Distorsi.id

Blog

  • Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    distorsi.id/, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia menyambut anggota baru. OK Gelora digelar secara daring selama dua hari pada Sabtu-Minggu, 7-8 Maret 2026.

    Hal ini tindak lanjut dari peluncuran Program Nasional Rekruitmen 1,5 Juta Anggota menuju kemenangan pada Pemilu 2029 yang di-launching pada Sabtu (28/3/2026).

    OK Gelora dibuka Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Dalam arahannya Anis Matta mengatakan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang didirikan oleh kumpulan orang-orang gelisah terhadap tatanan lama dunia yang sudah mati.

    “Kita seperti sedang berjalan dalam lorong waktu yang gelap, yang penuh dengan kekecewaan. Sementara tatanan baru belum lahir,” kata Anis Matta, Minggu (8/3/2026).

    Menurut dia, dunia sekarang berada dalam ancaman perang besar yang bisa menghancurkan umat manusia seperti perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Timteng) sekarang, apabila eskalasinya terus meluas.

    “Kita sadar, ini bukan masalah yang sederhana. Itu masalah yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikannya,” katanya.

    Namun, sebagai manusia beragama, seluruh manusia bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perang besar tersebut.

    “Sejarah ini yang menyatukan kita, yang kita sebut dengan gelombang dari orang-orang yang gelisah, dengan sadar dan bertanggung jawab kepada rakyat. Partai Gelora mau menjadi pelaku sejarah yang akan menentukan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Anis Matta pun menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota baru Partai Gelora. “Selamat bergabung di Partai Gelombang Rakyat Indonesia, partai masa depan,” kata Anis Matta, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri RI ini.

    Ketua Tim Desk Rekrutmen DPP Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, OK Gelora merupakan satu ekosistem rekrutmen anggota yang sudah diluncurkan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada pekan lalu.

    “Ketika kita sudah menjadi anggota baru Partai Gelora, maka kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita mesti menjadi anggota aktif, untuk kemudian membesarkan dan melebarkan meluaskan pengaruh dari partai ini,” kata Triwisaksana.

    Sehingga setiap kader baru, kata Triwisaksana, wajib mengikuti program OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia.

    “Sesudahnya wajib mengikuti program lain seperti Program Kaderisasi, Pengembangan wawasan atau program-program lainnya di Partai Gelora,” ujarnya.

    Triwisaksana yang juga Ketua DPP Partai Gelora Koordinator Bidang Penggalangan ini berharap setelah aktif sebagai kader, anggota baru didorong untuk mulai melakukan tugas perekrutan anggota baru.

    “Kita punya program ‘Member get Member’. Satu anggota merekrut satu anggota baru. Silahkan mereka yang punya keluarga, tetangga, teman, alumni dan lain sebagainya. Ajak mereka gabung ke Partai Gelora,” ujarnya.

    Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, setiap kader Partai Gelora akan mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam hal pengembangan wawasan kapasitas dirinya.

    “Sekali lagi kami berharap, yang sudah menjadi anggota bisa mengajak teman-teman kita, anggota keluarga kita, dan yang lainnya bergabung bersama Partai Gelora. Partai Gelora menargetkan merekrut 1,5 juta anggota menjelang Pemilu 2029,” pungkasnya.

  • Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    distorsi.id/, Bandung – Anggota DPD RI Aanya Rina Casmayanti menilai keputusan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 seluruh jajaran TNI merupakan langkah antisipatif yang wajar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

    Menurut Teh Aanya, situasi keamanan internasional yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, menuntut kesiapsiagaan negara untuk menjaga stabilitas nasional.

    “Langkah Panglima TNI harus dilihat sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat, tetapi sebagai langkah preventif agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Teh Aanya, dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/3/2026).

    Senator Indonesia asal Jawa Barat itu menilai, keputusan meningkatkan status siaga merupakan bagian dari manajemen keamanan negara yang responsif terhadap perkembangan global yang tidak menentu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang menjadi perhatian dunia karena berpotensi memicu instabilitas regional yang lebih luas.

    Menurut Teh Aanya, dampak konflik tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bisa merembet ke sektor ekonomi, energi, hingga keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.

    Karena itu, ia menilai instruksi Panglima TNI yang meminta peningkatan patroli di objek vital nasional, penguatan sistem pertahanan udara, serta pemantauan situasi internasional merupakan langkah yang tepat.

    “Objek vital seperti bandara, pelabuhan, jaringan listrik, dan pusat transportasi memang harus mendapat perhatian khusus. Stabilitas di sektor-sektor ini sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” jelasnya.

    Teh Aanya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi situasi global yang dinamis, terutama antara TNI, kementerian terkait, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.

    Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta para atase pertahanan untuk memantau perkembangan situasi di negara-negara konflik dan menyiapkan skenario evakuasi bagi warga negara Indonesia jika diperlukan.

    “Perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama. Negara harus memastikan setiap warga negara yang berada di wilayah konflik memiliki akses perlindungan dan jalur evakuasi yang jelas,” katanya.

    Lebih jauh, Teh Aanya menilai kesiapsiagaan militer juga perlu diiringi dengan penguatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

    Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menurutnya memiliki posisi strategis untuk mendorong deeskalasi konflik melalui jalur diplomasi.

    “Kita berharap pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai di forum internasional. Indonesia memiliki tradisi kuat dalam mendorong penyelesaian konflik secara dialogis,” ujar Teh Aanya.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi peningkatan status siaga secara berlebihan, karena langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme normal dalam menjaga keamanan nasional.

    “Yang terpenting adalah memastikan bahwa negara siap menghadapi segala kemungkinan, sekaligus tetap menjaga stabilitas dan ketenangan di dalam negeri,” pungkasnya.

  • Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    distorsi.id/, Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Alex Indra Lukman minta pemerintah, mulai merumuskan ekspor beras produksi petani dalam negeri, seiring berlimpahnya stok beras yang mencapai angka 3,53 juta ton di akhir Desember 2025 lalu.

    “Tantangan kita hari ini, menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga kita bisa bersaing dengan negara produsen beras lainnya, dalam merebut potensi pasar global,” kata Alex.

    Hal itu disampaikannya, saat bersilaturahmi bersama Penyuluh Pertanian se-Sumatera Barat, di UNP Hotel & Convention, Sabtu sore (7/3/2026).

    Ikut hadir di momen yang disertai agenda buka puasa Ramadan 1447 H/2026 M itu, perwakilan penyuluh dari sejumlah daerah di Sumbar. Juga hadir, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti berserta jajaran.

    Dijelaskan Alex, untuk faktor menurunkan biaya produksi, petani inovatif dari Sumatera Barat, Ir Djoni, telah menemukan metode Sawah Pokok Murah.

    Dengan metode yang telah diujicobakan seluruh kabupaten/kota di Sumbar ini, hasil panen tidak kalah dengan metode konvensional. Padahal, metode ini tidak melalui pengolahan tanah yang merupakan komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

    Kemudian, metode ini juga tak butuh pemupukan kimia serta penyemprotan pestisida maupun fungsida. Bahkan, cuaca kemarau juga tak terlalu jadi rintangan. Sehingga, makin memperkecil potensi gagal panen karena faktor cuaca.

    “Walaupun topografi daerahnya perbukitan, sehingga tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat ini sudah mampu swasembada beras sejak lama,” ungkap Alex.

    “Dengan adanya inovasi Sawah Pokok Murah yang telah dilaksanakan secara massif di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Dharmasraya, biaya produksi sudah bisa dipastikan akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan metode konvensional sebagaimana telah diterapkan petani selama ini,” tambah Alex.

    Tersisa, cara mengatasi persoalan angka patahan (broken) ataupun menir (pecahan kecil) beras. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini, masalah tersebut memerlukan campur tangan pemerintah melalui BRIN dan dunia perguruan tinggi melalui riset-riset berkelanjutan.

    “Kondisi saat ini, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), mengandung patahan (broken) atau menir (pecahan kecil) berada di angka 25-40 persen. Sementara, beras dari negara-negara produsen beras lainnya di Asia Tenggara, kadar broken-nya telah berada di angka 5 persen,” ungkap Alex.

    “Jika kondisi ini tak segera diatasi, pasar beras global akan sangat sulit ditembus,” urai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.

    Jika pasar global tak bisa ditembus, lanjut Alex, program swasembada pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, akan menghadapi kendala cukup pelik.

    “Saat ini, bapak presiden telah mencanangkan peningkatan produksi, baik itu melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Sementara, daya serap dalam negeri, tidak bertambah signifikan. Mau diapakan stok melimpah itu nantinya. Ini tantangan yang harus segera dijawab,” tegas Alex.

  • Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

    Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Usul revisi dimaksud terutama terkait Pasal 146 dan 147 yang mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

    “Karena kalau UU ini mulai berlaku tahun 2027, maka akan ada 9.000 pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi NTT yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Abraham, di Jakarta, Minggu, (8/3/2026).

    Abraham menjelaskan, saat ini Pemprov NTT menganggarkan 43, 63 persen dari APBD untuk gaji pegawai. Jika harus turun sampai 30 persen, Pemprov NTT harus menghemat Rp540 miliar. Itu setara dengan 9.000 PPPK tidak dibayar. Artinya PPPK tersebut harus diputus kontrak kerjanya.

    “Kami mengusulkan untuk daerah 3T, anggaran gaji pegawai itu 50 persen dari APBD. Sementara 50 persen sisanya untuk belanja infrastruktur publik. Ini khusus untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar seperti NTT yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran anggota Komite I DPD RI ini.

    Abraham berharap tidak ada penyamarataan untuk seluruh provinsi. Daerah yang PAD besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Bali, bisa langsung berlaku aturan gaji pegawai paling tinggi 30 persen. Sementara daerah 3 T, harus ada aturan atau tindakan afirmasi khusus yang disesuaikan dengan kondisi APBD dan PAD tiap-tiap daerah.

    “Bayangkan jika 9.000 PPPK yang di-PHK itu adalah guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Sementara tenaga-tenaga itu sangat dibutuhkan Pemprov NTT. Roda pemerintahan NTT bisa lumpuh jika mereka di-PHK. Maka kami mengusulkan ada revisi UU HKPD atau ada tindakan afirmasi khusus bagi daerah 3 T,” jelas Abraham.

    Menurutnya, 22 Kabupaten dan satu Kota di NTT juga mengeluh hal yang sama. Hal itu karena rata-rata, mereka menganggarakan gaji pegawai di atas 30 persen dari APBD. Jika UU HKPD diberlakukan, ada ribuan PPPK di tiap kabupaten dan kota yang kena PHK.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Yosef Rasi mengungkapkan solusi yang dilakukan untuk mencapai angka 30 persen seperti disyaratkan UU HKPD.

    Solusinya adalah ada 12.519 PPPK yang tidak diperpanjang kontraknya. Di sisi lain, harus diberlakukan kebijakan moratorium atau jeda tidak ada penerimaan ASN baru di Pemprov NTT selama lima tahun.

    Jika terjadi moratorium maka tahun 2026, ada 3.104 PPPK yang tidak diperpanjang kontrak kerja dan ada 463 ASN yang pensiun.

    Pada tahun 2027, ada 524 orang ASN yang pensiun. Sementara tahun 2028, ada 1.438 PPPK yang diputus kontrak dan 421 ASN yang pensiun.

    Adapun tahun 2029, ada 436 ASN yang pensiun dan tahun 2030, ada 7.977 PPPK yang diputus kontraknya dan 454 ASN yang pensiun.

    ”Tahun 2030, jumlah ASN di Pemprov NTT mencapai 10,812 orang. Itu kondisi ideal sesuai UU HKPD yaitu di bawah 30 persen dari APBD. Tapi resikonya, selama lima tahun, ada 12.519 PPPK yang tidak diperpanjang kontraknya. Kemudian harus moratorium penerimaan ASN baru,” ungkap Yosef.

  • Israel-AS Serang Iran, Politikus PKS: Indonesia Harus Konsisten Berpolitik Non-Blok

    Israel-AS Serang Iran, Politikus PKS: Indonesia Harus Konsisten Berpolitik Non-Blok

    distorsi.id/, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

    Sedangkan Indonesia, menurutnya, harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan. Tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik AS-Israel dengan Iran.

    “Indonesia negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” kata Syahrul, saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol, di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).

    Selain itu, dia mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran, yang menurutnya tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” ungkapnya.

    Politikus PKS itu menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

    Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.

    “Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar,” ujarnya.

    Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.

    “Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi,” jelasnya.

    Syahrul berharap konflik tersebut harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian nasional.

    Ia mencontohkan, Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, namun tetap mampu mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri.

    “Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” katanya.

    Dikatakan Syahrul, ada tiga sektor yang harus dikuasai negara agar memiliki kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan. “Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” pungkasnya.

  • Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tentang ketersediaan BBM (bahan bakar minyak) dalam negeri hanya untuk 21 hari, merupakan sebuah bentuk keterbukaan dari pemerintah akan kondisi cadangan energi nasional.

    Hal itu menurutnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus momen pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

    “Kita harus terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi yang ada. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu diajak untuk menyikapi situasi ini dengan bijak, misalnya dengan mulai berhemat dalam penggunaan energi,” kata Gobel saat reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).

    Dijelaskannya, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, memunculkan berbagai kekhawatiran terkait stabilitas pasokan energi global, baik minyak, gas, maupun listrik.

    Namun, menurut politikus Partai NasDem itu, hal tersebut menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional ke depan. Termasuk mengambil berbagai Langkah strategis lainnya untuk menyiasati kondisi yang ada.

    “Yang paling penting menurut saya adalah pemerintah, termasuk PLN dan Pertamina, harus mengambil langkah strategis. Ini menjadi pengalaman penting bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,” tegasnya.

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo itu mengingatkan, salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah percepatan investasi di sektor energi, khususnya pada sektor pengolahan energi seperti kilang (refinery) dan pengembangan energi baru terbarukan.

    Gobel menilai pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar berbagai proyek strategis di sektor energi dapat berjalan lebih cepat.

    Sedangkan untuk masyarakat sendiri, selain harus lebih bijak dan menghemat dalam penggunaan energi, Gobel berharap masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying BBM. Sikap demikian, menurutnya, justru akan memperburuk kondisi yang ada.

    “Dalam hal Ini perlu edukasi tidak hanya dari pemerintah, namun juga seluruh elemen bangsa kepada masyarakat untuk tidak panic buying dengan melakukan pembelian berlebih atau bahkan penimbunan BBM yang justru akan memperparah kondisi di lapangan. Sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Sebagai negara besar, kita harus memperkuat sistem energi kita agar lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika global,” pungkasnya.

  • Pulihkan Kepercayaan Publik ke Polri, Sudding: Tindak Tegas Oknum yang Salahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan

    Pulihkan Kepercayaan Publik ke Polri, Sudding: Tindak Tegas Oknum yang Salahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan

    distorsi.id/, Palu – Anggota Komisi III DPR RI Dr. Sarifuddin Sudding SH., MH., mengatakan penting menindak tegas oknum kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

    Tindakan tegas tersebut, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    Dalam situasi ketika institusi kepolisian tengah menjadi sorotan publik, kata Sudding, tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oknum aparat.

    “Untuk meningkatkan public trust, tidak cukup hanya diproses secara etik. Harus diproses secara pidana. Selain pemecatan tidak dengan hormat, juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana agar menimbulkan efek jera,” kata Sudding, saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, di Mapolda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/3/2026).

    Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah itu menekankan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi, maka penerapan pasal tindak pidana pencucian uang perlu dipertimbangkan.

    “Langkah ini penting untuk menelusuri serta merampas aset hasil kejahatan, sehingga penegakan hukum berjalan maksimal dan memberi pesan kuat bagi aparat lainnya,” jelas Sudding.

    Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kehati-hatian bagi institusi kepolisian dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang menjadi perhatian publik. Sebab aspek kausalitas harus dilihat secara utuh dan komprehensif.

    “Apakah yang bersangkutan benar-benar mengetahui dan terlibat dalam tindak pidana tersebut, harus diuji secara cermat. Proses peradilan tidak boleh melihat perkara secara sepotong-sepotong. Putusan pidana, harus didasarkan pada fakta yang utuh agar mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” tegas Sudding.

    Adapun dalam kunjungan ini, ia bersama tim dari Komisi III, mendalami sejauh mana reformasi kejaksaan dan kepolisian telah dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum di Palu, Sulawesi Tengah.

    “Kami ingin memastikan bahwa reformasi penegakan hukum dan pembaruan hukum pidana nasional benar-benar telah diimplementasikan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan substantif di daerah,” ujar Sudding.

    Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyoroti kesiapan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari regulasi yang telah disahkan, tetapi juga dari implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI juga mencermati penanganan dan penyelesaian perkara-perkara yang menarik perhatian publik di wilayah Sulawesi Tengah khususnya,” ujar Sudding.

    Ia menambahkan, Komisi III akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan due process of law.

    “Dengan demikian, reformasi hukum yang tengah berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat,” imbuh Sudding.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Djoko Wienartono menyampaikan, melalui kunjungan kerja Komisi III DPR RI menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara Polri dan DPR RI, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta dukungan terhadap tugas penegakan hukum di daerah.

    Ia juga menegaskan bahwa Polda Sulawesi Tengah menyambut positif kehadiran Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi yang konstruktif antara kedua institusi.

    “Kami berharap melalui kunjungan ini terbangun sinergi yang lebih solid, sehingga berbagai tantangan penegakan hukum di daerah dapat diselesaikan bersama dan memperoleh dukungan optimal dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

  • Mimpi Warga Pesawaran Miliki Rumah Layak Huni Terwujud Lewat Program TMMD

    Mimpi Warga Pesawaran Miliki Rumah Layak Huni Terwujud Lewat Program TMMD

    Lampung – Harapan Suhono, warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran untuk bisa memiliki rumah yang layak dan aman kini terwujud.

    Melalui Program Pembangunan RTLH TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang digagas Kodim 0421/Lampung Selatan, rumah Suhono dinyatakan rampung dan siap huni di bulan Maret 2026. Suhono yang hidup sebatang kara, kini bisa menetap dengan tenang tanpa khawatir air bocor membanjiri lantai saat hujan deras tiba.

    Sebelumnya, Suhono menceritakan bahwa rumahnya memang sudah tua dan keropos. Saat hujan deras disertai angin kencang tiang-tiang rumah tuanya tak lagi mampu menopang dan akhirnya roboh.

    “Saya sebatang kara, rumahnya memang sudah tua, jadi waktu angin kenceng dan hujan deras kemarin rumah saya roboh,” ucapnya lirih.

    Melihat kondisi tersebut, Satgas TMMD melalui program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengusulkan agar rumah Suhono dibangun kembali.

    Berkat kerja sama dan gotong royong yang dilakukan tim Satgas bersama warga rumah Suhono pun kini kembali berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Sohono mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan Kodim 0421/Lampung Selatan. Ia berharap rumah ini akan memberikan rasa aman untuk dirinya tinggal.

    “Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan iepada semua yang telah membantu. Semoga membawa berkah untuk kita semua,” harapnya.

    Sementara itu penerima manfaat lainnya, yakni rumah milik Khoirul Anwar kini dalam proses pengecatan dinding sebagai tahapan akhir sebelum bisa ditempati.
    Sementara itu, rumah Bapak Ngadino memasuki tahap penguatan struktur dengan pengecoran slop atas dan pemasangan kusen pintu serta jendela.

    Di sisi lain, rumah Ibu Yusmawati/Bapak Heri juga terus dikerjakan melalui proses plester dinding dan pemasangan kusen, sebagai persiapan menuju tahap akhir pembangunan. Adapun rumah Ibu Siti Hamdiah telah memasuki tahap pengacian dinding luar guna meratakan dan memperkuat permukaan sebelum pengecatan.

    Seluruh tahapan tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh Satgas TMMD bersama warga, sebagai bagian dari upaya pengabdian menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. (***)

  • Perkuat Infrastruktur Kawasan Mahalona, Wamentrans Dukung Luwu Timur sebagai Sentra Tanaman Pangan

    Perkuat Infrastruktur Kawasan Mahalona, Wamentrans Dukung Luwu Timur sebagai Sentra Tanaman Pangan

    distorsi.id/, Jakarta – Bupati Luwu Timur Irawan Bachri Syam mengatakan, kedatangannya menemui Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,

    untuk menyampaikan berbagai potensi yang ada di kawasan transmigrasi Mahalona yang berada di Kecamatan Towuti.

    “Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Mahalona seperti tanaman pangan, lada, dan buah naga,” kata Irawan Bachri mengungkap, pembicaraannya dengan Wamentrans, Viva Yoga Mauladi, di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, (5/3/2026).

    Selain itu, Bupati Irawan Bachri Syam menjelaskan sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur diberi amanat untuk mencetak sawah seluas 1.000 Ha. “Potensinya bisa mencapai 20.000 Ha,” ungkap Irawan Bachri.

    Semua potensi tersebut, menurut Irawan Bachri, belum bisa dioptimalkan karena belum didukung oleh infrastruktur jalan, jembatan, dan pendukung di sektor pertanian.

    “Infrastruktur yang ada sudah tidak memadai,” tegasnya.

    Irawan Bachri menegaskan, Mahalona perlu diberi sentuhan agar potensi kawasan dan transmigran serta penduduk lain menjadi lebih sejahtera.

    “Luwu Timur selalu menerima transmigran dan kami tetap membutuhkan transmigran guna membangun daerah,” ujarnya.

    Potensi besar Mahalona diakui oleh Viva Yoga. “Karena itu kawasan Mahalona masuk dalam 154 kawasan prioritas Kementrans,” kata politikus Partai PAN itu.

    Untuk meningkatkan potensi pertanian dan kehidupan transmigran, Kementerian ini telah menganggarkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dalam TA 2025, Luwu Timur mendapat bantuan sebesar Rp11,3 miliar.

    “Untuk bantuan TA 2026 masih dalam pembahasan,” ungkap mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

    Viva Yoga ingin kawasan transmigrasi Mahalona menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dirinya mendukung kawasan itu menjadi sentra tanaman pangan, komoditas beras, guna mendukung swasembada pangan.

    Untuk itu rencana cetak sawah perlu dipercepat namun hal demikian harus didukung oleh infrastruktur bendungan dan saluran irigasi.

    “Terkait infrastruktur pendukung yang besar, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Viva Yoga.

    “Program cetak sawah tidak boleh gagal. Ini juga menjadi tanggung jawab kami karena selama ini kawasan transmigrasi berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kawasan transmigrasi harus produktif dan menjadi sentra tanaman pangan,” ujarnya.

    Sebagai kabupaten yang setiap periode menerima kedatangan transmigran, Viva Yoga mengingatkan pada pemerintah Luwu Timur agar dalam menyediakan lahan dan kawasan transmigrasi statusnya harus ‘clean and clear’.

    “Jangan tumpang-tindih dengan lahan milik pihak lain,” tegasnya.

    Dari target sertifikati SHM di lahan milik transmigran, dari 5,580 bidang sudah direalisasi sebanyak 4,521 bidang, sisa 1,088 bidang.

    Bila ada kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan, ada dasar hukum yang kuat yakni pemerintah mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi dilepaskan status kawasan hutannya.

    “Ini merupakan dukungan politik dari Komisi V DPR”, ujarnya. Keputusan itu diperkuat saat Komisi V melakukan rapat kerja dengan Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal.

    Dalam rapat disepakati, keberadaan desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.

    “Bila ada konflik lahan harus cepat diselesaikan”, ujar Viva Yoga. Dirinya tidak ingin masalah yang terjadi di eks lokasi transmigrasi Bekambit, Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terulang, di mana lahan transmigran yang sudah ditempati sejak tahun 1980-an dan sudah SHM, dicaplok pihak lain.

    “Masalah ini kita tuntaskan dengan berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM”, ungkapnya.

  • Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    distorsi.id/, Gresik – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, terhadap industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global yang saat ini terjadi.

    Sebab, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

    Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.

    “Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak tantangan, banyak sekali isu atau masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna Sari Dewi, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII, di PT. GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

    Menurut politikus Partai NasDem itu, akibat dari situasi perang antara AS-Israel melawan Iran ini akan berimbas pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.

    Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.

    “Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” jelasnya.