Distorsi.id

Tag: Hilmy Muhammad

  • Senator Hilmy Kritisi Keterlibatan RI di BoP, dan Ingatkan Dampak Politik Pilpres 2029

    Senator Hilmy Kritisi Keterlibatan RI di BoP, dan Ingatkan Dampak Politik Pilpres 2029

    distorsi.id/, Yogyakarta – Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa dan menegakkan keadilan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menilai pesan tersebut penting diterjemahkan juga dalam sikap politik luar negeri Indonesia.

    Prabowo sebelumnya menyampaikan harapan agar pemerintahannya mampu menjalankan amanah melindungi rakyat serta menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menghadapi berbagai tantangan global.

    Menurut Gus Hilmy, sapaan akrab Hilmy Muhammad, komitmen menegakkan keadilan tersebut juga harus tercermin dalam posisi Indonesia di panggung internasional.

    “Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu. Kita tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi oleh negara-negara yang justru melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain. Konsistensi antara nilai yang kita sampaikan di dalam negeri dan sikap diplomasi kita di dunia internasional menjadi sangat penting,” kata Hilmy Muhammad, Rabu (11/3/2026).

    Dalam konteks tersebut, menurut anggota Komite II DPD RI itu, gelombang desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) perlu mendapat perhatian serius.

    Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menilai pemerintah perlu meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

    Menurut Gus Hilmy, keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus dilihat secara jernih dalam kerangka kepentingan nasional. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan tidak sekadar menjaga jarak dari kekuatan besar, tetapi memastikan setiap langkah diplomasi memberi manfaat nyata bagi bangsa serta berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

    “Bebas aktif tidak berarti kita tidak boleh berada dalam satu forum internasional. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa tunduk pada kepentingan negara besar mana pun. Landasannya tetap kepentingan nasional,” papar Gus Hilmy.

    Gus Hilmy mencontohkan bahwa Indonesia selama ini juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional yang memiliki karakter blok kepentingan tertentu. Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pernah bergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan belakangan ikut dalam BRICS.

    Keterlibatan itu, bagi Gus Hilmy, tidak pernah menjadi persoalan selama memberikan manfaat strategis bagi bangsa. Prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bersikap fleksibel selama kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Namun situasinya akan berbeda apabila sebuah forum internasional tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.

    “Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” tegasnya.

    Gus Hilmy juga menilai ada persoalan etis yang perlu dipertimbangkan dalam keikutsertaan Indonesia di forum tersebut. Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Karena itu kehadiran Indonesia dalam forum yang diklaim mengurus perdamaian dunia perlu dikaji jika di dalamnya terdapat negara-negara yang selama ini dikenal melakukan pendudukan wilayah, intervensi militer, atau penyerobotan kedaulatan negara lain.

    Gus Hilmy menyinggung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan. Serangan besar-besaran terhadap berbagai target di Iran terus berlangsung dan menimbulkan korban serta kerusakan luas di sejumlah wilayah.

    “Jika kita berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, Indonesia bisa dipersepsikan ikut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Ikut BoP itu kan berarti ikut terlibat dalam urusan negara lain. Jika itu berpihak pada kemanusiaan dan menghormati kedaulatan suatu bangsa, tentu tidak menjadi masalah. Lha BoP ini sudah jelas-jelas adalah forum yang diisi negara-negara yang aktif melakukan intervensi terhadap negara lain sementara kita duduk sebagai pengurus perdamaian, publik dunia tentu bertanya. Apakah Indonesia benar-benar berada di jalur nonblok atau justru terlihat condong pada kekuatan tertentu,” ujarnya.

    Gus Hilmy menilai munculnya kritik dari berbagai tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan yang perlu dijawab pemerintah. Karena itu evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace penting dilakukan. Terlebih, Gus Hilmy mengingatkan, diplomasi internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga dengan persepsi global terhadap posisi suatu negara.

    “Jangan sampai Indonesia terlihat plin-plan. Kita berbicara tentang independensi dan perdamaian dunia, tetapi langkah kita justru dipersepsikan tidak sejalan dengan prinsip tersebut,” ujarnya.

    Imbasnya, kata Gus Hilmy, isu ini tidak hanya berdampak pada diplomasi luar negeri tetapi juga dapat memengaruhi dinamika politik dalam negeri.

    “Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dapat merugikan secara politik. Hal ini bahkan bisa memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional, termasuk jika Pak Prabowo kembali bertarung pada Pilpres 2029,” kata Gus Hilmy.

    Ditegaskannya, evaluasi perlu dilakukan sejak dini agar setiap langkah diplomasi benar-benar memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.

  • Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional.

    Langkah tersebut dinilainya penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.

    Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, khususnya dalam pembahasan Komisi Qonuniyah.

    Dalam forum tersebut, para ulama dan cendekiawan NU telah menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berbasis etika serta membatasi usia anak dalam penggunaan akun medsos.

    “Keputusan pemerintah ini mengafirmasi pandangan yang telah dibahas dalam Munas NU tahun lalu. Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa tata kelola. Media sosial hari ini berfungsi seperti ruang publik. Karena itu perlu aturan yang menjaga tanggung jawab penggunanya,” ujar Hilmy, Ahad (8/3/2026).

    Hipmy menilai kebijakan Komdigi merupakan langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, serta berbagai praktik komunikasi yang merusak kehidupan sosial.

    Namun demikian, Anggota MUI DIY tersebut menegaskan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah, khususnya Komdigi. Di antaranya adalah pengaturan yang lebih tegas terkait kepemilikan akun media sosial.

    Menurut Gus Hilmy, banyaknya akun anonim atau akun ganda telah menjadi sumber berbagai persoalan di ruang digital. Satu orang dapat mengoperasikan banyak akun sekaligus untuk menyerang pihak lain, menyebarkan propaganda, atau membangun opini palsu.

    “Ini harus menjadi perhatian serius Komdigi. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi akun tanpa identitas yang jelas. Setiap akun media sosial seharusnya berbasis identitas resmi yang sah,” tegas Gus Hilmy.

    Dia menilai sistem berbasis identitas resmi akan menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat dalam penggunaan media sosial. Pengguna akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena identitasnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jika satu orang bisa memiliki banyak akun anonim, maka ruang digital akan terus dipenuhi manipulasi. Orang bisa menyerang siapa saja tanpa tanggung jawab. Ini tidak sehat bagi demokrasi Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

    Karena itu, Gus Hilmy meminta Komdigi menyusun regulasi yang mendorong satu identitas resmi untuk satu akun utama di media sosial. Sistem ini menurutnya sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menekan penyalahgunaan platform digital.

    Gus Hilmy juga menilai kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik perundungan digital, penyebaran ujaran kebencian, hingga operasi propaganda yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan akun palsu.

    “Ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang beradab. Kebebasan berpendapat tetap dijamin. Namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab,” kata Gus Hilmy.

    Gus Hilmy berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan komunitas digital agar ekosistem media sosial Indonesia berkembang secara sehat dan bermartabat.

  • Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran 2026, DPD RI Cek Cadangan Pangan di Gudang Bulog Purwomartani Yogyakarta

    Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran 2026, DPD RI Cek Cadangan Pangan di Gudang Bulog Purwomartani Yogyakarta

    distorsi.id/, Yogyakarta – Empat Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Gudang Bulog Purwomartani, Selasa (3/3/2026).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketahanan dan ketersediaan bahan pangan pokok pada Ramadan 1447 H dan menyongsong Idul Fitri 2026.

    Momentum ini tentunya berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan juga stabilitas sosial-ekonomi di DIY.

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan kenaikan harga bahan pokok dan pangan ini merupakan budaya tahunan yang mungkin akan selalu terjadi, sehingga harus diantisipasi.

    ”Kapasitas DPD RI di sini bukan mengawasi tetapi membantu untuk dapat menstabilkan harga. Yogya jangan lebih bergejolak ketimbang provinsi lain. Tentunya, kita akan memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat,” tuturnya.

    Anggota Komite II DPD RI Hilmy Muhammad mengatakan, kunjungan kali ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh persiapan yang dilakukan oleh Gudang Bulog DIY untuk distribusi pangan ke warga.

    “Kita ingin tahu tentunya terkait dengan konsumsi untuk warga kita di DIY, sebanyak apa stok yang dimiliki, apakah sudah siap ketercukupannya. Tentunya, kita perlu mengetahui dan memastikan supaya proses distribusi ini berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

    Selanjutnya dari lingkup Komite III, Ahmad Syauqi, juga turut menyampaikan bahwa DPD RI hadir untuk memastikan keterjangkauan harga pokok bagi masyarakat terutama kelompok rentan.

    “Pastinya kita akan menjamin keterjangkauan harga bahan pokok, apalagi pada kelompok masyarakat rentan tentu saja akan menjadi perhatian tersendiri. Mungkin bahasa lugasnya adalah mengendalikan harga-harga agar ditingkat masyarakat terutama kelompok rentan tidak menimbulkan gejolak,” ungkapnya.

    Kemudian, Anggota Komite IV DPD RI, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega menyampaikan terjadi kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran di DIY terutama pada komoditas cabai dan daging ayam.

    Namun, secara umum harga bahan pokok masih stabil dan tidak mengalami kenaikan di beberapa wilayah di DIY.

    “Berdasar hasil pemantauan lapangan yang kami lakukan di Pasar Sleman dan Kulonprogo bersama TPID DIY, secara umum kami melihat bahwa ketersediaan harga pokok di DIY ini masih dalam kategori terkendali. Jika, harga bahan pangan naik, mari kita cegah perilaku panic buying supaya ketersediaan bahan pokok di pasar bisa merata ke semua warga,” katanya.

    Sementara itu Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprilyadi mengungkapkan bahwa pasokan harga pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dipastikan tidak akan mengalami kenaikan dan tidak ada indikasi penimbunan barang.

    Dengan posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog DIY sebesar 48.115 ton (per tanggal 1 Maret 2026). Maka stok beras tersebut cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DIY selama Ramadan dan Idul Fitri 2026.

    “Untuk kegiatan operasi pasar murah demi stabilisasi pasokan dan harga pangan ini bekerjasama dengan Dinas Perdagangan DIY. Hampir tiap minggu kebutuhan stok dan harga tetap stabil, tidak ada indikasi penimbunan. Kami selalu memonitor harga bersama tim TPID, untuk menjaga indikasi spekulasi harga menjelang hari besar keagamaan,” ungkap Dedi.

    Turut hadir dalam forum diskusi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Yuna Pancawati, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) DIY Brigjen TNI Firyawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian DIY Dahana Pamungkas, serta Kanit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY Kompol Suranto yang juga memberi masukan di sesi dialog.

  • Senator Hilmy Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran PT. KAI Daop 6 Yogyakarta

    Senator Hilmy Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran PT. KAI Daop 6 Yogyakarta

    distorsi.id/, Yogyakarta – Anggota DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meninjau sarana dan prasarana publik PT. KAI di Stasiun Tugu, di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.

    Sarana publik yang ditinjau Hilmy pada Senin (2/3/2026) itu antara lain ruang tunggu, ruang kesehatan, dan juga stasiun Bandara.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya kesiapan Angkutan Lebaran 2026 PT. KAI di wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta dalam memastikan kesiapan layanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

    “Kita ingin memastikan bagaimana persiapan KAI mengupayakan keselamatan, perlindungan dan tentu saja bukan hanya di stasiun, tetapi juga selama dalam perjalanan,” kata Hilmy.

    Selain aspek keselamatan dan perawatan sarana-prasarana, anggota Komite II DPD RI itu juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas layanan publik, termasuk pengaturan parkir dan akses masuk stasiun yang kerap mengalami kepadatan.

    Ia juga menyampaikan aspirasi terkait fasilitas ruang ibadah dan kenyamanan kursi penumpang di gerbong yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat dengan jajaran direksi KAI.

    “Kita ingin tahu bagaimana rencana ke depan Stasiun Yogyakarta ini, karena Jogja ini favorit wisatawan dan mereka senang juga pakai kereta. Kemudian untuk musala di gerbong kereta itu terus terang terlalu kecil. Idealnya hanya untuk dua orang. Saya sudah sampaikan hal itu dan berharap ada pengembangan ke depan,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya, Gus Hilmy didampingi oleh Executive Vice President (EVP) Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo, Manager Fasilitas Penumpang Tomy Wardana, Manager Pengamanan Erwin, Manager Jalan Rel dan Jembatan Muhsinin, Manager Sarana Hadi Purnomo serta Kepala Stasiun Tugu Raja Harahap.

    EVP Daop 6 Yogyakarta, Bambang Respationo, menjelaskan bahwa masa Angkutan Lebaran 2026 ditetapkan selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026, dengan prediksi puncak arus mudik pada 18 Maret dan puncak arus balik setelah Lebaran tanggal 28 Maret.

    Daop 6 Yogyakarta memproyeksikan total penumpang mencapai lebih dari 400 ribu selama masa angkutan, dengan rata-rata harian di Stasiun Yogyakarta mencapai 15.000–18.000 penumpang.

    “Kami sudah melakukan inspeksi keselamatan prasarana dan sarana, ramp check standar pelayanan minimum di 17 stasiun, serta menyiapkan tambahan perjalanan kereta api,” jelas Bambang.

    Sebanyak 10 kereta tambahan disiapkan untuk tujuan Gambir, Pasar Senen, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, KAI juga menyediakan program Angkutan Motor Gratis (Motis) guna mengurangi kepadatan lalu lintas pemudik bermotor.

    Dari sisi keselamatan, Daop 6 menyiapkan pengawasan ekstra di titik rawan longsor, banjir, tanah labil, serta memperkuat penjagaan perlintasan sebidang.

    Tambahan personel pengamanan dari internal dan unsur TNI/Polri juga diterjunkan selama masa posko Lebaran. “Kami fokus pada keselamatan. Pemeriksaan jalur dilakukan rutin, bahkan ditingkatkan frekuensinya selama masa angkutan,” tegas Bambang.

    Dalam kesempatan tersebut, Daop 6 Yogyakarta juga memaparkan rencana pengembangan Stasiun Yogyakarta dan penataan akses di kawasan Lempuyangan serta sisi selatan stasiun guna mengurai kemacetan dan meningkatkan integrasi moda transportasi.

    Rencana tersebut mencakup penataan area parkir, relokasi PKL, pengembangan jalur drop-off, serta integrasi dengan layanan transportasi publik seperti Trans Jogja dan DAMRI.

    Menutup kegiatan, Hilmy menyampaikan apresiasi atas kesiapan jajaran KAI Daop 6 Yogyakarta serta berharap pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.

    “Semoga persiapan Lebaran ini diberikan kelancaran, sehingga para penumpang merasa nyaman dan aman,” pungkasnya.

  • Kecamuk di Iran, Gus Hilmy: Dunia Tidak Boleh Dikuasai Logika Perang

    Kecamuk di Iran, Gus Hilmy: Dunia Tidak Boleh Dikuasai Logika Perang

    distorsi.id/, Jakarta – Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan.

    Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal.

    Pernyataan itu disampaikan Anggota DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyikapi eskalasi konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang terus memanas dan berpotensi meluas.

    Menurutnya, penggunaan kekuatan bersenjata tanpa penghormatan pada kedaulatan negara hanya memperluas lingkar kekerasan dan memperbesar korban sipil. Kegagalan negosiasi tidak boleh diganti dengan pilihan perang.

    “Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” kata Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut melalui keterangan tertulis, Ahad (1/3/2026).

    Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menilai konflik ini bukan persoalan regional. Timur Tengah adalah jalur strategis energi dunia. Jika eskalasi mengganggu distribusi minyak, harga energi melonjak. Dampaknya terasa pada inflasi, beban subsidi, dan tekanan terhadap APBN negara berkembang.

    Gus Hilmy juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap Piagam PBB, maka mekanisme internasional harus dijalankan secara konsisten, tanpa pandang bulu, meskipun negara itu adalah donatur yang besar.

    “PBB jangan hanya mengecam. Sebagai lembaga dunia, PBB memiliki instrumen sanksi. Dewan Keamanan bisa menjatuhkan resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga jika perlu membawa pelanggaran-pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional. Jika langkah-langkah itu hanya diterapkan pada negara lemah dan tidak pada negara kuat, maka PBB kehilangan legitimasi moral. Artinya, PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika yang terbukti melanggar Piagam PBB,” ujarnya.

    Anggota Komite II DPD RI itu menegaskan bahwa kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Jika veto terus melumpuhkan keadilan, reformasi struktur global menjadi kebutuhan mendesak.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto didesak agar lebih aktif, tidak hanya menawarkan dialog. Terlebih posisinya dinilai kurang tepat sebab Indonesia memiliki kedekatan serta masuk sebagai anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, sebagai anggota aktif PBB dan terlibat dalam inisiatif perdamaian internasional, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kedekatan untuk misi diplomatik.

    “Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Pertanyaannya, apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika hukum internasional dilanggar oleh negara kuat? Sementara BoP sendiri sudah tidak berlaku dengan adanya penyerangan ke Iran. Kita harap, Pak Prabowo harus memanfaatkan kedekatan diplomatik untuk menekan eskalasi, bukan sekadar menjaga hubungan,” tegasnya.

    Menurut Gus Hilmy, diplomasi Presiden Prabowo harus menghasilkan dampak strategis, bukan hanya capaian ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya. Indonesia saat itu dihormati karena konsisten membela kepentingan bangsa-bangsa yang tidak punya kekuatan militer besar.

    “Kita ingin melihat hasil Pak Prabowo keliling dunia ke mana-mana, juga menghasilkan perdamaian dunia, bukan sekedar membuka investasi bagi Indonesia, sementara dunia bergerak menuju konflik terbuka. Kita berharap diplomasi Pak Prabowo membawa dampak, khususnya dunia ketiga, agar mereka ikut terlindungi dari kerasnya pertarungan para negara adidaya. Semangat inilah kiranya yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno, di tengah kecamuk situasi yang keras antara Amerika dan sekutunya, dan Uni Soviet beserta konco-konconya. Jadi kepentingannya bukan hanya untuk Indonesia. Itulah yang menjadikan Presiden Soekarno dihormati oleh negara-negara tak berdaya yang kemudian membentuk kekuatan non-blok.” ujarnya.

    Konflik ini, menurut Gus Hilmy, menjadi ujian serius bagi tata dunia. Jika lembaga global gagal merespons secara adil dan konsisten, dunia memerlukan kekuatan bersama untuk dorongan reformasi kelembagaan internasional semakin mendesak.

    “Dunia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika perang. Jika hukum kalah oleh kepentingan geopolitik, yang menang bukan perdamaian, yang ada justru ketidakpastian global,” pungkas Gus Hilmy.