Distorsi.id

Blog

  • Safari Ramadan ke Dapil, Andi Waris Halid Serap Aspirasi Bunda dan Yanda PAUD

    Safari Ramadan ke Dapil, Andi Waris Halid Serap Aspirasi Bunda dan Yanda PAUD

    distorsi.id/, Jakarta – Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Kundapil) sekaligus Safari Ramadan, anggota DPD RI Andi Waris Halid menggelar pertemuan dengan masyarakat di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba.

    Kegiatan tersebut, menurut Andi Waris Halid melalui rilisnya, Selasa (10/3/2026), menjadi momentum untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dan mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan dan berbagi Sembako.

    Pada salah satu agenda pertemuan, Andi Waris Halid berdialog dengan para Bunda dan Yanda PAUD, yaitu para pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan, di mana para pendidik menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

    Salah satu persoalan utama yang muncul hampir di setiap daerah yang dikunjungi adalah minimnya fasilitas pendidikan untuk PAUD, khususnya terkait sarana komputer dan perangkat digital yang dinilai masih sangat terbatas.

    Para Bunda dan Yanda PAUD menyampaikan bahwa di tengah tuntutan pembelajaran yang semakin adaptif terhadap teknologi, banyak lembaga PAUD di daerah masih belum memiliki perangkat komputer yang memadai, baik untuk kebutuhan administrasi maupun untuk mendukung pembelajaran digital bagi anak-anak.

    Selain keterbatasan fasilitas teknologi, para pengelola PAUD juga menyampaikan kondisi fisik bangunan sekolah yang masih memprihatinkan. Di beberapa tempat, ruang kelas mengalami kerusakan seperti atap yang bocor, sehingga saat musim hujan kegiatan belajar mengajar sering terganggu.

    Tidak sedikit pula PAUD yang hanya memiliki fasilitas bermain yang sangat sederhana, padahal sarana bermain merupakan bagian penting dalam proses belajar anak usia dini.

    Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Waris Halid menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi para pengelola PAUD ini menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

    “PAUD adalah fondasi awal pendidikan anak. Jika di tahap awal saja fasilitasnya terbatas, tentu akan memengaruhi kualitas proses belajar mereka. Karena itu kita perlu mendorong dukungan yang lebih besar, baik untuk perbaikan infrastruktur sekolah maupun penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih modern,” kata Andi Waris Halid.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan dan Kundapil ini memang dimaksudkan untuk mendengar langsung suara masyarakat, sehingga berbagai kebijakan dan program yang diperjuangkan nantinya benar-benar lahir dari kebutuhan riil di lapangan.

    Rangkaian kunjungan ini akan terus berlanjut di sejumlah titik di tiga kabupaten tersebut dengan agenda dialog bersama berbagai elemen masyarakat, tokoh pendidikan, serta komunitas lokal lainnya.

    Aspirasi yang dihimpun selama kunjungan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dasar dan penguatan kapasitas lembaga PAUD di daerah.

  • Dukung Permen Komdigi Nomor 9/2026, Hetifah: Langkah Penting Lindungi Anak dan Pelajar di Ruang Digital

    Dukung Permen Komdigi Nomor 9/2026, Hetifah: Langkah Penting Lindungi Anak dan Pelajar di Ruang Digital

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mendukung terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

    Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.

    Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti media sosial dan layanan jejaring.

    Menurut Hetifah, kebijakan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi anak dan pelajar di era digital saat ini, di mana berbagai risiko seperti perundungan siber, paparan konten tidak layak, hingga penipuan daring semakin meningkat.

    “Ruang digital seharusnya menjadi ruang belajar dan berkembang bagi anak-anak kita, bukan ruang yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mental mereka. Karena itu, langkah pemerintah melalui Permen Komdigi ini patut kita dukung sebagai upaya melindungi generasi muda,” kata Hetifah, Senin (9/3/2026).

    Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI juga memandang perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan modern.

    Hetifah menilai pelajar saat ini sangat dekat dengan teknologi dan media sosial, sehingga kebijakan perlindungan harus berjalan seiring dengan penguatan literasi digital.

    “Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita juga perlu memperkuat literasi digital di sekolah agar pelajar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

    Hetifah menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, serta penyelenggara platform digital sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.

    Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia.

    “Transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak. Kita ingin teknologi menjadi sarana pembelajaran dan kreativitas bagi pelajar, sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” pungkasnya.

  • Bupati Pesawaran Ikut Rakor Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri

    Bupati Pesawaran Ikut Rakor Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri

    Lampung – Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Presisi Polda Lampung, Senin (9/3/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.

    Rakor yang dibuka secara resmi oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga terkait, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengamanan perayaan Idul Fitri. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pengamanan Lebaran melalui Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Krakatau 2026.”

    Operasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

    Dalam sambutannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera yang setiap tahunnya menjadi titik krusial mobilitas masyarakat saat musim mudik Lebaran.

    “Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang Sumatera. Setiap tahun menjadi titik krusial arus mudik dan arus balik, sehingga diperlukan koordinasi yang matang serta langkah-langkah partisipatif dari seluruh pihak untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

    Dalam forum tersebut, sejumlah langkah strategis turut dibahas guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran. Di antaranya memastikan pelaksanaan kebijakan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas, percepatan perbaikan infrastruktur jalan oleh instansi terkait, serta kesiapan sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas di jalur tol dan rest area.

    Selain itu, rakor juga membahas kesiapan distribusi bahan bakar selama periode mudik, serta kesiapan operasional transportasi laut di pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

    Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan arus mudik. Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Pengembangan Keselamatan, Eky Yuli Widianto, S.Pi., menjelaskan bahwa sebagai wilayah yang dilalui jalur mudik, Pesawaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjalanan para pemudik berlangsung aman dan nyaman.

    “Sebagai wilayah yang menjadi perlintasan arus mudik, Kabupaten Pesawaran berkewajiban menjaga kelancaran dan kenyamanan lalu lintas sehingga para pemudik dapat sampai ke kampung halaman dengan selamat,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada tahun 2026 pihaknya akan melakukan pengamanan arus mudik di sejumlah titik strategis, di antaranya Simpang Tol Batanghari Ogan, Simpang Tugu Keris Tegineneng, Simpang Tugu Coklat, Simpang Tugu Pengantin, Simpang Mutun, serta Simpang Ketapang. Pengamanan tersebut akan dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Polres Pesawaran.

    Selain itu, sekitar enam pos pengamanan juga akan didirikan di sejumlah titik sebagai tempat pengaturan lalu lintas sekaligus lokasi istirahat bagi para pemudik.

    Upaya pengamanan mudik ini juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya. Dinas Kesehatan akan menyiapkan layanan kesehatan di setiap pos pengamanan berupa tenaga medis, fasilitas P3K, serta ambulans. Sementara Dinas PUPR memastikan kondisi infrastruktur jalan tetap layak dilalui, dan Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan layanan mudik.

    “Melalui koordinasi lintas sektor ini diharapkan seluruh stakeholder dapat memperkuat sinergi di lapangan sehingga pengamanan Idul Fitri 1447 H, khususnya arus mudik dan arus balik di wilayah Lampung, dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” harapnya. (***)

  • Puluhan Lansia Dapat Bantuan Atensi dari Kemensos RI

    Puluhan Lansia Dapat Bantuan Atensi dari Kemensos RI

    Lampung – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 90 orang Lansia di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Sentra Handayani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, Camat Tegineneng beserta jajaran, Kepala Desa Trimulyo, Ketua LKS Berkah Harapan, serta para penerima manfaat.

    Hadir mewakili Bupati Pesawaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesawaran, Sunyoto, SE., MM, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Pesawaran. Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Sentra Handayani, atas kepedulian dan perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran.

    Disampaikan pula bahwa bantuan ATENSI yang diserahkan merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Usulan bantuan dihimpun oleh LKS Berkah Harapan, direkomendasikan oleh Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hingga diteruskan dan direalisasikan oleh Kementerian Sosial RI.

    “Meskipun merupakan usulan tahun 2025 yang baru terealisasi pada awal tahun 2026, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Sunyoto.

    Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Sentra Handayani Kementerian Sosial RI dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat, guna mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia.

    Selain itu, para penerima manfaat pun diimbau agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kesehatan dan meningkatkan kemandirian keluarga.

    Penyaluran bantuan ATENSI ini menjadi bagian dari upaya negara untuk hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan. (***)

  • Status Tersangka Nabilah O’Brien Dicabut, Habiburokhman: Jangan Ada Lagi Kasus Serupa

    Status Tersangka Nabilah O’Brien Dicabut, Habiburokhman: Jangan Ada Lagi Kasus Serupa

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan status tersangka Nabilah O’Brien dalam perkara laporan balik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi dihentikan.

    Kepastian tersebut disampaikan setelah adanya kesepakatan damai antara para pihak serta diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

    “Hilang sudah (status tersangka). Sudah diselesaikan. Sudah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” kata Habiburokhman, saat konferensi pers, usai RDPU dengan Nabilah O’Brien, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2026).

    Ke depan, Habiburokhman berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Untuk itu, Komisi III DPR RI diungkapkannya akan menggelar sosialisasi KUHP dan KUHAP terbaru di seluruh Polda se-Indonesia.

    “Setelah Lebaran besok, kami minta semua Kapolres dihadirkan. Karena UU itu bukan hanya bunyi pasalnya, tapi semangatnya apa,” tegas Habiburokhman.

    Sebelumnya, dalam RDPU tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan Komisi III DPR RI menyoroti potensi kekeliruan proses peradilan (miscarriage of justice) setelah korban pencurian justru dilaporkan balik dan sempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran UU ITE.

    Komisi III DPR, bahkan telah menggelar rapat khusus untuk membahas perkara tersebut secara mendalam. Hasilnya, Komisi III menyimpulkan aparat penegak hukum harus memedomani ketentuan Pasal 36 KUHP baru yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terpenuhinya unsur kesengajaan yang tidak terbantahkan atau beyond reasonable doubt.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh (8) fraksi di Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PAN, dan Fraksi Partai Demokrat mendukung penghentian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), sehingga status tersangka terhadap Nabilah O’Brien dicabut.

    Menanggapi hal itu, Nabilah O’Brien menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian negara dan dukungan Komisi III DPR RI yang telah membantu menghadirkan keadilan dalam persoalan yang menimpanya.

    Ia mengaku sempat merasa sedih dan kehilangan harapan sebagai warga negara. Namun, kehadiran negara melalui DPR RI membuatnya kembali percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan.

    “Hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi III DPR RI menuntun dan mendampingi saya hingga sampai di titik ini,” ujarnya mengapresiasi.

    Senada, Goldie Natasya Swarovski (Kuasa hukum pemilik restoran Bibi Kelinci Nabilah O’brien) dan Kevin (suami Nabilah O’Brien) juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi III DPR RI.

    “Saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan seluruh Anggota. Hadirnya negara melindungi kami mem-provide perlindungan hukum di masa sulit kami kemarin tiada tara nilainya,” tutur Kevin.

  • Perang Terhadap Iran Usai, Israel Akan Jadi Musuh Bersama?

    Perang Terhadap Iran Usai, Israel Akan Jadi Musuh Bersama?

    Oleh: Mahfuz Sidik***

    distorsi.id/ – Perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah masuk hari ke sepuluh, dan tidak ada tanda akan segera berakhir. Pihak Iran masih terus melancarkan serangan balasan yang semakin fokus ke wilayah Israel, dengan jenis rudal yang makin kuat dan sulit ditangkal sistem pertahanan udara Israel.

    Kerusakan infrastruktur, korban jiwa dan kepanikan warga semakin besar dialami Israel, meskipun fakta-fakta ini sering ditutup dari media oleh pihak pemerintahnya. Namun saluran media sosial masih dapat menunjukkan fakta sebenarnya yang terjadi.

    Pada sabtu, 7 Maret 2026 di Habima Square, Tel Aviv terjadi demonstrasi ratusan warga Israel menuntut penghentian perang. Aksi yang juga diikuti beberapa anggota Knesset ini menolak perang yang dinilai lebih sebagai kepentingan rezim pemerintahan Netanyahu yang menganut paham Messianis.

    Sementara di Amerika Serikat, penolakan terhadap aksi perang Trump semakin menguat. Beberapa polling di antaranya yang dilakukan oleh Ipsos Poll, pada awal maret menunjukkan hanya 27 persen warga AS yang setuju, 43 persen menolak tegas, dan sisanya ragu terhadap tindakan presiden Trump.

    Sejumlah pengamat militer dan intelijen asal Amerika, semisal Douglas McGregor dan Larry C. Johnson juga menyangsikan klaim keberhasilan operasi militer dan data-data kerugian yang diungkap oleh pihak Gedung Putih.

    Satu hal pasti yang melampaui prediksi dan kalkulasi pihak militer Israel dan Amerika Serikat adalah kemampuan Iran melakukan tindakan pembalasan ke wilayah Israel, armada militer Amerika, dan ke hampir semua obyek vital kepentingan AS di kawasan Teluk hingga Turki dan Siprus. Bahkan memasuki hari ketiga peperangan, Iran berhasil mengubah menjadi perang kawasan.

    Serangan militer Iran yang juga menyasar pelabuhan laut, bandara dan kilang minyak sejumlah negara Teluk telah menciptakan destabilitas keamanan dan ekonomi yang sangat serius, di tambah blokade Iran atas Selat Hormuz yang menyebabkan tersumbatnya arus pengiriman energi dunia.

    Pada hari Minggu (9/3/2026), menyusul pemboman terhadap kilang minyak Iran oleh militer Israel, harga minyak mentah di pasar dunia telah menyentuh angka USD107 per barel. Sementara Rusia menawarkan harga minyak produksinya di angka USD105 per barel.

    Kecemasan negara-negara Teluk sangat terlihat. Dalam pertemuan bersama Menlu Rusia, Sergei Lavrov dan para duta besar negara-negara Arab pada Minggu (9/3/2026) di Moskow, muncul permintaan dari para Duta Besar agar pihak Rusia menekan Iran untuk menghentikan tindakan militernya yang menyasar wilayah negara-negara sekitarnya.

    Namun Lavrov secara diplomatis dan logis merespon bahwa tindakan militer Iran sebagai hak politiknya untuk membela diri dari agresi militer sepihak yang dilakukan Israel dan AS, di tengah proses perundingan yang masih berlangsung.

    Bahkan serangan Israel dan AS terhadap Iran juga sangat mengejutkan pemerintah Oman yang menjadi mediator perundingan. Lavrov juga mempertanyakan tidak adanya ucapan keprihatinan dari negara-negara Arab atas agresi militer sepihak Israel dan AS terhadap Iran, dan juga terhadap kematian Ali Khamenei akibat serangan udara yang menyasar kediaman pemimpin tertinggi Iran itu.

    Dalam menghadapi perang ini, Iran berhasil menjalankan strategi untuk mengubahnya menjadi perang kawasan dan bahkan menciptakan dampak tekanan global. Para pemimpin negara Teluk nampaknya tidak mudah meminta Iran untuk menghentikan tindakan militer lanjutan karena dua alasan. Pertama, pola serangan balasan militer Iran semakin kuat dan tidak mampu ditangkal oleh sistem persenjataan canggih Israel dan AS.

    Kedua, Iran memiliki target untuk mengubah hegemoni militer dan dominasi politik AS di kawasan, serta mengubah persepsi tentang Israel sebagai ancaman bersama kawasan.

    Serangan balasan militer Iran terhadap basis militer AS di sejumlah negara Teluk telah membuka mata banyak pihak bahwa kekuatan militer AS tidak seperti yang diyakini, dan bahkan muncul keraguan atas kemampuan AS menjadi payung keamanan bagi negara-negara di kawasan itu.

    Sebaliknya, tindakan militer Israel yang terus menyeret AS untuk mendukung aksinya di kawasan, malah membalikkan lagi posisi Israel sebagai ancaman dan musuh bersama negara-negara di kawasan Teluk dan sekitarnya. Tindakan militer sepihak oleh Israel yang selalu didukung penuh oleh AS, terbukti akan menjadi ancaman stabilitas keamanan, ekonomi dan politik bagi para penguasa otokrasi di negara-negara Teluk.

    Perang kawasan ini diyakini akan berlangsung cukup lama, dan ini akan berakibat munculnya kekacauan kawasan. Semua bermula dari agresi militer sepihak Israel yang (kemudian) didukung oleh Trump. Iran setidaknya mampu bertahan, tapi korban terbesarnya justru negara-negara kawasan Teluk yang menjadi sekutu AS dan teman Israel. Seusai perang kelak, sepertinya akan muncul musuh bersama baru di kawasan Teluk dan sekitarnya, yaitu Israel.

    Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia***

  • Ramadan 2026 dan Denyut Perputaran Ekonomi Jawa Timur

    Ramadan 2026 dan Denyut Perputaran Ekonomi Jawa Timur

    Oleh: H. Ahmad Nawardi, S.Ag***

    distorsi.id/ – Ramadan selalu dimaknai sebagai bulan pengendalian diri, perenungan, dan bulan yang penuh pelipatgandaan pahala. Umat Islam menata ulang ritme hidupnya, menahan lapar di siang hari, menghidupkan malam dengan ibadah, memperbanyak sedekah.

    Namun ada dimensi lain yang tak kalah nyata. Setiap Ramadan, ruang-ruang ekonomi ikut berubah iramanya. Aktivitas jual beli meningkat, transaksi melonjak, dan uang beredar lebih cepat dari bulan-bulan biasa.

    Pada Ramadan 2026, dinamika itu terasa kuat di Jawa Timur. Provinsi dengan populasi besar dan struktur ekonomi yang ditopang perdagangan, industri pengolahan, serta UMKM ini menjadikan bulan suci bukan hanya momentum spiritual, melainkan juga fase akselerasi ekonomi.

    Keberkahan Ramadan menjelma dalam bentuk perputaran uang, pertumbuhan usaha kecil, dan distribusi pendapatan yang meluas hingga ke desa-desa.

    Daya Konsumsi dan Lonjakan Likuiditas
    Secara nasional, periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan menambah sekitar 0,25–0,3 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Penggeraknya jelas dalam konsumsi rumah tangga.

    Dalam struktur Produk Domestik Bruto Indonesia, konsumsi menjadi penopang utama. Ketika belanja masyarakat meningkat, efek berantainya menjalar ke produksi, distribusi, dan jasa.

    Gambaran makro tersebut menemukan konteksnya di Jawa Timur. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur menyiapkan sekitar Rp24,6 triliun uang layak edar selama periode Ramadan dan Lebaran 2026, meningkat lebih dari lima persen dibanding tahun sebelumnya.

    Kenaikan suplai likuiditas ini bukan angka administratif semata. Ia mencerminkan ekspektasi atas lonjakan transaksi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga sentra UMKM.

    Pasar-pasar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember menunjukkan pola yang sama setiap tahun: permintaan bahan pokok meningkat menjelang berbuka dan mendekati Idul Fitri. Daging, telur, gula, tepung, minyak goreng, serta bumbu dapur mengalami kenaikan volume penjualan. Industri rumahan pembuat kue kering dan parsel kebanjiran pesanan.

    Pedagang pakaian muslim merasakan lonjakan pembeli yang menyiapkan diri menyambut hari raya. Skala nasional bahkan memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

    Jawa Timur, sebagai salah satu kontributor terbesar ekonomi nasional di luar Jakarta, tentu mengambil bagian signifikan. Kombinasi jumlah penduduk, kekuatan sektor perdagangan, dan jaringan distribusi antarwilayah membuat provinsi ini menjadi simpul penting arus barang dan uang.

    Ramadan juga menghadirkan mekanisme redistribusi yang khas melalui tradisi mudik. Arus manusia dari kota industri kembali ke kampung halaman membawa serta pendapatan yang diperoleh selama setahun. Uang itu dibelanjakan di desa: untuk kebutuhan keluarga, perbaikan rumah, zakat, dan kegiatan sosial. Dalam beberapa pekan, desa-desa mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang sulit ditemukan pada bulan biasa. Perputaran ini mempersempit jarak antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran.

    Fenomena tersebut menegaskan bahwa Ramadan memiliki efek pengganda yang nyata. Konsumsi tidak berhenti pada transaksi akhir, melainkan mendorong produksi tambahan, membuka lapangan kerja musiman, dan menggerakkan sektor transportasi serta logistik.

    Bagi banyak keluarga, bulan suci menjadi momentum memperbaiki arus kas, baik melalui peningkatan penjualan maupun tambahan jam kerja.

    Digitalisasi, UMKM, dan Ekonomi Inklusif
    Ramadan 2026 juga memperlihatkan perubahan struktur ekonomi yang semakin digital. Jika dahulu transaksi didominasi tatap muka dan uang tunai, kini platform daring memainkan peran penting.

    Di Jawa Timur, salah satu platform transportasi dan layanan pesan-antar melibatkan sekitar 10.000 mitra terdiri atas pengemudi dan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi Ramadan tahun ini.

    Permintaan layanan antar makanan untuk berbuka dan sahur meningkat tajam, terutama di kawasan urban seperti Surabaya dan sekitarnya. UMKM kuliner memanfaatkan aplikasi untuk memperluas pasar tanpa perlu membuka cabang baru. Paket berbuka keluarga, menu takjil inovatif, hingga katering sahur dipasarkan melalui gawai. Setiap pesanan menciptakan rantai nilai: dari pemasok bahan baku, juru masak, pengemudi, hingga penyedia kemasan.

    Digitalisasi memberi dua dampak sekaligus. Pertama, efisiensi distribusi. Produk dapat menjangkau konsumen lebih luas dalam waktu singkat. Kedua, inklusivitas. Pelaku usaha kecil yang sebelumnya terbatas pada pelanggan sekitar kini memiliki akses ke pasar kota bahkan lintas kabupaten.

    Momentum Ramadan menjadi laboratorium tahunan bagi adaptasi teknologi UMKM.
    Sektor ekonomi kreatif turut menikmati lonjakan. Desainer grafis memproduksi materi promosi bertema Ramadan, pembuat hampers merancang kemasan yang estetis, pelaku konten digital mengangkat kisah kuliner dan tradisi lokal.

    Aktivitas tersebut memperkaya ekosistem ekonomi daerah. Ramadan tidak lagi sekadar bulan konsumsi, melainkan ruang inovasi yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan layanan.

    Tantangan tetap hadir. Lonjakan permintaan berpotensi menekan pasokan dan memicu kenaikan harga. Stabilitas inflasi menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah dan otoritas terkait. Operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha diperlukan agar peningkatan konsumsi tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Keberkahan ekonomi kehilangan makna ketika akses terhadap kebutuhan pokok menjadi tidak merata.

    Di titik inilah relevansi nilai-nilai Ramadan menemukan konteks sosialnya. Puasa mengajarkan pengendalian diri, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai tersebut dapat menjadi penyeimbang dorongan konsumsi. Aktivitas ekonomi tetap tumbuh, namun disertai kesadaran berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Arus uang yang meningkat tidak berhenti pada keuntungan individual, melainkan mengalir ke kelompok yang membutuhkan.

    Ramadan 2026 di Jawa Timur memperlihatkan satu kenyataan: spiritualitas dan ekonomi bukan dua kutub yang saling meniadakan. Ibadah memberi energi moral, sementara aktivitas ekonomi menyediakan ruang aktualisasi sosial. Masjid dan pasar hidup berdampingan, doa dan transaksi berlangsung dalam waktu yang sama. Bulan suci menghadirkan berkah ganda pahala yang dilipatgandakan dan perputaran ekonomi yang menguatkan fondasi masyarakat.

    Dalam lanskap seperti itu, Ramadan bukan hanya peristiwa religius tahunan. Ia adalah siklus sosial-ekonomi yang membentuk karakter daerah, menggerakkan pelaku usaha kecil, dan memperluas distribusi kesejahteraan. Jawa Timur pada 2026 menunjukkan bahwa keberkahan dapat bergerak, berputar, dan memberi daya hidup bagi banyak orang.

    Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republij Indonesia.***

  • Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    distorsi.id/, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun bangsa.

    Tahun ini, Hari Perempuan Internasional mengangkat tema “Give to Gain”, yang menekankan pentingnya saling memberi dukungan, kesempatan, dan sumber daya bagi perempuan agar tercipta kemajuan bersama. Tema ini juga sejalan dengan kampanye global untuk memastikan hak, keadilan, dan tindakan nyata bagi semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

    Hetifah menyampaikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, hingga kepemimpinan publik. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan, literasi digital, serta kesempatan pengembangan kapasitas.

    “Perempuan yang berpendidikan bukan hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Karena itu, investasi pada pendidikan perempuan adalah investasi strategis bagi kemajuan Indonesia,” ujar Hetifah.

    Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menjadi kunci agar perempuan dan anak perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

    Komisi X DPR RI, lanjutnya, terus mendorong kebijakan pendidikan yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    Hetifah juga mengajak seluruh pihak—pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta—untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan literasi, pengembangan keterampilan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

    “Semangat Hari Perempuan Internasional mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar, berkarya, dan memimpin,” tutup Hetifah.

  • Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional.

    Langkah tersebut dinilainya penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.

    Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, khususnya dalam pembahasan Komisi Qonuniyah.

    Dalam forum tersebut, para ulama dan cendekiawan NU telah menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berbasis etika serta membatasi usia anak dalam penggunaan akun medsos.

    “Keputusan pemerintah ini mengafirmasi pandangan yang telah dibahas dalam Munas NU tahun lalu. Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa tata kelola. Media sosial hari ini berfungsi seperti ruang publik. Karena itu perlu aturan yang menjaga tanggung jawab penggunanya,” ujar Hilmy, Ahad (8/3/2026).

    Hipmy menilai kebijakan Komdigi merupakan langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, serta berbagai praktik komunikasi yang merusak kehidupan sosial.

    Namun demikian, Anggota MUI DIY tersebut menegaskan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah, khususnya Komdigi. Di antaranya adalah pengaturan yang lebih tegas terkait kepemilikan akun media sosial.

    Menurut Gus Hilmy, banyaknya akun anonim atau akun ganda telah menjadi sumber berbagai persoalan di ruang digital. Satu orang dapat mengoperasikan banyak akun sekaligus untuk menyerang pihak lain, menyebarkan propaganda, atau membangun opini palsu.

    “Ini harus menjadi perhatian serius Komdigi. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi akun tanpa identitas yang jelas. Setiap akun media sosial seharusnya berbasis identitas resmi yang sah,” tegas Gus Hilmy.

    Dia menilai sistem berbasis identitas resmi akan menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat dalam penggunaan media sosial. Pengguna akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena identitasnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jika satu orang bisa memiliki banyak akun anonim, maka ruang digital akan terus dipenuhi manipulasi. Orang bisa menyerang siapa saja tanpa tanggung jawab. Ini tidak sehat bagi demokrasi Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

    Karena itu, Gus Hilmy meminta Komdigi menyusun regulasi yang mendorong satu identitas resmi untuk satu akun utama di media sosial. Sistem ini menurutnya sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menekan penyalahgunaan platform digital.

    Gus Hilmy juga menilai kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik perundungan digital, penyebaran ujaran kebencian, hingga operasi propaganda yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan akun palsu.

    “Ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang beradab. Kebebasan berpendapat tetap dijamin. Namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab,” kata Gus Hilmy.

    Gus Hilmy berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan komunitas digital agar ekosistem media sosial Indonesia berkembang secara sehat dan bermartabat.

  • Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses media sosial pada anak-anak di bawah 16 tahun.

    Menurutnya, pembatasan akses anak terhadap Medsos relevan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik melalui program MBG hingga program beasiswa pendidikan dan lainnya.

    “Rasanya sia-sia ketika pemerintah berupaya serius memberikan perhatian pada peningkatan kualitas otak dan fisik anak melalui MBG misalnya, tapi di saat yang sama kita membiarkan mereka mengakses media sosial secara bebas,” ujar Sultan, Minggu (8/3/2026).

    Dikatakan Sultan, media sosial saat ini lebih banyak mengandung konten yang justru dapat merusak mindset dan perkembangan mental anak.

    “Sehingga kami juga mendorong pemerintah untuk perlu meningkatkan pengawasan dan tegas mensortir konten-konten sensitive dan tidak mendidik yang beredar di media sosial,” tegasnya.

    Dia mengingatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

    “Orang tua dan lingkungan sosial harus memastikan masa keemasan pertumbuhan anak hingga remaja diisi dengan aktivitas literasi dan fisik yang positif,” tutupnya.

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital baru saja meneken Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).