Kategori: Daerah

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin High Level Meeting (HLM) Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).

​Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan keputusan konkret dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan daerah.

​Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa muara dari seluruh upaya digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah terbangunnya kepercayaan publik yang kuat terhadap tata kelola keuangan daerah.

​”Yang paling penting adalah P2DD bukan sekadar tim, tapi goals-nya, output-nya agar dengan digitalisasi itu yang pertama tentunya trust, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan itu meningkat. Sehingga masyarakat itu yakin bahwa satu rupiah yang mereka lakukan pembayaran itu memang benar-benar bisa masuk dalam kas daerah dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Marindo.

​Terkait adanya kendala regulasi yang kerap membatasi fleksibilitas pemerintah daerah, Sekdaprov mengharapkan sinergi yang lebih solid dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

​Di sisi lain, Sekdaprov juga menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD. Ia mengingatkan bahwa indeks ETPD yang maksimal tidak hanya lahir dari implementasi di lapangan, tetapi juga dari kedisiplinan administratif dalam sistem pelaporan.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan ETPD. Merujuk pada arahan Presiden dalam Rakornas P2DD, kebijakan difokuskan pada perluasan kolaborasi untuk mendorong kemandirian daerah, pelayanan masyarakat yang prima, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

​HLM kali ini juga menjadi ajang persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada tiga aspek krusial yaitu Process, Output, dan Outcome. Indikator keberhasilan akan diukur dari dampak nyata, termasuk lonjakan transaksi non tunai, peningkatan kepatuhan pajak, serta percepatan serapan anggaran di Provinsi Lampung

Bandar Lampung —– Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26). ​”Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita,” ujar Sekdaprov.

Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

– ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran

– ​Pemetaan potensi investasi daerah.

– ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

​”Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti,” tambah Sekdaprov.

​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. (kmf)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional. (kmf)

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (3/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan warga. “Jalan yang baik akan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah dan tempat ibadah,” tegasnya.

Jalan yang rusak selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan besar-besaran, termasuk hampir 200 kilometer jalan provinsi pada tahun 2026.

Khusus di Lampung Tengah, yang merupakan poros konektivitas wilayah, tingkat kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 89 persen menjadi 98 persen pada tahun ini. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan mobilitas tinggi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ditopang oleh pasar-pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, dan Poncowarno, serta sektor pertanian dan perkebunan. Tak hanya itu, terdapat pula aktivitas pertambangan rakyat dan industri bahan bangunan yang turut meningkatkan lalu lintas kendaraan berat.

“Karena tingginya tonase kendaraan, konstruksi jalan dirancang lebih kuat agar tahan lama,” jelasnya. Total penanganan pada tiga ruas tersebut mencapai sekitar 17 kilometer, terdiri dari Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang ±6 kilometer, Padang Ratu–Kalirejo ±7 kilometer, dan Padang Ratu–Pekurun Udik ±4 kilometer.

Pembangunan dilakukan dengan kombinasi konstruksi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban lalu lintas. Selain itu, sistem drainase juga dibangun secara menyeluruh, meliputi saluran samping, gorong-gorong, hingga normalisasi aliran air untuk mencegah genangan yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa jalan yang dibangun berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kualitas tidak dijaga, jalan bisa cepat rusak dan masyarakat kembali dirugikan. Kita ingin jalan ini benar-benar awet dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga drainase dan kebersihan saluran air agar tidak menimbulkan kerusakan baru.

Kini, perubahan mulai terasa. Jalan yang dulunya berlumpur dan penuh lubang perlahan berubah menjadi akses yang layak, aman, dan nyaman. Bagi masyarakat Lampung Tengah, ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang hadirnya harapan baru, harapan akan kehidupan yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih sejahtera.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari warga saat menyaksikan perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan akhirnya terwujud. Di ruas Bangun Rejo–Kalirejo, Padang Ratu–Kalirejo, hingga Padang Ratu–Pekurun Udik, kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur, jalan adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan digantungkan, dari anak-anak berangkat sekolah hingga petani mengangkut hasil panen. Sri (53), warga Pekon Kaliwungu, Kalirejo, tak dapat  menyembunyikan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan langsung kondisi jalan yang rusak parah.

“Dulu jalannya rusak sekali, sudah lama, mungkin sekitar lima tahun. Kalau hujan becek, susah dilewati, banyak yang jatuh. Kami bahkan sempat swadaya memperbaiki seadanya,” tuturnya. Kini, jalan yang mulai mulus memberi harapan baru. Aktivitas warga menjadi lebih lancar, terutama dalam mengangkut hasil kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hal serupa disampaikan Nur (42), warga Pekon Sri Basuki. Ia merasakan langsung perubahan besar dari perbaikan jalan tersebut. “Sekarang perjalanan lebih cepat dan aman. Saya paling senang karena anak-anak jadi lebih nyaman berangkat sekolah,” ujarnya.

Kepala Pekon Kaliwungu, Umi Kulsum, juga mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. “Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sudah beberapa kali berganti gubernur, tapi belum tersentuh perbaikan optimal. Sekarang akan dibangun dengan beton, tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih,” katanya. (kmf)

Lampung Timur — Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV di Desa Kalipasir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur, mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses konektivitas yang selama ini terbatas.

Ground breaking pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, jajaran TNI dan Forkopimda setempat, Rabu (1/4/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, masyarakat Desa Kalipasir masih mengandalkan transportasi perahu sebagai akses utama antarwilayah. Kondisi tersebut kerap menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas harian warga. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi solusi nyata yang memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi waktu tempuh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menegaskan pentingnya keberadaan infrastruktur jembatan bagi masyarakat.

“Jembatan ini menjadi infrastruktur yang sangat krusial. Jika jalan masih bisa dilalui meski dalam kondisi kurang baik, berbeda halnya jika jembatan tidak tersedia, maka konektivitas benar-benar terputus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak juga akan lebih mudah dan aman.

Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pembangunan jembatan ini juga dinilai memiliki tantangan tersendiri karena panjang bentang yang lebih besar dibandingkan jembatan serupa di wilayah lain di Provinsi Lampung. Koordinasi yang solid antar pihak diharapkan mampu memastikan proyek berjalan sesuai target.

Ke depan, keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jembatan ini nantinya akan sangat membantu aktivitas masyarakat, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pedagang. Mari kita jaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Kalipasir yang selama puluhan tahun mendambakan akses transportasi yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi. “Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.

4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung. (kmf)

Bandar Lampung — Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2026 menunjukkan tren inflasi yang tetap terkendali, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,41 persen, inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 0,94 persen, dan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

Secara nasional, angka ini menandai tren penurunan dibandingkan Februari 2026 yang sempat mencapai 4,76 persen. Kondisi tersebut mencerminkan mulai stabilnya harga-harga setelah mengalami tekanan pada awal tahun.

Dari sisi penyumbang inflasi bulanan, kenaikan harga dipicu oleh sejumlah komoditas utama seperti ikan segar dan daging ayam ras yang masing-masing memberikan andil 0,06 persen, diikuti bensin sebesar 0,04 persen, serta angkutan antar kota dan beras masing-masing sebesar 0,03 persen.

Sementara secara tahunan, inflasi terutama didorong oleh tarif listrik dengan kontribusi 0,97 persen dan emas perhiasan sebesar 0,96 persen, disertai komoditas pangan seperti daging ayam ras, ikan segar, dan beras.

Di tingkat regional, variasi inflasi antar daerah masih cukup tinggi. Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,31 persen, sedangkan Kota Gunungsitoli mencatat inflasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota sebesar 6,30 persen.

Sebaliknya, Kabupaten Minahasa Utara mengalami deflasi sebesar 0,31 persen, menjadi yang terendah secara nasional.

Khusus di Provinsi Lampung, kinerja pengendalian inflasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, inflasi tahunan pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,16 persen dengan IHK sebesar 110,32.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional, sekaligus menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi paling terkendali di Indonesia.

Rendahnya inflasi di Lampung mencerminkan stabilitas harga yang terjaga, didukung oleh pengendalian pada kelompok pengeluaran utama seperti perumahan, energi, serta makanan dan minuman. Komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, ikan segar, dan beras tetap menjadi penyumbang inflasi, namun masih dalam batas yang terkendali.

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah strategis melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut meliputi pengawasan distribusi bahan pokok, pemantauan harga secara berkala, operasi pasar, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Dengan tren inflasi yang melandai dan terkendali, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara positif dan berkelanjutan. (kmf)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Marindo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.

Namun demikian, persoalan mendasar masih terlihat pada dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan tersebut meliputi transformasi ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.

Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari APBD.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja. Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan, di antaranya penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta mendorong pembatasan pengiriman pekerja migran non-skill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan mampu menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung. (kmf)

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresiasi Kunjungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi saat meninjau secara langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik. “Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya. (kmf)