distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran menyampaikan dukungannya terhadap berbagai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026.
Azran menyoroti khususnya program mudik gratis dan penertiban terminal bayangan yang diusung Pemprov DKI Jakarta.
Namun demikian, Azran menekankan pentingnya pengawasan ketat, transparansi, serta solusi berkelanjutan agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik secara nasional pada musim mudik Lebaran setiap tahun dapat mencapai lebih dari 120 juta orang, dengan wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu titik keberangkatan terbesar.
Sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta menjadi pusat mobilitas masyarakat yang akan kembali ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa menjelang Lebaran 2026.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sekitar 690 unit bus untuk program mudik gratis bagi warga Jakarta yang ingin pulang kampung.
Program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, agar dapat melakukan perjalanan mudik secara lebih aman, nyaman, dan terjangkau.
Senator Azran menyambut baik program tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Program mudik gratis adalah langkah positif untuk membantu warga Jakarta pulang kampung dengan lebih aman dan terjangkau. Namun yang paling penting adalah memastikan bahwa program ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik pungutan liar,” ujar Azran.
Diingatkannya, pengawasan publik dan koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Azran juga menyoroti langkah Pemprov DKI dalam menertibkan terminal bayangan atau terminal ilegal di berbagai titik di Jakarta.
Keberadaan terminal bayangan selama ini sering menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, ketidakteraturan lalu lintas, hingga potensi risiko keselamatan bagi penumpang karena kendaraan yang beroperasi tidak selalu melalui pemeriksaan kelayakan.
Menurut Azran, penertiban tersebut merupakan langkah yang tepat, namun perlu dibarengi dengan pendekatan yang komprehensif.
“Penertiban terminal bayangan memang penting untuk memastikan keselamatan penumpang dan keteraturan transportasi. Namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa terminal resmi memiliki kapasitas yang memadai, akses transportasi yang mudah, serta pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai solusi, Azran mendorong beberapa langkah strategis, antara lain:
Digitalisasi pendaftaran mudik gratis untuk memastikan transparansi dan mencegah pungutan liar.
Peningkatan pengawasan di titik keberangkatan, baik oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Penguatan fasilitas terminal resmi, termasuk akses transportasi penghubung seperti bus kota dan transportasi massal.
Sosialisasi masif kepada masyarakat agar menggunakan jalur dan terminal resmi demi keselamatan perjalanan.
Azran juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bijak.
“Keselamatan perjalanan mudik adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan memanfaatkan fasilitas resmi yang disediakan pemerintah dan turut menjaga ketertiban selama arus mudik,” tutup Bang Azran.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Azran optimistis arus mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga.
