Distorsi.id

Penulis: mbahdot

  • Mengakhiri Perang Teluk, Mahfuz Sidik: Trump Hadapi Empat Tekanan Berat

    Mengakhiri Perang Teluk, Mahfuz Sidik: Trump Hadapi Empat Tekanan Berat

    distorsi.id/, Jakarta – Memasuki hari ke-19, kancah peperangan di Teluk Persia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Iran mengancam melakukan eskalasi serangan terhadap fasilitas perusahaan teknologi besar yang terafiliasi dengan AS dan Israel.

    Sementara ajakan negosiasi yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/3/2026) belum mendapat sambutan positif pihak Iran.

    Pada saat bersamaan serangan militer Israel dan AS berlanjut, dan terbaru telah menewaskan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Selasa (17/3/2026).

    Eskalasi ini dinilai menambah tekanan politik yang dihadapi Presiden Trump. “Ada empat tekanan berat yang dihadapi Trump saat ini,” ungkap Mahfuz Sidik, Peneliti Dunia Islam dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

    Pertama, tekanan penolakan negara-negara sekutu AS dan juga NATO untuk mengirim kapal perang membuka blokade Selat Hormuz.

    Saking geramnya, Trump sampai menyebut sikap sekutu dan NATO dengan ‘very foolish mistake‘ dan AS tidak akan pernah meminta bantuan mereka lagi.

    Menurut Mahfuz, alasan penolakan ini karena negara-negara sekutu AS tidak siap menghadapi resiko retiliasi atau pembalasan dari pihak Iran, dan mereka menganggap ini sejak awal adalah perang Israel dan AS dengan Iran.

    Kedua, tekanan negara-negara kerja sama Teluk (GCC) yang terus mendesak AS mengakhiri perang, namun juga menghendaki sterilisasi kekuatan militer Iran.

    Dimotori oleh Bahrain, GCC telah mengajukan draft resolusi ke Dewan Keamanan PBB, yang kemudian pada Kamis (12/3/2026) diadopsi oleh PBB. Resolusi itu berisi tekanan agar Iran menghentikan serangan ke wilayah negara-negara sekitar Teluk.

    Menurut Mahfuz, tekanan negara-negara ini akan sangat mengganggu realisasi komitmen investasi dalam jumlah besar ke AS, bahkan Saudi dan Qatar misalnya telah memutuskan menunda rencana investasinya di AS.

    Ketiga, tekanan resistensi politik domestik AS terhadap keputusan dan jalannya perang. Terbaru, Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional AS, Joe Kent mengundurkan diri secara terbuka, dan menyatakan alasan kuat bahwa Iran bukan ancaman nyata bagi keamanan AS.

    Bahkan Kent menegaskan bahwa Trump memulai perang ini karena tekanan Israel dan pengaruh kuat lobi Yahudi di Gedung Putih.

    Sementara, publik AS dalam sejumlah polling pada awal bulan maret menunjukkan kisaran 53%-60% warga Amerika menolak perang yang diputuskan Trump.

    Mahfuz mengatakan, sikap warga ini akan sangat memengaruhi pilihan pada Pemilu sela yang rencananya digelar pada november depan.

    Keempat, tekanan ancaman eskalasi serangan oleh pihak Iran terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar di kawasan Teluk yang terafiliasi dengan AS dan Israel, antara lain Google, Amazon, Microsoft, IBM, Nvidia, dan Palantir.

    Dalam satu dekade terakhir, Qatar dan UEA misalnya sangat berambisi mengembangkan negaranya sebagai pusat pendukung industri siber dunia.

    Menurut Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini, keempat macam tekanan itu membuat Presiden Trump dalam kebingungan besar bagaimana menyelesaikan perang dengan tetap mencapai target intinya: Yaitu menetralisir seluruh kemampuan militer Iran, dan menciptakan situasi kisruh politik yang mengarah pada pergantian rezim di Iran.

    Mahfuz menyebutkan bahwa masyarakat dunia menyaksikan bagaimana Presiden Trump pada pernyataan pers di Gedung Putih pada Selasa (17/3/2026), memuji Pemimpin Iran sebagai orang yang cerdas dan ber IQ tinggi, yang memahami permainan catur perang.

    Lalu Trump mengajak Iran untuk melakukan negosiasi untuk segera mengakhiri perang. “Ini menandakan pikiran dan ucapan Presiden Trump ini bolak-balik dan gonta-ganti tidak jelas. Secara psikopolitik, Presiden Trump benar-benar ada dalam tekanan berat,” kata Mahfuz yang juga Sekjen Partai Gelora ini.

    Dalam pandangan Mahfuz, Trump akan terus mencari jalan mengakhiri segera perang di Teluk, apalagi ancaman dampak ekonomi dan kemanusiaan semakin mengancam stabilitas dunia.

    Amnesti Internasional misalnya merilis perkiraan 45 juta orang akan menderita kelaparan jika perang ini terus berlangsung.

    “Namun sekeras apapun upaya Trump mencari jalan negosiasi untuk mengakhiri perang, tantangan terbesar bukan dari Iran, tetapi justru dari Israel.” Imbuh Mahfuz.

    Pasalnya, bagi Israel ini adalah perang eksistensi dan momen yang disiapkan sejak tahun 1996 oleh Benjamin Netanyahu saat mulai menjabat Perdana Menteri Israel.

    Di mana Netanyahu akan menjadikan Israel kekuatan dominan di kawasan, dan mewujudkan ambisi Israel Raya, perluasan wilayah kekuasaan sampai sebagian wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan Saudi Arabia.

    “Belajar dari peristiwa perundingan antara pihak Iran dan AS yang dimediasi oleh negara Oman, begitu mengarah kepada kesimpulan yang positif dan progresif, Israel secara tiba-tiba dan sepihak membalikkan papan catur dengan menyerang Iran yang menyebabkan gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei,” ujarnya.

    Mahfuz mengingatkan, bahwa peristiwa ini mungkin saja akan berulang kembali, dengan tindakan tiba-tiba dan sepihak dari Israel yang membuyarkan ikhtiar negosiasi untuk menghentikan perang.

  • DPD RI Minta Hentikan Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim

    DPD RI Minta Hentikan Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim

    distorsi.id/, Jakarta – Tidak semestinya terjadi permusuhan, apalagi peperangan antar-sesama negara Muslim di bulan Suci Ramadan, sebab Ramadan adalah bulan penuh rahmat yang seharusnya dijalani dalam suasana damai, saling memaafkan, bersilaturahmi, dan memperkuat ikatan persaudaraan.

    Karena itu, kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, peperangan antara sesama negara berpenduduk Muslim adalah tragedi yang sangat disayangkan dan patut segera diakhiri.

    Hal tersebut dikatakan Sultan, Rabu (18/3/2026), menyikapi perang yang masih berkecamuk di Iran, di mana negara-negara Arab justru menjadi target serangan rudal dan drone dari Iran.

    “Serangan terhadap negara-negara Arab bukan cuma menyasar aset-aset militer Amerika Serikat, juga merusak bandar udara, kawasan pemukiman, aset-aset ekonomi, dan berbagai bangunan milik warga sipil yang tidak ikut dalam peperangan,” kata Sultan.

    Dikatakannya, perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran sudah berlangsung sejak 28 Februari 2026 dan belum diketahui kapan akan berakhir.

    Negara-negara Arab yang terkena serangan adalah Arab Saudi, Uni Arab Emirat, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Irak, dan Yordania; dan negara-negara tersebut sampai sekarang masih menahan diri, sebab mereka tak ingin konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel itu meluas sampai menenggelamkan kawasan Asia Barat ke dalam instabilitas yang berkepanjangan.

    “Apalagi, baik yang menyerang maupun yang diserang di Jazirah Arab adalah sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang semestinya kompak untuk menciptakan stabilitas di kawasan itu,” ujar Sultan.

    “Oleh karena itu, sudah saatnya perang ini diakhiri agar Iran dan negara-negara Arab bisa berdamai untuk membangun kesejahteraan, dan tidak terus bermusuhan. Sebab permusuhan antara sesama negara Muslim justru akan menguntungkan pihak-pihak lain yang ingin terus mengadu-domba dan memecah-belah persatuan sambil memancing di air keruh,” kata Sultan.

    “Sebagai negara sahabat Iran, kami mengimbau pemerintah dan angkatan bersenjata Iran untuk segera menghentikan serangan ke negara-negara Muslim karena sebentar lagi akan tiba Idul Fitri. Dengan alasan apa pun, serangan terhadap sesama negara Muslim adalah kesalahan besar dan harus dihentikan,” ujar Sultan.

    Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kata Sultan, Indonesia sangat prihatin dengan tindakan militer satu arah terhadap negara-negara sahabat di semenanjung Arab saat ini. Serangan demikian tak boleh dilanjutkan lagi, sebab baik Iran, maupun negara-negara Arab yang diserangnya adalah sahabat Indonesia; dan Indonesia sebagai negara yang cinta damai tak ingin melihat mereka terus bermusuhan.

    “Bangsa Indonesia sangat berempati terhadap para korban yang berjatuhan di Iran dan juga di negara-negara yang dijadikan target serangannya. Namun Indonesia berkomitmen tetap konsisten dengan sikap politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak akan ikut campur dalam konflik yang kini berkecamuk di Asia Barat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sultan sebagai Ketua Dewan Pembina Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ini mendorong peningkatan kerja sama dan solidaritas antar-sesama negara anggota OKI, sebab perang yang kini berlangsung berdampak buruk terhadap perekonomian banyak negara, termasuk negara-negara anggota OKI.

    “Iran dan negara-negara Arab masih terikat dalam format kerja sama OKI yang bertujuan memperkokoh ikatan persaudaraan di antara sesama negara Muslim serta menegakkan kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara OKI,” pungkasnya.

    Sultan juga mendorong negara-negara anggota OKI untuk menggelar pertemuan darurat pada tingkat kepala negara untuk mencari solusi terbaik guna menghentikan peperangan dan permusuhan di kawasan Asia Barat.

    “OKI perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin persatuan di antara negara-negara Muslim dan mengatasi perbedaan di antara mereka, sesuai dengan pesan Deklarasi Jakarta 2016,” ujar Sultan.

  • Hetifah: Integritas dan Tanggung Jawab Moral Tak Bisa Didelegasikan kepada Akal Imitasi

    Hetifah: Integritas dan Tanggung Jawab Moral Tak Bisa Didelegasikan kepada Akal Imitasi

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, akal imitasi atau artificial intelligence (AI) harus diposisikan sebagai co-pilot atau alat bantu, bukan pengganti peran manusia.

    Berdasarkan survei di Asia Tenggara, meski 95 persen jurnalis sudah familiar dengan AI, namun, kata Hetifah, keputusan editorial, verifikasi fakta, dan pertimbangan etika harus tetap mutlak berada di bawah kendali jurnalis manusia.

    Hal itu dikatakan Hetifah Sjaifudian saat menjadi pembicara dalam diskusi bersama jurnalis, bertajuk “Smart Journalism: Integrasi Data, Riset, dan Kecerdasan Buatan untuk Pemberitaan Berkualitas”, bekerjasama dengan BRIN, di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

    Dikatakan Hetifah, fenomena ini menandakan bahwa AI bukan lagi sekadar eksperimen teknologi, melainkan pintu masuk yang mulai menggeser peran tradisional media massa.

    Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), lanjutnya, telah mengubah fundamental lanskap jurnalisme global, mulai dari produksi hingga konsumsi informasi oleh masyarakat. Data menunjukkan, lebih dari 70 persen Generasi Z kini beralih ke AI untuk mencari informasi.

    “Perubahan ekosistem ini membawa peluang besar bagi efisiensi ruang redaksi, di mana AI mampu melakukan tugas berat seperti analisis ribuan dokumen, transkripsi, hingga pengolahan data publik secara instan,” ungkapnya.

    Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, integrasi teknologi ini melahirkan konsep smart journalism, sebuah evolusi praktik jurnalistik yang menggabungkan kekuatan riset, data, dan kecerdasan buatan.

    Dengan pendekatan tersebut, kata Hetifah, jurnalis diharapkan tidak hanya sekadar melaporkan peristiwa, tetapi mampu menyajikan pengetahuan kompleks yang lebih mudah dicerna oleh publik.

    Namun, di balik efisiensi tersebut, menurutnya, ada ancaman serius berupa disinformasi dan konten manipulatif seperti deepfake.

    “Teknologi ini mampu menciptakan audio-visual sangat realistis yang berpotensi besar disalahgunakan untuk penipuan atau manipulasi opini publik,” ungkapnya.

    Selain itu, kecepatan arus informasi digital sering menjebak media dalam perlombaan menjadi yang tercepat, yang sayangnya kerap mengorbankan akurasi sebagai pilar utama produk jurnalistik.

    “Akal imitasi dapat membantu mempercepat proses kerja, namun integritas nurani dan tanggung jawab moral tetap tidak bisa didelegasikan kepada algoritma,” pungkasnya.

  • PP PIRA Salurkan Ratusan Paket Sembako, Targetkan 2.000 Penerima Jelang Idul Fitri

    PP PIRA Salurkan Ratusan Paket Sembako, Targetkan 2.000 Penerima Jelang Idul Fitri

    distorsi.id/, Jakarta – Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) menggelar aksi sosial “PP PIRA Peduli dan Berbagi” dengan menyalurkan ratusan paket Sembako kepada masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta, menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Ketua Umum PP PIRA, Novita Wijayanti, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran sebanyak 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini, ungkapnya, sudah sekitar 800 paket telah disalurkan di berbagai kawasan permukiman hingga panti asuhan.

    “Kegiatan ini sudah dilakukan sebelumnya, dan disambung hari ini di empat titik lokasi penyerahan paket sembako,” kata Novita, kepada awak media, di Jakarta, Selasa (17/1/3/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Novita didampingi jajaran penasihat pusat, antara lain Marlyn Sugiono, Wahyu Prasetyo Hadi, dan Gina Rohmat, serta pengurus pusat lainnya.

    Novita menjelaskan, gerakan sosial ini merupakan bentuk kepedulian PP PIRA terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    “Kami berharap gerakan PP PIRA Peduli dan Berbagi ini dapat memberikan manfaat bagi para keluarga penerima,” sebut bendahara Fraksi Partai Gerindra ini.

    Menurut Novita, bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya meringankan beban kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih layak dan penuh kebahagiaan bersama keluarga.

    Lebih lanjut, anggota Komisi V DPR RI ini menegaskan pentingnya memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong di tengah masyarakat.

    Karenanya, Novita berharap, gerakan ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berbagi kepada sesama, terutama pada momen keagamaan.

    “Kegiatan ini akan terus menjadi bagian dari upaya mempererat solidaritas sosial, serta mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    Pada kegiatan hari ini, bantuan disalurkan di sejumlah titik, antara lain kepada 150 kepala keluarga di Bank Sampah Tri Lestari Alam, Ulujami, dan 200 kepala keluarga di kawasan Jembatan 5, Jelambar, Cengkareng.

    Selain itu, PP PIRA juga menyalurkan paket Sembako kepada panti asuhan, masing-masing sebanyak 100 paket di wilayah Tebet dan 221 paket di kawasan Pasar Minggu.

  • Paksa Mundur Buruh di Cakung Tak Boleh Dibiarkan, Azran: THR dan Hak Pekerja Harus Dipenuhi

    Paksa Mundur Buruh di Cakung Tak Boleh Dibiarkan, Azran: THR dan Hak Pekerja Harus Dipenuhi

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Achmad Azran menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan pemaksaan pengunduran diri terhadap ratusan buruh PT. Amos Indah Indonesia, kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara, yang berpotensi merampas hak-hak pekerja menjelang Idul Fitri.

    Azran mengatakan, tunjangan hari raya (THR) merupakan hak normatif pekerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dijadikan alat tekanan oleh perusahaan.

    “THR adalah hak pekerja. Tidak boleh ada perusahaan yang menjadikannya sebagai alat untuk menekan buruh agar mengundurkan diri. Jika benar terjadi pemaksaan seperti yang dilaporkan, maka ini adalah persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas Azran.

    Karena itu, ia juga minta Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan memediasi persoalan ini agar tidak merugikan para pekerja.

    “Negara harus hadir melindungi pekerja. Apalagi banyak dari mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Jangan sampai menjelang Lebaran mereka justru kehilangan pekerjaan dan hak-haknya,” ujarnya.

    Azran juga mengingatkan perusahaan untuk menghormati aturan ketenagakerjaan yang berlaku serta menjaga hubungan industrial yang sehat dengan para pekerja dan serikat buruh.

    Kasus ini mencuat setelah ratusan buruh PT. Amos Indah Indonesia—sebuah perusahaan industri garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung yang memproduksi pakaian untuk pasar ekspor—dilaporkan menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.

    Pada 5 Maret 2026, pihak manajemen disebut menyampaikan bahwa 13 Maret 2026 akan menjadi hari terakhir para pekerja bekerja dengan alasan pesanan produksi sedang menurun.

    Para buruh kemudian ditawari untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan kompensasi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

    Bahkan, menurut keterangan Ketua Pengurus Basis FSBPI-KPBI PT Amos Indah Indonesia, Lindah, pekerja yang menolak menandatangani surat pengunduran diri diancam tidak akan menerima THR tahun 2026 serta tidak diperbolehkan lagi bekerja di tempat kerja mereka.

    Mayoritas pekerja yang terdampak merupakan buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dengan masa kerja yang mencapai hingga 26 tahun.

    Dalam PKB juga disebutkan adanya kewajiban perusahaan untuk secara berkala mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap. Namun para pekerja menilai ketentuan tersebut tidak dijalankan.

    Para buruh juga menyebut bahwa perusahaan justru memasukkan tenaga kerja baru dengan status pekerja Harian Lepas (HL) untuk menggantikan posisi mereka.

    Ketegangan antara pekerja dan manajemen memuncak pada 11 Maret 2026 ketika terjadi dugaan intimidasi terhadap pengurus serikat pekerja, termasuk perampasan telepon genggam dan penghentian fungsi mesin absensi sehingga pekerja tidak dapat mencatat kehadiran.

    Hingga saat ini belum tercapai kesepakatan antara pekerja dan manajemen perusahaan. Para buruh menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada 12–18 Maret 2026 serta mendirikan tenda di depan pabrik sebagai bentuk protes terhadap dugaan pemaksaan pengunduran diri yang mereka nilai melanggar hukum.

    Menanggapi situasi tersebut, Azran berharap agar semua pihak dapat mengedepankan dialog dan penyelesaian yang adil, dengan tetap menjamin hak-hak pekerja terpenuhi.

    “Saya berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat. Hak pekerja harus dihormati, dan perusahaan juga perlu membuka ruang dialog agar tercapai solusi yang tidak merugikan para buruh,” harap Azran.

  • Di Kediaman Jusuf Kalla, Pakar Pemerintahan Soroti Defisit APBN dan Ancaman Melemahnya Daerah

    Di Kediaman Jusuf Kalla, Pakar Pemerintahan Soroti Defisit APBN dan Ancaman Melemahnya Daerah

    distorsi.id/, Jakarta – Sejumlah pakar dan peneliti pemerintahan/ kebijakan publik berkumpul dalam sebuah diskusi kebangsaan di kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, jelang berbuka puasa.

    Pertemuan tersebut membahas secara serius arah kebijakan fiskal nasional di era Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait potensi defisit APBN serta dampaknya terhadap hubungan pusat dan daerah.

    Diskusi yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh keseriusan itu menyoroti kecenderungan kebijakan nasional yang dinilai semakin sentralistik, di tengah tekanan fiskal yang kian berat.

    Fokus Utama: Defisit dan Tekanan terhadap Daerah
    Dalam forum tersebut, perhatian utama tertuju pada meningkatnya potensi defisit anggaran negara.

    Sejumlah pakar memperkirakan, jika tekanan global terus berlanjut—terutama kenaikan harga energi, defisit APBN 2026 dapat menembus angka Rp1.400 hingga Rp1.500 triliun. Kondisi ini dinilai berimplikasi langsung pada kapasitas fiskal daerah.

    Transfer ke daerah (TKD), yang sebelumnya mencapai sekitar 33 persen dari total APBN, kini disebut hanya berada di kisaran 17 persen atau sekitar Rp650 triliun dari total APBN sebesar Rp3.786 triliun.

    Dampaknya tidak ringan. Pembangunan infrastruktur dasar di daerah terancam terhenti, bahkan muncul kekhawatiran keterlambatan pembayaran gaji aparatur di sejumlah wilayah.

    Pandangan Kunci Profesor Djohermansyah Djohan
    Dalam wawancara usai diskusi, Djohermansyah Djohan menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini bukan sekadar defisit anggaran, melainkan ketidakseimbangan struktural dalam hubungan pusat dan daerah.

    Menurutnya, kebijakan fiskal nasional saat ini menunjukkan gejala kuat resentralisasi yang berpotensi melemahkan otonomi daerah.

    “Yang kita hadapi sekarang bukan hanya soal angka defisit, tetapi bagaimana kebijakan itu berdampak pada kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri,” ujar Djohermansyah Djohan, saat di wawancara wartawan usai bertemu Jusuf Kalla di kediamannya, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Minggu (15/3/2026),

    Dijelaskannya, dalam prinsip konstitusi, otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola kewenangan, termasuk sumber daya ekonomi dan fiskal. Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan penyempitan ruang tersebut.

    “Kalau kewenangan ditarik ke pusat, sementara sumber daya keuangan juga dibatasi, lalu apa yang tersisa bagi daerah untuk diatur dan diurus? Tak ada lagi kehormatan jadi kepala daerah, kecuali kalau ada acara, dia duduk di depan”, kata Djohermansyah.

    “Bahkan, banyak kepala daerah yang tak berani berjumpa dengan masyarakat karena dia tak dapat memenuhi janji-janji kampanye,” lanjutnya.

    Resentralisasi dan Risiko Sistemik
    Djohermansyah menilai, kecenderungan penarikan kewenangan ke pusat tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berisiko sistemik terhadap stabilitas nasional.

    Ia mengingatkan bahwa kekuatan negara justru bertumpu pada kekuatan daerah sebagai subsistem pemerintahan.

    “Kalau daerah lemah, maka negara ikut lemah. Sebaliknya, jika daerah kuat, maka dalam menghadapi tekanan global sekalipun, negara akan tetap kokoh,” ujarnya.

    Menurutnya, dalam situasi global yang tidak menentu, pendekatan sentralistik justru memperbesar risiko kegagalan sistemik karena seluruh beban terpusat di pemerintah nasional.

    Kritik terhadap Kebijakan Berbasis Insting
    Lebih jauh, Djohermansyah juga menyoroti proses perumusan kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kajian akademik yang matang.

    Ia menyebut sejumlah kebijakan strategis cenderung lahir secara cepat tanpa melalui proses evidence-based policy yang memadai.

    “Banyak kebijakan dibuat secara instan, tidak melalui prosedur yang baku dan kajian yang komprehensif. Akibatnya, implementasinya seringkali bermasalah,” katanya.

    Dalam konteks ini, ia menilai kehadiran forum diskusi seperti yang digelar bersama Jusuf Kalla menjadi penting untuk menjembatani pemikiran akademik dengan pengambilan kebijakan praktis.

    Beban Belanja Negara dan Prioritas Anggaran
    Dalam diskusi tersebut juga mencuat kritik terhadap komposisi belanja negara. Sejumlah program nasional serta belanja besar, termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan struktur kabinet yang dinilai gemuk, disebut berpotensi memperbesar tekanan fiskal.

    Djohermansyah menilai pemerintah perlu melakukan penataan ulang prioritas anggaran secara lebih rasional.

    “Dalam kondisi fiskal yang ketat, pemerintah harus mampu membedakan mana program prioritas dan mana yang bisa ditunda,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu ambisius tanpa dukungan fiskal yang kuat justru berpotensi memperdalam defisit.

    Ancaman terhadap Pelayanan Publik
    Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi terganggunya layanan dasar publik di daerah.

    Dengan berkurangnya transfer ke daerah, sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar berisiko mengalami penurunan kualitas.

    “Daerah itu bertanggung jawab terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kalau anggarannya dipangkas, maka masyarakat yang akan langsung merasakan dampaknya,” kata Djohermansyah.

    Ia mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu ketimpangan antar-daerah serta menurunkan kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan.

    Pentingnya Keseimbangan Kebijakan
    Selain Djohermansyah, sejumlah pakar lain antara lain Profesor Irfan Ridwan Maksum (FIA-UI) dan Armand (KPPOD) dalam forum tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah.

    Mereka mengingatkan bahwa desentralisasi merupakan amanat reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, dan tidak seharusnya mengalami kemunduran.

    Dalam diskusi itu terungkap pula, pemerintah pusat seharusnya berperan sebagai “orkestrator”, bukan sebagai pihak yang sepenuhnya mengendalikan kebijakan secara top-down di negara kepulauan yang amat luas.

    Sementara itu, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa daerah merupakan fondasi utama negara.

    Ia menekankan bahwa penurunan porsi anggaran daerah dapat berdampak serius terhadap stabilitas pembangunan.

    Rekomendasi dan Jalan Keluar
    Dari diskusi tersebut, muncul sejumlah rekomendasi yang dinilai mendesak, antara lain:

    Evaluasi kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait defisit dan prioritas belanja
    Penguatan kembali desentralisasi dan otonomi daerah.
    Peninjauan ulang kebijakan yang dinilai tidak prioritas dalam kondisi fiskal terbatas.
    Peningkatan kualitas perumusan kebijakan berbasis riset dan data.

    Djohermansyah menegaskan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah bentuk kelemahan pemerintah, melainkan bagian dari proses perbaikan.

    “Evaluasi itu hal yang wajar dalam pemerintahan. Yang penting adalah keberanian untuk memperbaiki,” ujarnya.

    Alarm bagi Pemerintahan
    Diskusi di kediaman Jusuf Kalla tersebut menjadi semacam alarm bagi arah kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan ke depan.

    Para pakar sepakat bahwa tanpa perbaikan segera, kombinasi antara defisit anggaran, resentralisasi kebijakan, dan melemahnya kapasitas daerah berpotensi menimbulkan risiko serius bagi relasi pemerintah nasional dan pemerintahan lokal.

    Dalam konteks itu, suara akademisi seperti Djohermansyah Djohan dan kawan-kawan pakar lainnya menjadi penting sebagai penyeimbang, sekaligus pengingat bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pusat kekuasaan, tetapi juga oleh daya hidup daerah-daerahnya.

  • Sosilisasi 4 Pilar MPR RI, Senator Darwati: Karakter, Toleransi dan Cinta Tanah Air Lahir dari Keluarga

    Sosilisasi 4 Pilar MPR RI, Senator Darwati: Karakter, Toleransi dan Cinta Tanah Air Lahir dari Keluarga

    distorsi.id/, Banda Aceh – Anggota DPD RI asal Aceh Darwati A. Gani mengajak para ibu berperan lebih besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan keluarga.

    Ajakan itu disampaikannya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama ibu-ibu PKK Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Senin (16/3/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di lingkungan gampong itu diikuti oleh pengurus dan anggota PKK itu tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi mengenai pentingnya memperkuat nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat.

    Darwati menegaskan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan kebangsaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan atau negara, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga.

    “Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dari keluarga lahir generasi yang memiliki karakter kuat, sikap toleransi, serta rasa cinta terhadap Tanah Air,” ujar Darwati.

    Dijelaskannya, Empat Pilar MPR RI yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Menurut Darwati, nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai konsep, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, ia menilai keluarga memiliki peran penting sebagai ruang pertama bagi anak-anak untuk belajar mengenai nilai persatuan, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati.

    Ia juga menilai bahwa masyarakat Aceh memiliki tradisi kebersamaan yang kuat, seperti budaya gotong royong dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

    “Saya berharap para ibu PKK dapat menjadi penggerak dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan keluarga. Jika semangat persatuan tumbuh kuat dari keluarga, maka masyarakat akan semakin solid dan bangsa ini akan semakin kokoh menghadapi berbagai tantangan ke depan,” imbuh Darwati.

  • Komisi III DPR RI Desak Polri Ungkap Pelaku dan Aktor Intelektual Penyiram Air Keras Andrie Yunus

    Komisi III DPR RI Desak Polri Ungkap Pelaku dan Aktor Intelektual Penyiram Air Keras Andrie Yunus

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan peristiwa penyiraman air keras terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.

    Karena itu, kata Habiburokhman, Komisi III DPR RI merasa perlu menykapi peristiwa tersebut dengan cara menggelar rapat khusus, meski di masa reses.

    “Peristiwa ini adalah masalah serius. Kami meminta Polri segera mengungkap pelaku, termasuk pihak yang merencanakan maupun aktor intelektual di balik kejadian ini,” tegas Habiburokhman.

    Hal tersebut dikatakan Habiburokhman saat menggelar Konferensi Pers Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2026).

    Kepolisian Negara Republik Indonesia, lanjutnya, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut secara cepat, transparan, dan profesional.

    Dukungan juga disampaikan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Safaruddin. Ia menegaskan kasus tersebut harus segera diungkap secara menyeluruh.

    “Ini merupakan kejahatan serius. Kami meminta Kapolri melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui siapa pelaku dan pihak yang terlibat,” tegas Safaruddin.

    Bersamaan dengan dukungan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKB, juga menyatakan dukungan terhadap kesimpulan rapat Komisi III untuk mendorong pengusutan kasus hingga tuntas.

    Habiborkhman menegaskan, Komisi III akan terus mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus hingga tuntas guna memastikan perlindungan terhadap pembela HAM serta menjaga nilai-nilai demokrasi.

  • Komisi X: Ekosistem Pendidikan Tinggi Harus Sehat Tak Boleh Bersaing Secara Kuantitas

    Komisi X: Ekosistem Pendidikan Tinggi Harus Sehat Tak Boleh Bersaing Secara Kuantitas

    distorsi.id/, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani minta wacana pembatasan kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) dikaji ulang secara komprehensif.

    Pembatasan kuota mahasiswa baru dia harapkan jangan sampai menciptakan eksklusivitas baru di PTN.

    “Kami memandang, rencana pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN sebagai langkah yang perlu dikaji ulang secara komprehensif. Pembatasan harus tetap mengedepankan daya tampung yang adil,” kata Lalu, dalam keterangannya, Jakarta, Senin, (16/3/2026).

    Politikus PKB itu menekankan kebijakan tersebut juga harus tetap berpijak pada prinsip pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Terutama, bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan daerah tertinggal,” ujarnya.

    Lalu juga berharap pembatasan kuota tersebut semata-mata bertujuan ‘mengalihkan’ mahasiswa baru ke perguruan tinggi swasta (PTS). Persaingan PTN dengan PTS harus berjalan dengan profesional.

    “Kedua, soal persaingan antara PTS dan PTN, pembatasan kuota PTN tidak boleh diliat semata-mata sebagai cara untuk ‘mengalihkan’ mahasiswa ke PTS,” ucapnya.

    Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memandang meski pembatasan kuota secara tidak langsung bisa mendorong calon mahasiswa untuk mempertimbangkan PTS, tetapi daya saing harus dibangun melalui peningkatan kualitas dan inovasi, bukan hanya karena berkurangnya kuota di PTN.

    “Kami mendorong terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang sehat, di mana PTS dan PTN saling melengkapi, bukan hanya bersaing secara kuantitas,” ucapnya.

    Selain itu, Lalu menyambut baik usulan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik, agar PTN fokus pada riset dan program pascasarjana. Dia menilai usulan itu cukup visioner dan sejalan dengan upaya peningkatan daya saing bangsa.

    “Saya berpandangan bahwa memfokuskan PTN pada riset dan jenjang pascasarjana akan memperkuat fondasi inovasi nasional, sementara PTS dapat mengambil peran lebih besar dalam pendidikan sarjana yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan industri,” katanya.

    Menurut Lalu, memfokuskan PTN pada riset dan jenjang pascasarjana merupakan model pembagian tugas ideal yang bisa menciptakan sinergi dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia secara keseluruhan.

    Pemerintah Indonesia merencanakan kebijakan pembatasan kuota mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Rencana ini menjadi bagian dari upaya penataan sistem pendidikan tinggi agar lebih berkualitas serta menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pakar pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Pemerintah menilai bahwa peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sekadar memperbanyak jumlah mahasiswa.

  • Bagikan THR Untuk Tuna Netra se-Jabodetabek, Sultan: Perlu Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel

    Bagikan THR Untuk Tuna Netra se-Jabodetabek, Sultan: Perlu Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu terus memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang notabene hidup di bawah garis kemiskinan.

    Menurutnya, perhatan serius tersebut merupakan bagian dari amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk melindungi fakir miskin.

    “Kita perlu berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian pada saudara-saudara penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial. Tapi mungkin bentuk dan caranya belum bersifat memberdayakan secara ekonomi,” kata Sultan, saat acara “Sedekah Membawa Berkah” bersama Ratusan Tuna Netra Se-Jabodetabek, di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026).

    Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu mengungkapkan, Indonesia memiliki UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum utama yang menjamin hak, kesetaraan, dan perlindungan difabel dari diskriminasi.

    “UU ini mencakup 22 hak dasar, termasuk pendidikan, pekerjaan (kuota 2% swasta/1% BUMN/Pemerintah), kesehatan, dan aksesibilitas fasilitas publik dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian saudara-saudara sekalian,” tegasnya.

    DPD RI, kata Sultan, terus mendorong agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan perhatian pada penyandang disabilitas, khususnya tuna netra dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi.

    “Saya sangat percaya bahwa dalam keterbatasan fisik sekaligus, setiap manusia memiliki potensi Dan kelebihan tersendiri yang perlu untuk dikembangkan,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Sultan menyampaikan apresiasi kepada para penyumbang seperti pengusaha dermawan Muhammad Fitno dan kawan-kawan.

    “Tidak banyak orang kaya yang memberikan perhatian kepada masyarakat tuna netra, kecuali yang diberikan pertunjuk Dan keberkahan dalam rezekinya oleh Allah SWT,” tutupnya.