Penulis: Distorsi

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima apresiasi atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas di tingkat kabupaten/kota tahun 2025

dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Lampung Tahun 2026 di Hotel Radisson, Selasa (28/04/2026).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan keluarga perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, kualitas pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, Keberhasilan pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaannya secara bersama-sama.

“Keberhasilan pembangunan keluarga ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat,” ujarnya.

Mengusung tema ‘Transformasi Kemendukbangga/BKKBN untuk Mewujudkan Lampung Maju dan Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045’,  Gubernur memandang bahwa tema ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif kependudukan, Provinsi Lampung diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2035, yang menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada September 2025 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun dari 10,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2025 mencapai 73,98, meningkat dari 73,13 pada tahun sebelumnya.

Gubernur juga memberikan tiga arahan strategis, yakni penguatan integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta penguatan pengelolaan data keluarga yang didukung sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Ia menilai berbagai progres yang telah dicapai, khususnya dalam pendataan keluarga dan pelaksanaan program hingga tingkat desa, menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain Pemerintah Provinsi Lampung, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur atas keberhasilan penyusunan dokumen PJPK berkualitas.

Pada kegiatan tersebut dilakukan  penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan OPD KB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta penandatanganan perjanjian kerja sama Program Bangga Kencana dan Gerakan Indonesia Asri dalam upaya menciptakan lingkungan kerja dan publik yang berkelanjutan. (kmf)

Bandar Lampung — Sekitar 220 pelaku UMKM menyambut antusias kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Kehadiran gubernur langsung disambut hangat para peserta yang memadati lokasi acara. Sejak tiba, Gubernur Mirza tampak bersemangat menyapa para pelaku usaha sekaligus meninjau stan pameran produk UMKM binaan PNM.

Ia berkeliling mengunjungi sekitar 18 stan pameran yang didominasi produk olahan makanan dan kerajinan khas Lampung. Mulai dari stik ikan Simuley, Banana Chips Melted Nthree, keripik pisang Asya, basreng Bunda Nisa, hingga brownies buatan Ibu Rohma, tak luput dari perhatian gubernur.

Tak sekadar melihat, Gubernur juga mencicipi berbagai produk yang disajikan. Ia beberapa kali terlihat berbincang langsung dengan pelaku UMKM, menanyakan proses produksi hingga pemasaran produk mereka.

Salah satu momen menarik terjadi saat gubernur mengunjungi stan House Tapis Citra. Di stan tersebut, pelaku UMKM tengah melakukan penjualan secara daring melalui siaran langsung. Gubernur pun ikut bergabung dalam sesi live streaming dan membantu mempromosikan produk yang dijual.

Suasana semakin meriah ketika gubernur memberikan sambutan pada kegiatan PKU Akbar yang mengusung tema “AI untuk UMKM: Lebih Efisien dan Lebih Untung”. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya acara.

Sejumlah peserta bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi langsung. Ada yang mengajak berjabat tangan, berfoto bersama, hingga berswafoto dengan gubernur.

Gubernur melayani permintaan tersebut dengan sabar dan penuh senyum. Interaksi hangat itu menciptakan suasana akrab antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Lampung, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha.

Melalui pelatihan dan pendampingan seperti ini, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (kmf)

Bandar Lampung — Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut kedatangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa dukungan Lampung untuk Palestina lahir dari ketulusan hati. Baginya, solidaritas itu bukan sekadar sikap politik, melainkan panggilan kemanusiaan.

“Masyarakat Lampung sangat mencintai Palestina. Dukungan kami akan terus mengalir tanpa perlu diminta. Kami merasa bangga dan terhormat bisa menyambut saudara kami dari Palestina di sini,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang kolaborasi yang luas, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kemanusiaan. Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung siap menjadi tempat yang ramah bagi warga Palestina untuk belajar, berkarya, dan membangun harapan baru.

Ia mengungkapkan, sejumlah perguruan tinggi di Lampung telah menyatakan kesiapan menerima mahasiswa Palestina, termasuk dari Gaza. Bahkan, Pemprov Lampung saat ini tengah membantu pengurusan dokumen seorang mahasiswa asal Gaza yang menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

“Kampus-kampus kami terbuka. Kami ingin mereka merasa aman dan diterima, seperti di rumah sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya di bidang pendidikan, peluang kerja sama ekonomi juga menjadi perhatian. Gubernur Mirza mengajak pelaku usaha Palestina untuk menjajaki potensi investasi di Lampung, sekaligus mendorong kolaborasi langsung dengan pengusaha lokal.

“Kami ingin membangun hubungan yang saling menguatkan. Ketika mereka berkembang di sini, manfaatnya juga akan kembali kepada keluarga dan masyarakat mereka di Palestina,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari turut berbagi kisah yang menyentuh tentang kondisi kemanusiaan di Gaza. Dirinya menceritakan bagaimana keluarganya dan masyarakat Gaza bertahan di tengah keterbatasan.

Ia mengungkapkan, bantuan dari Indonesia memiliki arti yang sangat besar. Bahkan, keluarganya kerap menyimpan bantuan makanan sambil menandainya sebagai pemberian dari rakyat Indonesia, sebuah simbol harapan di tengah situasi sulit.

“Kami mungkin kehilangan banyak hal, bahkan rumah kami dihancurkan, tetapi kami tidak kehilangan harapan untuk merdeka,” ujarnya.

Abdalfatah juga mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina, baik melalui forum internasional maupun bantuan nyata di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Ia menilai, langkah yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi contoh nyata solidaritas yang tidak berhenti pada simbol, tetapi diwujudkan dalam aksi.

Menanggapi tawaran kerja sama, Abdalfatah menyatakan kesiapan penuh untuk menjembatani hubungan antara pengusaha Palestina dan Lampung. “Jika ada peluang, kami siap memfasilitasi kolaborasi ini,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi lebih dari sekadar kunjungan diplomatik. Di balik percakapan yang hangat, tersirat harapan besar tentang persahabatan lintas bangsa yang dibangun atas dasar kemanusiaan.

Melalui sikap terbuka dan keramahan yang ditunjukkan Gubernur Mirza, Lampung kembali menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga aktif mengambil peran dalam diplomasi kemanusiaan global

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

“Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan,” ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur. Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak. “Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur,” ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (kmf) .

Bandar Lampung —– Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, meresmikan pembukaan Indag Coffee Shop yang berlokasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung, Jumat (17/4/2026).

​Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa kehadiran Coffee Shop ini bukan sekadar tempat bersantai, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai pusat informasi dan promosi capaian pembangunan daerah.

​”Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dengan ini saya mewakili Bapak Gubernur Lampung, meresmikan Kopi Indag sebagai ajang tempat untuk kita bertemu dalam rangka mempromosikan produk-produk pembangunan khususnya produk-produk pelayanan dan dapat bertemu di tempat ini,” ujar Sekdaprov saat memberikan sambutan peresmian.

​Indag Coffee Shop menyuguhkan berbagai aneka kopi pilihan khas Lampung, makanan ringan, serta berbagai produk kerajinan unggulan dari UMKM Lampung. Selain sebagai sarana promosi, tempat ini diharapkan mampu menjadi wadah ajang temu bisnis bagi para pelaku industri.

​Fasilitas ini diproyeksikan menjadi lokasi business matching yang efektif, di mana para pelaku usaha dapat saling berinteraksi, menjalin kemitraan, dan memperluas jaringan pasar. Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui Indag Coffee Shop, produk-produk lokal semakin dikenal luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas unggulan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lampung Post Executive Forum 2026 bertajuk “Satu Tahun Membangun: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Emersia, Selasa (14/04/2026).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, yang memberikan paparan mengenai sinergi pusat-daerah dalam akselerasi pembangunan dari perspektif Kemendagri.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti tantangan struktural ekonomi Lampung. Meskipun Lampung merupakan provinsi terpadat kedua di Sumatera dengan populasi hampir 9 juta jiwa, mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang belum memadai.

“Kita adalah penghasil kopi, jagung, dan singkong nomor satu dan dua di Indonesia. Namun selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi adalah harga mati agar nilai tambah ekonomi tetap tinggal di Lampung dan dinikmati oleh petani kita,” tegas Gubernur.

Gubernur juga memaparkan program unggulan “Desaku Maju” yang berfokus pada peningkatan produktivitas desa, termasuk penyediaan alat pengering (dryer) untuk komoditas pertanian guna memastikan standar kualitas industri.

Selain itu, dalam hal peningkatan kualitas SDM, Pemprov Lampung mulai mengirimkan tenaga kerja terampil ke Jepang untuk mendapatkan keahlian teknis yang diharapkan dapat diaplikasikan saat kembali ke daerah.

Terkait potensi energi, Gubernur mengungkapkan bahwa Lampung memiliki aset strategis berupa Green Energy di Ulu Belu yang merupakan satu-satunya di dunia. Potensi ini, ditambah dengan rencana pembangunan solar cell di Bendungan Marga Tiga, akan menjadi fondasi bagi pengembangan empat kawasan industri baru di Lampung, termasuk di Way Kanan.

Sementara itu, Wamendagri RI Akhmad Wiyagus dalam keynote speechnya menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan dan efisiensi anggaran, termasuk pengendalian proyek strategis secara real-time dan pengelolaan risiko untuk mencegah kebocoran anggaran di daerah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penyerahan penghargaan Lampung Post Award: Asta Cita Bersama Lampung Maju. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Selain Gubernur, penghargaan sektor Pemerintah Daerah juga diberikan kepada Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Utara, dan Bupati Lampung Selatan. Penghargaan juga diberikan kepada instansi di berbagai sektor, mulai dari hukum dan keamanan, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pendidikan dan kesehatan.

Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk kontribusi media dalam memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat serta apresiasi bagi kepala daerah yang telah bekerja luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait Pengawasan Kinerja serta Dukungan Ekosistem Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Hotel Grand Mercure, Sabtu (11/04/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Namun, Gubernur menyoroti adanya ketimpangan perputaran uang di mana 70% terkonsentrasi di kota, sementara 30% berada di desa.

“Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Sebagai contoh, ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani di Lampung. Gubernur menyebutkan bahwa program-program tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,90% secara tahunan (yoy).

“Ke depan, kami fokus pada dua program kerja utama. Pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kecil di desa. Kedua, memastikan pemerataan konektivitas digital agar produk lokal desa bisa bersaing tanpa harus lari ke kota,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, Nurdin Halim, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan BUMN, khususnya di sektor telekomunikasi, hadir secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin Halim.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom, Widia, menyatakan komitmennya untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa Telkom tengah fokus pada program desentralisasi sektor publik, termasuk penyediaan platform digital untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil serta pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur ekonomi digital yang inklusif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, turut menambahkan bahwa sinergi antar-lembaga dan BUMN sangat krusial dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa transformasi digital yang dilakukan BUMN seperti Telkom akan menjadi motor penggerak industri telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas daerah.

Acara ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI, perwakilan manajemen BUMN, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan diakhiri dengan diskusi terkait langkah strategis perluasan akses digital dari kota hingga ke desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Bumi Rua Jurai.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi terkait mitigasi fenomena El Nino Tahun 2026, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (10/04/2026).

Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merespon potensi kemarau ekstrem yang diperkirakan akan berdampak luas terhadap sektor pertanian, ekonomi, hingga kehidupan masyarakat.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya menegaskan bahwa fenomena El Nino tahun ini, yang disebut sebagai ‘El Nino Godzilla’, telah mendapat peringatan serius dari pemerintah pusat dan berpotensi besar mengganggu produksi pangan nasional, khususnya di Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama.

“Kita telah mendapat warning bahwa fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, keseriusan kita dalam memitigasi El Nino ini sangat diperlukan,” ujar Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga sebagai pemasok utama bagi wilayah lain di Indonesia. Ia memaparkan bahwa produksi gabah Lampung pada tahun sebelumnya mencapai 3,2 juta ton atau setara dengan sekitar 1,7 juta ton beras.

“Konsumsi masyarakat Lampung tidak lebih dari 800 ribu ton per tahun. Artinya, ada sekitar 900 ribu ton yang selama ini menyuplai kebutuhan pangan di luar daerah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita tidak hanya untuk masyarakat Lampung, tetapi juga untuk daerah lain yang bergantung pada kita,” jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur mengingatkan bahwa dampak El Nino tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sektor ekonomi. Penurunan produksi jagung, misalnya, akan berdampak langsung pada industri pakan ternak.

“Ketika produksi jagung berkurang, produksi pakan akan turun. Ketika pakan berkurang, harga pakan naik, dan pada akhirnya harga ayam serta telur ikut naik. Dampaknya sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Dalam paparannya, Gubernur juga mengungkapkan bahwa masyarakat lampung berpotensi terdampak langsung oleh fenomena ini.

“Nasib jutaan masyarakat bergantung pada keputusan dan langkah yang kita ambil hari ini. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk benar-benar serius, memperkuat koordinasi, serta memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan optimal,” tegasnya.

Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meneladani kisah Nabi Yusuf AS dalam menghadapi masa kekeringan panjang dengan perencanaan yang matang.

“Kita akan menghadapi kekeringan besar tahun ini. Nabi Yusuf mempersiapkan tujuh tahun untuk menghadapi tujuh tahun kekeringan. Artinya, perencanaan dan kesiapan adalah kunci. Saya berharap seluruh kepala daerah dapat menunjukkan kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta orkestrasi yang baik dalam menghadapi situasi ini,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat serius dalam menghadapi ancaman El Nino. “Kami sudah menghitung dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika produksi turun dan harga tidak stabil, maka pertumbuhan ekonomi Lampung juga akan tertekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncak kemarau pada periode Juli hingga September.

“El Nino ini berpotensi menimbulkan kemarau yang sangat ekstrem. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sudah menjadi informasi publik yang harus kita sikapi dengan langkah nyata. Kabupaten/kota harus mulai mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang,” ujarnya.

Wakil Gubernur menjelaskan bahwa dampak El Nino akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, hingga permukiman yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Selain itu, kondisi cuaca kering juga berisiko meningkatkan kasus gangguan kesehatan, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dalam upaya mitigasi, Wakil Gubernur memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu lintas sektor. Di sektor pertanian, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan tanam pada periode April hingga Juni, penggunaan varietas tahan kekeringan, pompanisasi, serta optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Di sektor sumber daya air, langkah yang harus dilakukan meliputi revitalisasi embung dan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas PSDA, PUPR, PDAM, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode Mei hingga Oktober, melalui pembentukan atau pengaktifan kembali satuan tugas (satgas), patroli hotspot, serta penegakan larangan pembakaran lahan.

“Pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan, seperti pada panen tebu di beberapa daerah, harus diperketat melalui sosialisasi dan penegakan aturan,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, koordinasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA, serta memastikan ketersediaan air bersih dan sistem surveilans penyakit berjalan optimal.

Sementara itu, dari sisi perencanaan dan koordinasi, Bappeda dan BPBD diminta untuk rutin menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna memantau indikator serta menetapkan status darurat jika diperlukan. “Sinergi dan integrasi antar OPD menjadi kunci agar penanganan lebih efektif dan efisien. Kita harus solid dan responsif. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG, Indra Purna, memaparkan kondisi iklim terkini dan proyeksi ke depan. Ia menjelaskan bahwa saat ini Lampung berada dalam fase pancaroba yang ditandai dengan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, hingga puting beliung.

“Ini adalah fase peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Suhu muka laut mulai menghangat dan pasokan uap air berkurang, yang dapat menjadi indikasi awal menuju kondisi El Nino,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa musim kemarau di Lampung diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dimulai dari wilayah selatan dan timur, kemudian meluas ke wilayah tengah dan barat. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September.

“Curah hujan di sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan berada di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Bahkan di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, durasi musim kemarau dapat mencapai hingga 210 hari,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa prediksi BMKG tidak menunjukkan kondisi El Nino ekstrem seperti yang dikhawatirkan secara global.

“Dari BMKG, prediksi kita tidak seperti yang dihebohkan, tidak sampai kategori strong El Nino dengan anomali suhu muka laut ekstrem. Namun demikian, kita tetap perlu memperhitungkan berbagai faktor global yang saling mempengaruhi,” jelasnya.

Indra juga memberikan perbandingan historis untuk memberikan gambaran kondisi El Nino tahun 2026.

“Jika dianalogikan, kondisi tahun 2026 ini cenderung lebih basah dibandingkan 1997, namun lebih kering dibandingkan 2023. Artinya, kondisinya relatif mirip dengan tahun 2015. Jadi memang tidak seekstrem 1997, tetapi tetap kering dan perlu diantisipasi dengan serius,” ungkapnya.

Diakhir, Indra Purna menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi terburuk dari fenomena El Nino.

“Mudah-mudahan kita bisa, karena sudah ada gambaran seperti ini, kita bisa mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi kondisi terburuk dari fenomena El Nino, yaitu kekeringan ekstrem yang saat ini akan kita hadapi sebagai El Nino Godzilla,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui rapat koordinasi ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi El Nino 2026. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dan wilayah sekitarnya. (kmf)