Kategori: Daerah

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Ia menilai perbaikan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah provinsi terhadap pembangunan desa.

Rahmat Mirzani menjelaskan, selama ini struktur ekonomi Lampung masih belum berpihak pada desa. Sebanyak 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun perputaran ekonomi justru lebih besar terjadi di wilayah perkotaan.

Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari sistem ekonomi lama yang cenderung mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah (trickle down effect), sehingga petani sebagai pelaku utama di desa hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.

Akibatnya, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani. Bahkan dalam beberapa periode, harga hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi.

Gubernur menyebut kondisi ini berdampak luas, mulai dari rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang berada di peringkat 26 secara nasional.

Namun, ia optimistis kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak kepada desa, termasuk melalui peningkatan harga komoditas pertanian.

Menurut Gubernur, dampak positif sudah mulai terlihat, antara lain meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di wilayah pedesaan, serta naiknya pembelian kendaraan hingga hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesadaran pendidikan.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, akan memperkuat kebijakan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian pupuk organik cair (POC) ke seluruh desa melalui program Desaku maju. Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga tahun 2028. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas seperti padi dan jagung.

Dengan adanya fasilitas pengering, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia meminta APDESI Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi role model dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat dalam sambutannya menyatakan bahwa organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan desa dan memastikan kebijakan berjalan selaras hingga tingkat bawah. Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena menjadi basis utama potensi sumber daya alam dan populasi, sehingga pembangunan nasional harus dimulai dari desa.

Sementara itu, Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung Lekat Dullah Adiputra menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah provinsi serta menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia juga memastikan APDESI akan melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten guna memastikan seluruh kebijakan berjalan satu komando dan tepat sasaran.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan penguatan sektor pertanian, peningkatan nilai tambah, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara signifikan. (kmf)

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi pembina apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi, yang disaksikan oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana.

Seluruh peserta apel, yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN dan PPPK di lingkungan BKD, turut mengikrarkan komitmen bersama pembangunan zona integritas.

Dalam ikrar tersebut, seluruh ASN BKD menyatakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.

Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi inisiatif BKD dalam mengawali pembangunan zona integritas. Ia menegaskan bahwa pencanangan ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.

“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian. Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.

“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga dengan baik dan dapat diakses secara sistematis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marindo menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, BKD dituntut mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas ASN.

“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, maka kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini proses-proses kepegawaian di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan dengan baik dan transparan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan banner Zona Integritas yang dipasang di pintu masuk Kantor BKD Provinsi Lampung oleh Sekdaprov Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala BKD, yang diikuti seluruh pegawai sebagai simbol komitmen bersama.

Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah nyata BKD Provinsi Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (kmf)

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menetapkan rotasi enam pejabat eselon II.

Sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat, yaitu :

Ir. Bani Ispriyanto, M.M. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Ir. Liza Derni, M.M. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung;

Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Sementara itu, sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat lainnya, yaitu :

Desti Arisandi, S.P., M.M. sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;

Ir. Toni Ferdinand Syah, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;

Asrul Tristianto, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah,  menegaskan bahwa peralihan jabatan merupakan bagian dari proses yang terukur dan akuntabel dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Saya juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo juga menyampaikan harapannya agar pelantikan ini tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak.

Dengan pelantikan ini diharapkan kinerja pemerintahan di Provinsi Lampung semakin optimal dan mampu mendorong terwujudnya Lampung yang maju, berdaya saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah, dalam peninjauan pelaksanaan Tes Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih di Aula Yayasan Al-Kautsar, Senin (04/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan proses pelaksanaan ujian berjalan tertib dan terorganisir dengan baik. Ia menjelaskan bahwa alur pelaksanaan telah dirancang secara sistematis, mulai dari registrasi hingga pelaksanaan ujian di setiap sesi.

“Secara teknis sudah kami lihat langsung. Sesi ketiga sedang berlangsung, sementara sesi keempat bersiap di ruang transit untuk registrasi. Alur ini didesain untuk memberikan kenyamanan bagi peserta, terutama generasi muda di bawah usia 35 tahun yang antusias mengikuti seleksi ini,” ujar Farida.

Farida juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan seleksi di Provinsi Lampung menjadi bagian dari peninjauan di tiga titik lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Koperasi Merah Putih yang melibatkan berbagai pihak.

“Di Lampung ini ada tiga titik. Kami dari Kementerian Koperasi sebagai user memastikan seluruh persiapan berjalan lancar, ruangannya nyaman, dan fasilitasnya memadai agar peserta tidak terganggu saat mengerjakan ujian berbasis komputer,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan panitia dalam menyediakan fasilitas pendukung, seperti listrik, jaringan internet, serta ruang ujian yang nyaman dan berpendingin udara. Menurutnya, kesiapan teknis tersebut mencerminkan keseriusan dalam menyelenggarakan program strategis nasional ini.

Dalam aspek rekrutmen, Farida menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem yang telah teruji.

“Kami menggunakan sistem BKN yang sudah digunakan dalam rekrutmen CPNS selama lebih dari satu dekade. Hasil ujian langsung keluar, sehingga dipastikan tidak ada titipan. Dari sekitar 500 ribu pendaftar, akan dipilih 30 ribu yang terbaik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa posisi manajer dalam Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran krusial. Seorang manajer dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, karena bertanggung jawab mengelola operasional koperasi sekaligus berkoordinasi dengan berbagai unsur di dalamnya, mulai dari pengurus, dewan pengawas, hingga anggota.

“Manajer harus mampu mengatur sistem manajerial, membawahi tim kerja, dan tetap berkoordinasi dengan seluruh entitas dalam koperasi. Selain itu, profesionalisme menjadi kunci karena ada target capaian yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa para manajer yang lolos seleksi harus siap ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan program. “Penempatannya bisa lintas daerah, dari Lampung ke provinsi lain. Karena itu, sejak awal peserta harus siap dengan konsekuensi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia.

“Hari ini Lampung termasuk daerah yang cukup baik dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai cepat dan siap dalam mengimplementasikan program Koperasi Desa Merah Putih,” kata Jihan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan peserta dalam memahami sistem kerja koperasi, termasuk pola manajerial, kontrak kerja, serta kesiapan untuk ditempatkan di berbagai wilayah.

“Peserta harus benar-benar memahami sistem kerja dan siap ditempatkan di mana pun. Jangan sampai setelah lolos justru tidak siap, karena hal itu akan menghambat pelaksanaan program,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses seleksi manajer Koperasi Merah Putih dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap mendukung penguatan ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan. (kmf)

Bandar Lampung — Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (kmf)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan guna mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).

​Kerja sama ini menandai diluncurkannya sistem aplikasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan), sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan.

​Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan memberikan apresiasi terhadap kolaborasi ini. Ia menyebutkan bahwa selama ini data seringkali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan.

​”Isu strategisnya, bagaimana mengatasi tingkat IPM kita yang tahun lalu itu 73,98. Artinya kalau melihat data yang BPS sampaikan, kita itu Lampung berada di peringkat ke-27 nasional dari 38 provinsi. Tingkat pendidikan menjadi salah satu dimensinya,” ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data lulusan sekolah pada Kartu Keluarga (KK) sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca optimal saat Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei. Melalui RMDku, diharapkan persoalan tumpang tindih atau ketiadaan data kelulusan dapat teratasi.

​”Inovasi ini sangat bagus untuk bisa kita implementasikan. Tentunya dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat lalu bisa melakukan padanisasi dengan BPS. Jika lama sekolah ini sudah update, sudah ada data awal sebelum turun ke lapangan,” tambahnya.

​Sekdaprov selanjutnya menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, khususnya melalui UPTD di kabupaten/kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua. Akurasi data ini juga disebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi, seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.

​Sekdaprov Marindo juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam transformasi digital melalui pengintegrasian seluruh aplikasi layanan ke dalam satu wadah.

​”RMDku ini kalau sudah valid, agar dapat diintegrasikan dengan Lampung-In. Kita pastikan Pemerintah Provinsi Lampung hanya punya satu aplikasi, Lampung-In sebagai Super Apps kita. Jadi masyarakat semua bisa mengaksesnya di satu pintu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa inovasi ini lahir sebagai jawaban atas rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung yang terpantau dari data administratif kependudukan. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung tahun 2025 berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia.

​”Dimensi kesehatan sudah baik, ekonomi juga cukup baik, dan dimensi pendidikan kita masih sedikit berkurang. Terutama yang sangat ironis adalah di mana nilai rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Lampung baru dikategorikan 8,61 tahun. Berarti kita di Provinsi Lampung ini rata-rata masih sekolah SMP kelas 2,” lapor Kadisdukcapil.

Lukman menjelaskan, ketidaksinkronan data tersebut mayoritas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Melalui inovasi RMDku, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan jemput bola. Data siswa yang dinyatakan lulus akan dihimpun oleh pihak sekolah dan Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) untuk diserahkan kepada Disdikbud, kemudian diteruskan ke Disdukcapil guna dilakukan pemutakhiran data secara otomatis. Target utamanya adalah siswa SMA/SMK yang baru lulus langsung mendapatkan KK dengan status pendidikan terbaru saat menerima ijazah.

​Selain pemutakhiran data pendidikan, kerja sama ini juga menyasar peningkatan perekaman KTP Elektronik bagi siswa usia 17 tahun dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

​”Di dalam inovasi ini bukan hanya kita meningkatkan IPM, tapi juga kita akan mendapatkan data siswa mana yang belum melakukan perekaman yang sudah usia 17 tahun. Juga kita bisa mengetahui siswa-siswi yang belum aktivasi IKD,” jelas Lukman.

​Dengan data yang lebih akurat, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat melakukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya pengurangan angka kemiskinan yang seringkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan pada data kependudukan.

​Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amirico, perwakilan BPS Provinsi Lampung, serta Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Lampung Selatan — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan fasilitas pendukung Program Strategis Nasional (PSN) di kawasan Kota Baru, Rabu (29/04/2026).

Peninjauan ini difokuskan pada pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan terpadu di kawasan tersebut. Dalam kunjungannya, Sekdaprov menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengawal agar proyek ini rampung tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kita ingin memastikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat ini sesuai dengan jadwal. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Pusat, terus memonitor perkembangannya,” ujar Sekdaprov.

Lebih lanjut, Sekdaprov menjelaskan bahwa fokus peninjauan tidak hanya pada bangunan utama, tetapi juga kesiapan infrastruktur penunjang di sekitarnya.

“Ketika pengerjaan fisik selesai, Pemerintah Pusat akan melakukan kunjungan. Kita pastikan kesiapan pendukungnya seperti infrastruktur jalan, penerangan (lampu), pengelolaan sampah, dan fasilitas lainnya sudah siap seratus persen,” tambahnya.

Berdasarkan data progres fisik, saat ini pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai angka 38%. Target besar ditetapkan pada awal Mei 2026 di mana progres diharapkan menyentuh angka 50%, hingga akhirnya mencapai 100%pada minggu ketiga Juni 2026.

“Mudah-mudahan pada minggu ketiga Juni sudah bisa dioperasionalkan. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap penerimaan siswa baru, karena proses belajar mengajar ditargetkan dimulai pada awal Juli mendatang,” jelas Sekdaprov.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Direktur Lapangan Sekolah Rakyat, Adi, proyek ini didanai oleh Kementerian PUPR, Proyek yang dikerjakan oleh KSO PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Sumber Bangun Sentosa ini mencakup area lahan seluas 95.478 m^2.

Fasilitas yang tersedia di kompleks ini nantinya sangat lengkap, mencakup Gedung Serba Guna, Masjid, Guest House, Asrama Putra dan Putri (SD, SMP, SMA), Kantin, hingga sarana olahraga seperti Lapangan Atletik dan Lapangan Basket.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap hadirnya Sekolah Rakyat di Kota Baru ini dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan menjadi motor penggerak aktivitas di kawasan pusat pemerintahan baru tersebut.)(kmf)