membiarkan mereka mengakses media sosial secara bebas,” ujar Sultan, Minggu (8/3/2026).

    Dikatakan Sultan, media sosial saat ini lebih banyak mengandung konten yang justru dapat merusak mindset dan perkembangan mental anak.

    “Sehingga kami juga mendorong pemerintah untuk perlu meningkatkan pengawasan dan tegas mensortir konten-konten sensitive dan tidak mendidik yang beredar di media sosial,” tegasnya.

    Dia mengingatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

    “Orang tua dan lingkungan sosial harus memastikan masa keemasan pertumbuhan anak hingga remaja diisi dengan aktivitas literasi dan fisik yang positif,” tutupnya.

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital baru saja meneken Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

  • Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    distorsi.id/, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia menyambut anggota baru. OK Gelora digelar secara daring selama dua hari pada Sabtu-Minggu, 7-8 Maret 2026.

    Hal ini tindak lanjut dari peluncuran Program Nasional Rekruitmen 1,5 Juta Anggota menuju kemenangan pada Pemilu 2029 yang di-launching pada Sabtu (28/3/2026).

    OK Gelora dibuka Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Dalam arahannya Anis Matta mengatakan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang didirikan oleh kumpulan orang-orang gelisah terhadap tatanan lama dunia yang sudah mati.

    “Kita seperti sedang berjalan dalam lorong waktu yang gelap, yang penuh dengan kekecewaan. Sementara tatanan baru belum lahir,” kata Anis Matta, Minggu (8/3/2026).

    Menurut dia, dunia sekarang berada dalam ancaman perang besar yang bisa menghancurkan umat manusia seperti perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Timteng) sekarang, apabila eskalasinya terus meluas.

    “Kita sadar, ini bukan masalah yang sederhana. Itu masalah yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikannya,” katanya.

    Namun, sebagai manusia beragama, seluruh manusia bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perang besar tersebut.

    “Sejarah ini yang menyatukan kita, yang kita sebut dengan gelombang dari orang-orang yang gelisah, dengan sadar dan bertanggung jawab kepada rakyat. Partai Gelora mau menjadi pelaku sejarah yang akan menentukan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Anis Matta pun menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota baru Partai Gelora. “Selamat bergabung di Partai Gelombang Rakyat Indonesia, partai masa depan,” kata Anis Matta, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri RI ini.

    Ketua Tim Desk Rekrutmen DPP Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, OK Gelora merupakan satu ekosistem rekrutmen anggota yang sudah diluncurkan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada pekan lalu.

    “Ketika kita sudah menjadi anggota baru Partai Gelora, maka kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita mesti menjadi anggota aktif, untuk kemudian membesarkan dan melebarkan meluaskan pengaruh dari partai ini,” kata Triwisaksana.

    Sehingga setiap kader baru, kata Triwisaksana, wajib mengikuti program OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia.

    “Sesudahnya wajib mengikuti program lain seperti Program Kaderisasi, Pengembangan wawasan atau program-program lainnya di Partai Gelora,” ujarnya.

    Triwisaksana yang juga Ketua DPP Partai Gelora Koordinator Bidang Penggalangan ini berharap setelah aktif sebagai kader, anggota baru didorong untuk mulai melakukan tugas perekrutan anggota baru.

    “Kita punya program ‘Member get Member’. Satu anggota merekrut satu anggota baru. Silahkan mereka yang punya keluarga, tetangga, teman, alumni dan lain sebagainya. Ajak mereka gabung ke Partai Gelora,” ujarnya.

    Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, setiap kader Partai Gelora akan mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam hal pengembangan wawasan kapasitas dirinya.

    “Sekali lagi kami berharap, yang sudah menjadi anggota bisa mengajak teman-teman kita, anggota keluarga kita, dan yang lainnya bergabung bersama Partai Gelora. Partai Gelora menargetkan merekrut 1,5 juta anggota menjelang Pemilu 2029,” pungkasnya.

  • Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    distorsi.id/, Bandung – Anggota DPD RI Aanya Rina Casmayanti menilai keputusan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 seluruh jajaran TNI merupakan langkah antisipatif yang wajar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

    Menurut Teh Aanya, situasi keamanan internasional yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, menuntut kesiapsiagaan negara untuk menjaga stabilitas nasional.

    “Langkah Panglima TNI harus dilihat sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat, tetapi sebagai langkah preventif agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Teh Aanya, dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/3/2026).

    Senator Indonesia asal Jawa Barat itu menilai, keputusan meningkatkan status siaga merupakan bagian dari manajemen keamanan negara yang responsif terhadap perkembangan global yang tidak menentu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang menjadi perhatian dunia karena berpotensi memicu instabilitas regional yang lebih luas.

    Menurut Teh Aanya, dampak konflik tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bisa merembet ke sektor ekonomi, energi, hingga keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.

    Karena itu, ia menilai instruksi Panglima TNI yang meminta peningkatan patroli di objek vital nasional, penguatan sistem pertahanan udara, serta pemantauan situasi internasional merupakan langkah yang tepat.

    “Objek vital seperti bandara, pelabuhan, jaringan listrik, dan pusat transportasi memang harus mendapat perhatian khusus. Stabilitas di sektor-sektor ini sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” jelasnya.

    Teh Aanya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi situasi global yang dinamis, terutama antara TNI, kementerian terkait, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.

    Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta para atase pertahanan untuk memantau perkembangan situasi di negara-negara konflik dan menyiapkan skenario evakuasi bagi warga negara Indonesia jika diperlukan.

    “Perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama. Negara harus memastikan setiap warga negara yang berada di wilayah konflik memiliki akses perlindungan dan jalur evakuasi yang jelas,” katanya.

    Lebih jauh, Teh Aanya menilai kesiapsiagaan militer juga perlu diiringi dengan penguatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

    Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menurutnya memiliki posisi strategis untuk mendorong deeskalasi konflik melalui jalur diplomasi.

    “Kita berharap pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai di forum internasional. Indonesia memiliki tradisi kuat dalam mendorong penyelesaian konflik secara dialogis,” ujar Teh Aanya.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi peningkatan status siaga secara berlebihan, karena langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme normal dalam menjaga keamanan nasional.

    “Yang terpenting adalah memastikan bahwa negara siap menghadapi segala kemungkinan, sekaligus tetap menjaga stabilitas dan ketenangan di dalam negeri,” pungkasnya.

  • Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    distorsi.id/, Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Alex Indra Lukman minta pemerintah, mulai merumuskan ekspor beras produksi petani dalam negeri, seiring berlimpahnya stok beras yang mencapai angka 3,53 juta ton di akhir Desember 2025 lalu.

    “Tantangan kita hari ini, menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga kita bisa bersaing dengan negara produsen beras lainnya, dalam merebut potensi pasar global,” kata Alex.

    Hal itu disampaikannya, saat bersilaturahmi bersama Penyuluh Pertanian se-Sumatera Barat, di UNP Hotel & Convention, Sabtu sore (7/3/2026).

    Ikut hadir di momen yang disertai agenda buka puasa Ramadan 1447 H/2026 M itu, perwakilan penyuluh dari sejumlah daerah di Sumbar. Juga hadir, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti berserta jajaran.

    Dijelaskan Alex, untuk faktor menurunkan biaya produksi, petani inovatif dari Sumatera Barat, Ir Djoni, telah menemukan metode Sawah Pokok Murah.

    Dengan metode yang telah diujicobakan seluruh kabupaten/kota di Sumbar ini, hasil panen tidak kalah dengan metode konvensional. Padahal, metode ini tidak melalui pengolahan tanah yang merupakan komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

    Kemudian, metode ini juga tak butuh pemupukan kimia serta penyemprotan pestisida maupun fungsida. Bahkan, cuaca kemarau juga tak terlalu jadi rintangan. Sehingga, makin memperkecil potensi gagal panen karena faktor cuaca.

    “Walaupun topografi daerahnya perbukitan, sehingga tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat ini sudah mampu swasembada beras sejak lama,” ungkap Alex.

    “Dengan adanya inovasi Sawah Pokok Murah yang telah dilaksanakan secara massif di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Dharmasraya, biaya produksi sudah bisa dipastikan akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan metode konvensional sebagaimana telah diterapkan petani selama ini,” tambah Alex.

    Tersisa, cara mengatasi persoalan angka patahan (broken) ataupun menir (pecahan kecil) beras. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini, masalah tersebut memerlukan campur tangan pemerintah melalui BRIN dan dunia perguruan tinggi melalui riset-riset berkelanjutan.

    “Kondisi saat ini, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), mengandung patahan (broken) atau menir (pecahan kecil) berada di angka 25-40 persen. Sementara, beras dari negara-negara produsen beras lainnya di Asia Tenggara, kadar broken-nya telah berada di angka 5 persen,” ungkap Alex.

    “Jika kondisi ini tak segera diatasi, pasar beras global akan sangat sulit ditembus,” urai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.

    Jika pasar global tak bisa ditembus, lanjut Alex, program swasembada pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, akan menghadapi kendala cukup pelik.

    “Saat ini, bapak presiden telah mencanangkan peningkatan produksi, baik itu melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Sementara, daya serap dalam negeri, tidak bertambah signifikan. Mau diapakan stok melimpah itu nantinya. Ini tantangan yang harus segera dijawab,” tegas Alex.

  • Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tentang ketersediaan BBM (bahan bakar minyak) dalam negeri hanya untuk 21 hari, merupakan sebuah bentuk keterbukaan dari pemerintah akan kondisi cadangan energi nasional.

    Hal itu menurutnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus momen pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

    “Kita harus terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi yang ada. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu diajak untuk menyikapi situasi ini dengan bijak, misalnya dengan mulai berhemat dalam penggunaan energi,” kata Gobel saat reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).

    Dijelaskannya, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, memunculkan berbagai kekhawatiran terkait stabilitas pasokan energi global, baik minyak, gas, maupun listrik.

    Namun, menurut politikus Partai NasDem itu, hal tersebut menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional ke depan. Termasuk mengambil berbagai Langkah strategis lainnya untuk menyiasati kondisi yang ada.

    “Yang paling penting menurut saya adalah pemerintah, termasuk PLN dan Pertamina, harus mengambil langkah strategis. Ini menjadi pengalaman penting bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,” tegasnya.

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo itu mengingatkan, salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah percepatan investasi di sektor energi, khususnya pada sektor pengolahan energi seperti kilang (refinery) dan pengembangan energi baru terbarukan.

    Gobel menilai pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar berbagai proyek strategis di sektor energi dapat berjalan lebih cepat.

    Sedangkan untuk masyarakat sendiri, selain harus lebih bijak dan menghemat dalam penggunaan energi, Gobel berharap masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying BBM. Sikap demikian, menurutnya, justru akan memperburuk kondisi yang ada.

    “Dalam hal Ini perlu edukasi tidak hanya dari pemerintah, namun juga seluruh elemen bangsa kepada masyarakat untuk tidak panic buying dengan melakukan pembelian berlebih atau bahkan penimbunan BBM yang justru akan memperparah kondisi di lapangan. Sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Sebagai negara besar, kita harus memperkuat sistem energi kita agar lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika global,” pungkasnya.

  • Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    distorsi.id/, Gresik – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, terhadap industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global yang saat ini terjadi.

    Sebab, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

    Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.

    “Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak tantangan, banyak sekali isu atau masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna Sari Dewi, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII, di PT. GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

    Menurut politikus Partai NasDem itu, akibat dari situasi perang antara AS-Israel melawan Iran ini akan berimbas pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.

    Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.

    “Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” jelasnya.

  • Mahfuz Sidik Khawatir Genosida di Gaza Terjadi di Iran

    Mahfuz Sidik Khawatir Genosida di Gaza Terjadi di Iran

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, peristiwa genosida di Gaza, Palestina bisa terjadi di Iran , jika dampak dari serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam beberapa hari ini.

    Hal ini mengacu pada data media pemerintah Iran, yang menyebutkan bahwa jumlah korban sipil yang tewas hingga hari kelima perang mencapai 1.045 orang, dengan sekitar 6.000 orang terluka.

    “Bagaimana kemungkinan jumlah korban jika serangan udara menyeluruh dilancarkan Amerika dan Israel tanpa henti seperti ancaman Menteri Pertahanan AS? Kita bisa membuat perbandingan dengan korban di Gaza,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

    Menurut dia, studi yang dilakukan oleh The Lancet Global Health mengungkap jumlah korban tewas di Gaza selama 15 bulan pertama operasi militer Israel mencapai lebih dari 75.000 orang.

    Sedangkan Unesco mengungkap 64.000 korban adalah anak-anak dan sedikitnya 1.000 bayi. Angka korban yang dilansir The Lancet artinya rata-rata jatuh korban tewas 167 orang per-hari.

    “Membandingkan dengan jumlah korban tewas di Iran yang mencapai 1.045 orang dalam lima hari, berarti rata-rata jatuh korban tewas 209 orang per-hari. Jumlah ini hampir 1.5 kali jumlah korban di Gaza,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai jika militer AS-Israel tanpa mengindahkan hukum humaniter internasional, maka genosida di Iran akan terjadi bahkan lebih buruk dan lebih besar dari peristiwa di Gaza.

    Ancaman Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, lanjut Mahfuz, nampaknya sudah menjadi keputusan Presiden AS Donald Trump.

    Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt pada Rabu (4/3/2026) mengkonfirmasi pernyataan Hegseth dengan menyatakan “dalam beberapa jam ke depan, kami akan mencapai dominasi di langit Iran, dan pesawat militer kami akan menghujani Iran dengan rudal dan senjata yang melumpuhkan”.

    Aksi militer ini dipastikan akan semakin masif dan agresif setelah Kongres melalui pemungutan suara, akhirnya menyetujui aksi perang yang diambil oleh Presiden Trump.

    Mengacu kepada tindakan brutal militer Israel di Gaza, maka menurut dia, serangan udara gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran akan benar-benar menjadi perang yang ‘unfair’.

    “Hari-hari ke depan, masyarakat dunia akan kembali menyaksikan pembantaian besar-besaran warga sipil di Iran oleh kekuatan militer udara Amerika Serikat dan Israel,” pungkas Mahfuz Sidik.

    Diketahui, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dalam pernyataannya kepada media pada Rabu (4/3/2026), mengancam akan melakukan serangan menyeluruh yang menghancurkan tanpa henti, tiap hari dan tiap menit untuk menguasai wilayah Iran dan.

    “Sampai kami memutuskan aksi ini selesai, dan Iran tidak bisa berbuat apa-apa,” demikian ancam Hegseth.

    Ancaman ini menandakan bahwa militer AS-Israel akan mengerahkan maksimal armada tempur udaranya untuk membombardir daratan Iran secara menyeluruh. Bahkan Hegseth mengakui bahwa itu akan menjadi aksi perang yang tidak sepadan (unfair).

    Pada pada hari pertama , Sabtu (28/2/2026), serangan AS-Israel telah menyasar sekolah dasar khusus siswi di Minab, Iran yang mengakibatkan tewasnya 165 orang pelajar, yang telah mendapatkan kecaman keras salah satu Lembaga PBB, Unesco.

    Kemudian media pemerintah Iran menyebutkan jumlah korban sipil yang tewas hingga hari kelima perang mencapai 1045 orang, dengan sekitar 6000 orang terluka.

  • Ketua DPD RI Ingatkan Stabilitas BBM dan LPG Jelang Mudik Lebaran

    Ketua DPD RI Ingatkan Stabilitas BBM dan LPG Jelang Mudik Lebaran

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pemerintah memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG tetap aman menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

    Hal itu mengingat akan ada pergerakan sekitar 144 juta orang atau hamper 50% dari total penduduk Indonesia ke kampung halamannya.

    “Ini serius, karena ada dua momentum yang bertabrakan di waktu yang sama. Perang Teluk yang memengaruhi lalulintas pedagangan dan supply minyak dunia. Dan inflasi menjelang Lebaran, yang dari tahun ke tahun selalu naik di saat hari Idul Fitri,” kata Sultan, Jumat (6/3/2026).

    Senator Indonesia asal Bengkulu itu membaca kegelisahan warga, soal potensi kenaikan harga barang dan jasa dalam minggu-minggu mendekati mudik Lebaran.

    “Jika harga minyak bumi naik, bahan bakar naik, transportasi naik, jatuhnya biaya logistik naik. Jika LPG langka, ini dampaknya lebih langsung ke masyarakat dan UMKM, karena menyangkut kebutuhan dasar, makan,” ungkapnya.

    Masyarakat sekarang, lanjutnya, semakin melek informasi. Makin mudah mengakses media. Dan, banyak konten berseliweran tentang krisis akibat perang teluk. “Karena itu, pemerintah harus detail dan serius, memitigasi ancaman tersebut,” sarannya.

    “Dengan pergerakan masyarakat yang begitu besar, kebutuhan BBM untuk transportasi dan LPG untuk rumah tangga pasti ikut meningkat. Karena itu pemerintah harus memastikan pasokan energi benar-benar aman menjelang Lebaran,” ujar Sultan.

    Di sisi lain, Sultan juga melihat, di setiap masalah selalu ada peluang. Mobilitas masyarakat dalam skala besar selama mudik, adalah peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut arus mudik sebagai “mesin ekonomi raksasa” yang mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal karena jutaan orang kembali ke daerah asal mereka.

    Karena itu, Sultan mengajak pemerintah daerah, pelaku UMKM, industri pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan berbagai keunggulan daerah.

    “Setelah bersilaturahmi dengan keluarga, para pemudik bisa diajak menikmati kuliner lokal, mengunjungi destinasi wisata daerah, serta membeli produk-produk UMKM. Ini kesempatan besar untuk menghidupkan ekonomi daerah,” ujar Sultan.

    Sultan juga mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halamannya. Salah satunya, program mudik gratis yang diinisiasi DPP KAMSRI buat warga Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang bermukin di Jakarta.

    “Selamat buat warga Sumbagsel – Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Bangka Belitung, di Jakarta yang sudah mendapatkan fasilitas mudik gratis bersama KAMSRI. Semoga aman dan lancar,” ungkap Sultan B Najamudin, yang rencanakan akan melepas mereka 14 Maret 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Semoga perjalanan mudik tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.