distorsi.id/, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, tidak akan pernah berhenti berupaya membangun sistem ketatanegaraan semakin baik.
Demikian dikatakan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin di sela-sela buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan, di kediaman dinasnya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).
“Saya tidak akan pernah berhenti berupaya membangun sistem ketatanegaraan yang semakin baik ke depannya,” kata Sultan Najamudin.
Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu mengungkap begitu banyak undang-undang yang sudah disahkan DPR bersama pemerintah, ketika diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata bermasalah karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.
“Guna meminimalisir terjadinya gugatan hingga pembatalan undang-undang oleh MK, mestinya ada kewenangan DPD RI untuk men-challenge undang-undang sebelum disahkan,” tegas Sultan Najamudin.
Dikatakannya, penguatan kelembagaan DPD RI bukan untuk kepentingan pimpinan dan anggota DPD RI, tapi itu sepenuhnya untuk merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun Sultan mengakui untuk mewujudkan keadilan politik dan keadilan ekonomi memang sulit. “Tapi DPD RI berkeyakinan bahwa akan terwujud keadilan tersebut,” pungkasnya.
