distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang baik, namun tidak tepat sasaran.
“Dari segi ide dan gagasan, program itu bagus sekali. Di beberapa negara, program itu sukses. Tetapi, saya melihat program MBG tidak tepat sasaran. Ada banyak masalah di lapangan. Makanya masyarakat cenderung nyinyir,” kata Abraham, di Jakarta, Kamis, (12/3/2026).
Anggota Komite I DPD RI ini menyebut, program itu bagus karena tujuannya untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat Indonesia, terutama anak sekolah. Program itu juga bisa menciptakan lapangan kerja di masyarakat.
“Kita sepakat bahwa gizi yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gizi yang baik akan membuat anak sekolah menjadi pintar dan mampu berinovasi,” ungkap Abraham.
Namun program itu tidak tepat sasaran karena tidak ada skala prioritas. Seharusnya, program tersebut diprioritaskan untuk provinsi-provinsi miskin dan yang sangat membutuhkan seperti NTT, Papua, Maluku.
Dia mengangkat adanya anak SD bunuh diri di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, hanya karena tidak dapat membeli buku dan pena. Anehnya, di sekolah anak yang bunuh diri itu, belum ada program MBG.
Di sisi lain, anak-anak dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sesungguhnya pintar. Buktinya, ada anak SD dari NTT bernama Caesar Hendrik Meo Tnunay atau yang bisa dipanggil Nono.
Di usianya yang baru 7 tahun, dia meraih juara dunia matematika Sempoa atau International Abacus World Competition 2022. Dia mengalahkan 7.000 peserta lain dari seluruh dunia. Tetapi di sekolah Nono juga belum dibagikan program MBG.
“Saya yakin jika MBG diprioritaskan ke daerah 3T, akan banyak lahir Nono-Nono baru dari NTT. Kasus bunuh diri seperti di Ngada juga tidak ada. Jadi, sasarannya tepat. Bukan seperti sekarang, MBG dibagi ke siswa-siswa di kota yang sebenarnya kurang membutuhkan,” jelas Abraham.
Abraham menilai program MBG tidak efektif karena yang terlibat dalam program tersebut bukan masyarakat setempat. Bukan pula dapur atau kantin sekolah setempat yang terlibat.
Yang lebih banyak terlibat adalah orang di luar sekolah, dari unsur lembaga swadaya masyarakat, relawan, bahkan kader partai. Mereka tidak paham kondisi lapangan. Mereka juga tidak terbiasa mengurus makanan untuk sekolah. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi masalah di lapangan.
“Jangan sampai ada kesan program MBG sekedar bagi-bagi uang untuk kader partai tertentu. Ini yang patut dicegah. Maka libatkan masyarakat sebanyak mungkin,” tegas Abraham.
Ketua Badan Sosialisasi MPR ini juga melihat ketentuan satu dapur harus menyiapkan makanan untuk 3.000 siswa sangat menyulitkan. Kesulitan terjadi mulai dari proses memasak yang disiapkan untuk banyak orang hingga proses pengantaran ke sekolah-sekolah.
“Di NTT, jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain mencapai puluhan kilometer. Belum kondisi jalan yang rusak yang sulit ditempuh kendaraan. Kalau masak dari jam 3 atau 4 pagi, nanti sampai di tempat tujuan baru sampe jam 12 atau 13. Gimana gak basi kalau seperti itu,” ungkap Abraham.
Karena itu, Abraham meminta agar memperbaiki tata kelola atau manajemen program. Ketentuan satu dapur harus menyediakan makanan untuk 3.000 siswa harus ditinjau kembali. Jumlahnya harus diperkecil lagi, misalnya satu dapur untuk 500 sampai 1.000 orang.
Kemudian, program tersebut harus melibatkan kantin sekolah. Kantin sekolah harus bisa dijadikan dapur untuk memasak makanan di tiap-tiap sekolah. Dengan model itu, distribusi makanan bisa cepat sampai.
“Libatkan pula UMKM setempat. Jangan semua dibawa dari pusat atau diambil orang partai. Ini yang melahirkan kecurigaan akan program MBG ini,” tutup Abraham.
