Distorsi.id

Penulis: mbahdot

  • Pembatasan Penggunaan AI Instan dan Medsos bagi Anak di Bawah Umur Dinilai Lindungi Generasi Muda

    Pembatasan Penggunaan AI Instan dan Medsos bagi Anak di Bawah Umur Dinilai Lindungi Generasi Muda

    distorsi.id/, Jakarta – Pemerintah baru saja mengambil langkah strategis dalam melindungi generasi muda di era digital melalui dua kebijakan penting.

    Pertama, penerbitan Surat Keputusan Bersama atau SKB 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan.

    Kedua, implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (TUNAS).

    Menanggap hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menilai langkah progresif tersebut untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara sehat dan bertanggung jawab oleh generasi muda.

    “Teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah keniscayaan zaman. Namun, kita tidak boleh membiarkan anak-anak mengaksesnya tanpa batas dan tanpa pendampingan. Regulasi ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan tumbuh kembang anak,” kata Atalia dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

    Dalam SKB tersebut, pemerintah menegaskan pembatasan penggunaan AI generatif instan seperti ChatGPT, Gemini, maupun Claude bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

    Kebijakan ini bertujuan mencegah dampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, termasuk fenomena brain rot (penurunan kemampuan berpikir kritis akibat konsumsi konten digital pasif) dan cognitive debt (ketergantungan pada teknologi sehingga melemahkan proses berpikir mandiri).

    Menurut Atalia, anak-anak perlu belajar proses berpikir, bukan sekadar menerima jawaban instan dari mesin. Jika proses berpikir itu dilewati, maka berisiko menciptakan generasi yang cepat mendapatkan jawaban, tetapi lemah dalam memahami persoalan.

    Sementara itu, terkait kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Pemerintah akan melakukan penertiban akun anak-anak pada berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga Roblox, yang akan mulai dilakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026.

    “Langkah tersebut sejalan dengan tren kebijakan global. Beberapa negara seperti Prancis, Australia, dan Amerika Serikat mulai memperketat akses media sosial bagi anak-anak demi melindungi kesehatan mental dan keamanan digital mereka,” ungkapnya.

    Data UNICEF menunjukkan, lebih dari 70 persen anak usia sekolah saat ini telah terpapar internet sejak usia dini. Sementara itu, riset Common Sense Media mencatat rata-rata anak usia 8–12 tahun menghabiskan waktu sekitar 5 jam per hari di depan layar digital.

    Menurut oolitisikus Partai Golkar itu, larangan penggunaan media sosial bagi anak usia dini bertujuan untuk melindungi generasi emas dari ancaman digital.

    “Paparan digital yang terlalu dini dapat berdampak pada kesehatan mental, pola tidur, kemampuan konsentrasi, bahkan relasi sosial anak. Karena itu negara perlu hadir untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi mereka,” kata Atalia.

    Menurut Atalia, regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan dari keluarga dan lembaga pendidikan. Orang tua dan guru tetap memegang peran utama dalam mendampingi anak-anak menghadapi dunia digital.

    Ia menegaskan, pendidikan literasi digital harus diperkuat sejak dini agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak ketika mereka sudah cukup umur.

    “Tujuan dari kebijakan ini bukan melarang teknologi, tetapi memastikan anak-anak kita siap secara mental, intelektual, dan sosial sebelum benar-benar terjun ke dunia digital yang kompleks,” ujarnya.

    Sebagai langkah lanjutan, Atalia mendorong beberapa strategi agar kebijakan ini berjalan efektif, yaitu dengan penguatan literasi digital nasional bagi orang tua, guru, dan siswa agar mampu memahami risiko dan manfaat teknologi.

    Selain itu, juga perlu ada pengembangan kurikulum AI yang bertahap, sehingga pelajar dapat mengenal teknologi kecerdasan buatan secara edukatif dan bertanggung jawab pada usia yang tepat.

    Menurut wakil rakyat dari Dapil Jabar 1 itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah pemerintah perlu menyediakan platform edukasi digital ramah anak yang mendukung pembelajaran kreatif tanpa mendorong ketergantungan teknologi.

    Kolaborasi pemerintah, sekolah, dan platform digital untuk memastikan keamanan data serta perlindungan anak di ruang digital.

    Atalia juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi AI untuk kemajuan pendidikan, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan perlindungan anak.

    “Teknologi harus memperkuat kecerdasan manusia, bukan menggantikannya. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, bukan sekadar generasi yang bergantung pada teknologi,” imbuhnya.

  • Berharap AS Masih Waras, Mahfuz Sidik Minta Indonesia Belajar dari Konflik di Timteng

    Berharap AS Masih Waras, Mahfuz Sidik Minta Indonesia Belajar dari Konflik di Timteng

    distorsi.id/, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta Indonesia belajar banyak dari peristiwa konflik di Timur Tengah (Timteng), perang saat ini antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

    Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Iran sebagai Game Changer’ di Jakarta, Jumat (13/3/2026) petang.

    “Kita harus belajar banyak dari peristiwa perang ini. Bahwa Amerika dan Israel ini adalah dua kekuatan dunia yang sama sekali tidak bisa dipercaya,” tegas Mahfuz Sidik.

    Menurut dia, Amerika dan Israel telah mempertontonkan kepada dunia bagaimana mereka mengkhianati lawan negosiasi mereka. Padahal perundingan tersebut, belum selesai dan tidak pernah dinyatakan gagal.

    “Bahkan mediator Menteri Luar Negeri Oman mengatakan ada perkembangan positif yang baik. Di mana Iran bersedia tunduk pada aturan internasional terkait dengan program nuklir,” katanya.

    Namun, tak berselang lama, secara sepihak kemudian Israel menyerang Iran dan Amerika tanpa basa-basi ikut mendukung dan terlibat dalam gempuran berikutnya.

    “Ini adalah warning bagi semua negara, negara-negara di Teluk, termasuk juga negara muslim besar seperti Indonesia,” katanya.

    Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menegaskan, perang di kawasan Timteng saat ini menimbulkan kegoncangan dan bencana secara hebat bagi negara-negara Teluk.

    “Ekonomi negara-negara Teluk yang dikenal sebagai negara petro dollar, ternyata kekuatan ekonominya, pondasi ekonominya sangat-sangat rentan. Berbeda dengan Iran,” katanya.

    Mahfuz mengatakan, perang ini juga membuat prospek masa depan Perjanjian Abraham Accord, di mana normalisasi hubungan negara-negara di kawasan Timteng dengan Israel akan semakin suram.

    Bahkan keberadaan Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya juga akan semakin ‘absurd’.

    “Orang tidak tahu apa sebenarnya rencana Trump (Presiden AS Donald Trump) untuk Gaza dan Palestina. Karena untuk persoalan Iran saja ini, masih banyak PR yang harus diselesaikan,” katanya.

    Ia menilai dalam konflik di Timteng ini, ada peluang penggunaan senjata nuklir dalam perang ini sangat terbuka.

    Karena dalam dua pekan perang sejak, Sabtu 28 Februari 2026, Israel dan Amerika dalam posisi terdesak, kalah dari Iran.

    “Ketika perang di Gaza lawan sayap militer Hamas saja, Israel telah menjadikan Gaza sebagai laboratorium persenjataan militer baru. Sehingga banyak jenis bom yang tidak pernah dipakai Amerika dan Israel di tempat-tempat yang lain digunakan di Gaza,” ungkapnya.

    Israel dan Amerika, lanjut dia, tidak peduli korbannya adalah rakyat sipil Gaza yang mencapai 70 ribu jiwa, di mana hampir 60 ribu yang tewas adalah perempuan, anak-anak dan balita.

    Begitu pula korban jiwa di Iran, di mana ketika Amerika merudal SD di Minab dengan Tomahawk yang menewaskan 165 pelajar dan guru pada hari pertama serangan. Artinya, genosida yang terjadi di Gaza, bisa terjadi di Iran yang dilakukan Israel dan Amerika.

    “Kalau situasi itu, tindakan itu bisa dilakukan oleh Israel di Gaza, maka sangat mungkin Israel akan melakukan serangan nuklir ke Iran, karena secara militer kemampuan militer Iran melampaui kemampuan militer sayap Hamas. Probabilitasnya sangat tinggi,” ujarnya.

    Di tengah kepanikan sekarang, Amerika bisa saja mendukung langkah Israel untuk menggunakan senjata nuklirnya untuk mengebom Iran.

    Apabila hal itu terjadi, maka eskalasi perang tidak hanya di kawasan Timteng saja, tetapi akan menjadi perang dunia (PD) III.

    Mahfuz mengatakan, ancaman Trump yang akan melakukan aksi pemboman lebih keras dan lebih luas, serta meminta Iran bertekuk lutut, menjadi sinyalemen bahwa Amerika siap menggunakan senjata canggih mereka yang memiliki daya kerusakannya tinggi, seperti nuklir.

    “Kita tentu tidak mengharapkan itu, kita berharap Amerika masih waras. Jika tidak ingin Israel menggunakan senjata nuklirnya, maka negara-negara pemilik nuklir seperti Rusia, China, termasuk Pakistan dan Korea Utara, yang bisa ikut mencegah tindakan sepihak dari Israel yang didukung Amerika itu,” katanya.

    Ia berpandangan, bahwa perang Iran dengan Israel dan Amerika akan menjadi perang berlarut. Sebab, Iran menggunakan strategi perang asimetris, bukan untuk memenangkan pertarungan.

    “Tetapi target Iran adalah bagaimana menguras energi, menguras kemampuan finansial, dan lebih jauh lagi adalah menguras kemauan atau motivasi militer Israel dan Amerika bertarung dalam jangka waktu yang panjang. Iran ingin membangkrutkan Amerika dan Israel,” katanya.

    Karena itu, banyak pengamat yang menilai, bahwa Iran sangat cerdik dalam menerapkan strategi perang. Iran sengaja menyerang pangkalan dan aset militer Amerika di negara-negara Teluk.

    “Kapasitas militer Iran terus menunjukkan peningkatan yang komprehensif, meskipun instalasi militernya dihancurkan. Ini yang tidak terprediksi intelijen Amerika dan Israel. Iran semakin teruji dan semakin tidak tergoyahkan, walaupun bombardir secara masif dan pemimpin tertinggi mereka gugur (Ayatollah Ali Khamenei) dalam pertempuran itu,” pungkasnya.

  • Sultan Najamudin: DPD RI Tak Akan Pernah Berhenti Membangun Ketatanegaraan Semakin Baik

    Sultan Najamudin: DPD RI Tak Akan Pernah Berhenti Membangun Ketatanegaraan Semakin Baik

    distorsi.id/, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, tidak akan pernah berhenti berupaya membangun sistem ketatanegaraan semakin baik.

    Demikian dikatakan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin di sela-sela buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan, di kediaman dinasnya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

    “Saya tidak akan pernah berhenti berupaya membangun sistem ketatanegaraan yang semakin baik ke depannya,” kata Sultan Najamudin.

    Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu mengungkap begitu banyak undang-undang yang sudah disahkan DPR bersama pemerintah, ketika diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata bermasalah karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.

    “Guna meminimalisir terjadinya gugatan hingga pembatalan undang-undang oleh MK, mestinya ada kewenangan DPD RI untuk men-challenge undang-undang sebelum disahkan,” tegas Sultan Najamudin.

    Dikatakannya, penguatan kelembagaan DPD RI bukan untuk kepentingan pimpinan dan anggota DPD RI, tapi itu sepenuhnya untuk merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Namun Sultan mengakui untuk mewujudkan keadilan politik dan keadilan ekonomi memang sulit. “Tapi DPD RI berkeyakinan bahwa akan terwujud keadilan tersebut,” pungkasnya.

  • Ketua DPD RI Lepas 500 Pemudik Tujuan Lima Provinsi Sumatera

    Ketua DPD RI Lepas 500 Pemudik Tujuan Lima Provinsi Sumatera

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin resmi melepas program Mudik Gratis Bersama Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (Kamsri) 2026, di Lobby Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

    Program mudik gratis tersebut menyediakan sembilan bus yang mengangkut sekitar 500 pemudik menuju lima provinsi di wilayah Sumatera, yakni Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

    Dalam sambutannya, Sultan mengapresiasi inisiatif Kamsri yang secara konsisten menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat.

    Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi nyata organisasi kemasyarakatan dalam membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman saat momentum Lebaran.

    Menurutnya, program mudik bersama seperti yang dilakukan Kamsri bukan hal baru, namun konsistensi dalam menjalankannya dari tahun ke tahun menjadi hal yang patut diapresiasi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan bahkan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    Sultan juga menilai mudik bersama tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan perjalanan. Dengan fasilitas transportasi yang terorganisasi, pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.

    Sementara itu, Panitia Mudik Bersama Kamsri 2026 menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mempererat solidaritas serta memberikan layanan sosial kepada masyarakat, khususnya para perantau asal Sumatera yang berada di Jakarta dan sekitarnya.

    Para peserta mudik diberangkatkan menggunakan sembilan bus yang telah disiapkan panitia dan dijadwalkan menuju berbagai kota tujuan di lima provinsi tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman dengan lebih mudah dan aman.

  • Doakan Andrie Yunus Sabar, Hasan Basri: Pelaku Penyiram Air Keras Perbuatan Biadab

    Doakan Andrie Yunus Sabar, Hasan Basri: Pelaku Penyiram Air Keras Perbuatan Biadab

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, Hasan Basri mengecam keras tindakan penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam.

    Ketua PURT DPD RI itu menilai, tindakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal itu sebagai perbuatan biadab dan tidak dapat ditoleransi dalam tatanan masyarakat, terlebih insiden ini terjadi di bulan suci Ramadan.

    Dalam pernyataannya, Hasan Basri mendesak aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dan aparat keamanan terkait, untuk bertindak cepat.

    Ia meminta agar kasus ini diusut secara tuntas hingga pelaku ditemukan dan diproses secara hukum.

    “Kita minta aparat kepolisian dan aparat keamanan mengusut tuntas dan tangkap pelaku penyiraman air keras kepada Saudara Andrie Yunus,” kata Hasan Basri, Sabtu (14/3/2026).

    Selain mengecam pelaku, Senator Indonesia asal Kalimantan Utara (Kaltara) itu juga menyampaikan simpati dan doa bagi kesembuhan korban.

    Ia berharap Wakil Ketua Koordinator Kontras Andrie Yunus diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.

    “Kita doakan semoga selalu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan segera sembuh dari musibah yang ada,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kamis, 12 Maret 2026 malam, sekitar pukul 23.00 WIB, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, aktivis Kontras Andrie Yunus disiraman air keras oleh orang tidak dikenal, sehingga mengalami luka sekitar 24 persen.

  • Guru Besar IPDN Kritik Gaya Hidup Hedon Pejabat Publik

    Guru Besar IPDN Kritik Gaya Hidup Hedon Pejabat Publik

    distorsi.id/, Jakarta – Perdebatan mengenai gaya hedon pejabat publik kembali mengemuka. Tenggelam, dan kemudian muncul lagi. Tak pernah mengirap.

    Pengadaan meja biliar di lingkungan pimpinan DPRD, acara berbuka puasa bergaya “bollywood” di hotel mewah dengan tema glamor, hingga pembelian kendaraan dinas yang harganya selangit. Pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya jabatan publik diabdikan?

    Bagi Guru Besar IPDN dan pakar otonomi daerah Profesor Djohermansyah Djohan, fenomena tersebut tidak sekadar soal anggaran atau prosedur administratif. Persoalan utamanya terletak pada etika bernegara, adab penyelenggara negara dan cara pandang pejabat terhadap kekuasaan.

    “Jabatan publik itu hakikatnya untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk memenuhi hobi pribadi atau gaya hidup VIP pejabat,” ujar Djohermansyah Djohan, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

    Fasilitas Jabatan dan Kepentingan Pribadi
    Menurut Djohermansyah, pengadaan fasilitas seperti meja biliar atau sarana hiburan lain di lingkungan lembaga publik tidak memiliki relevansi langsung dengan tugas representasi rakyat.

    Fasilitas semacam itu, lanjutnya, lebih mencerminkan kepentingan pribadi pejabat daripada kebutuhan institusi. Ketika anggaran publik digunakan untuk membiayai kesenangan pribadi, maka terjadi pergeseran fungsi jabatan.

    Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri itu menyebut praktik tersebut sebagai gejala pejabat publik di Indonesia yang masih terjebak dalam budaya kekuasaan lama.

    “Ini gaya feodal, gaya priyayi, seperti konsep pangreh praja di masa lalu. Padahal sekarang konsepnya adalah pamong praja (mengemong dan melayani rakyat),” ungkapnya.

    Dalam pandangannya, pejabat publik seharusnya tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, melainkan sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

    Fenomena “Aji Mumpung”
    Djohermansyah juga menyoroti mentalitas oportunistik dalam birokrasi dan politik, ya ia sebut sebagai fenomena “aji mumpung”, yaitu kecenderungan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi selama memiliki kekuasaan.

    “Ketika seseorang memegang jabatan lalu menggunakan kekuasaan itu untuk memenuhi kepentingan pribadinya, itu jelas penyimpangan dari etika pemerintahan,” tegasnya.

    Mentalitas ini, menurutnya, berbahaya karena mengikis sensitivitas sosial pemimpin terhadap kondisi masyarakat.

    Di tengah realitas ekonomi masyarakat yang tak baik-baik saja—dengan persoalan jalan rusak, penurunan pendapatan, dan tekanan ekonomi menjelang hari besar keagamaan—gaya hidup glamor pejabat justru memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat.

    Prinsip Kepantasan dalam Fasilitas Negara
    Secara normatif, negara sebenarnya memiliki pedoman mengenai fasilitas pejabat, mulai dari kendaraan dinas, rumah dinas, hingga pakaian resmi. Pedoman tersebut umumnya diatur melalui standar operasional dan batasan harga.

    Namun, menurut Djohermansyah, persoalan utamanya bukan semata keberadaan aturan, melainkan penerapan prinsip kepantasan.
    Ia menilai fasilitas pejabat tidak seharusnya terlalu jauh berbeda dengan standar hidup masyarakat yang dilayaninya.

    “Kalau masyarakat umumnya menggunakan kendaraan kelas menengah, pejabat juga seharusnya tidak terlalu jauh dari standar itu,” ujarnya.

    Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara maju, di mana pejabat publik justru menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari—menggunakan transportasi publik, bersepeda, atau menjalani gaya hidup yang tidak berbeda jauh dari masyarakat umum.

    Menurutnya, kesederhanaan bukan sekadar simbol moral, tetapi juga bentuk empati sosial.

    Kekosongan Pedoman Hidup Sederhana
    Salah satu persoalan yang menurut Djohermansyah luput dari perhatian pemerintah adalah ketiadaan pedoman nasional mengenai pola hidup sederhana bagi pejabat negara.

    Ia mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, konsep hidup sederhana pernah menjadi bagian dari agenda pemerintahan.

    “Dulu bahkan dimasukkan dalam program kabinet sebagai pedoman bagi pejabat penyelenggara negara,” katanya.

    Saat ini, pedoman semacam itu tidak lagi menjadi kebijakan nasional yang jelas. Akibatnya, standar perilaku pejabat menjadi relatif dan bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga.

    Djohermansyah menilai negara perlu kembali merumuskan pedoman resmi mengenai pola hidup sederhana bagi penyelenggara negara, misalnya melalui regulasi tingkat nasional.

    Pedoman tersebut tidak hanya mengatur fasilitas jabatan, tetapi juga perilaku sosial, penggunaan anggaran, dan simbol-simbol gaya hidup pejabat.

    Indikasi Mark-Up dalam Pengadaan
    Perdebatan mengenai pengadaan fasilitas pejabat juga sering berkaitan dengan persoalan penganggaran.
    Kasus pengadaan meja biliar dengan harga ratusan juta rupiah, misalnya, memunculkan dugaan praktik mark-up jika dibandingkan dengan harga pasar yang jauh lebih rendah.

    Menurut Djohermansyah, potensi manipulasi harga dalam pengadaan barang pemerintah bukan fenomena baru. “Tradisi mencatut atau mark-up itu sudah lama terjadi dalam birokrasi kita,” tegasnya.

    Dijelaskannya, dalam sistem pengadaan modern, sebenarnya telah tersedia standar harga serta mekanisme pengawasan melalui sistem digital seperti e-catalog. Namun dalam praktiknya, celah manipulasi tetap bisa terjadi jika pengawasan tidak berjalan efektif.

    Pengawasan yang Belum Efektif
    Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat kementerian, hingga inspektorat daerah./Secara struktural, sistem pengawasan tersebut seharusnya mampu mencegah penyimpangan.

    Namun kenyataannya, perilaku tidak etis dalam penggunaan fasilitas publik masih terus terjadi. “Artinya sistem pengawasan kita belum berjalan efektif,” kata Djohermansyah.

    Ia menilai pembinaan terhadap pejabat publik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata. Diperlukan perubahan budaya birokrasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

    Pentingnya Keteladanan Kepemimpinan
    Djohermansyah menekankan bahwa perubahan etika pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa keteladanan dari pimpinan tertinggi negara hingga pejabat daerah.

    Ketika pemimpin menunjukkan gaya hidup sederhana dan integritas dalam penggunaan fasilitas negara, maka standar moral tersebut akan menular ke bawah.

    “Sebaliknya, jika simbol kemewahan dan kemegahan menjadi bagian dari budaya kekuasaan, maka perilaku serupa akan dianggap wajar oleh pejabat di level yang lebih rendah,” kata Djohermansyah.

    Kontrol Sosial Publik
    Dalam situasi ketika sistem pengawasan formal belum sepenuhnya efektif, kontrol sosial masyarakat menjadi faktor penting.

    Sorotan publik—terutama melalui media dan ruang digital—sering kali menjadi pemicu pembatalan kebijakan yang dianggap tidak pantas.

    “Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tetap memiliki peran signifikan dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan,” tegasnya.

    Namun bagi Djohermansyah, kontrol sosial seharusnya tidak menjadi mekanisme utama dalam mencegah penyimpangan. “Seharusnya pengawasan internal pemerintah yang bekerja lebih dahulu,” ujarnya.

    Mengembalikan Makna Jabatan Publik
    Bagi Djohermansyah, inti dari seluruh persoalan ini adalah mengembalikan makna jabatan publik sebagai amanah.

    Diingatkannya, jabatan bukanlah simbol status sosial atau sarana menikmati fasilitas negara, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Tanpa perubahan cara pandang tersebut, reformasi administrasi dan pengawasan akan selalu tertinggal oleh praktik-praktik oportunistik di dalam birokrasi.
    “Jabatan publik itu pengabdian,” kata Djohermansyah.

    “Kalau ia berubah menjadi alat untuk memuaskan kepentingan pribadi, maka yang dirugikan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat.” pungkas Djohermansyah.

  • Konflik Timur Tengah Ancam Harga Pangan, DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi

    Konflik Timur Tengah Ancam Harga Pangan, DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan ketegangan geopolitik global yang terjadi di kawasan Timur Tengah merupakan ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran 2026.

    Hal tersebut dikatakan Sultan dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

    “Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera memitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” kata Sultan.

    Ketua DPD RI menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di daerah. Ditambah dengan posisi defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun.

    DPD RI menurut Sultan, memandang perlunya navigasi fiskal yang super cermat dan taktis. “Dengan inflasi 4,76%, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” tegasnya.

    Selain isu ekonomi, DPD RI juga menekan Pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi. Dengan mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam, koordinasi lintas instansi menjadi krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik.

    “Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” tambah Sultan.

    Aspirasi Daerah
    Komite I menyoroti penguatan ASN, pemerataan infrastruktur komunikasi, dan tata kelola pembangunan daerah. Komite II mengangkat ketahanan pangan dan konektivitas maritim.

    Komite III menekankan pemerataan layanan kesehatan, pengembangan keterampilan generasi muda, perluasan kerja, akses pendidikan, dan penguatan lembaga keagamaan. Komite IV dan BULD menyoroti dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta lemahnya penanganan terintegrasi.

  • Industri Agro Jadi Andalan Ekonomi Indonesia: Kemenperin Ungkap Kinerja, Investasi, dan Tantangan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

    Industri Agro Jadi Andalan Ekonomi Indonesia: Kemenperin Ungkap Kinerja, Investasi, dan Tantangan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

    distorsi.id/, Jakarta – Pemerintah menempatkan sektor industri agro sebagai salah satu motor utama untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

    Meski menghadapi tekanan global dan sejumlah kendala struktural, sektor ini masih menunjukkan kinerja kuat, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, dalam Dialektika Demokrasi, bertajuk “Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    Merrijantij mengatakan, industri agro masih menjadi penopang utama sektor manufaktur nasional. Pada 2025, pertumbuhan industri agro tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit menurun dibandingkan 5,20 persen pada 2024.

    Menurut dia, perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi global yang turut berdampak pada permintaan dan rantai pasok industri.

    Meski demikian, kinerja sektor ini tetap menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Neraca perdagangan industri agro mencatat surplus USD57,54 miliar pada 2025. Angka tersebut bahkan melampaui surplus industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan yang mencapai USD37,86 miliar.

    “Industri agro memberikan kontribusi sebesar 52,09 persen terhadap total industri pengolahan nonmigas,” kata Merrijantij dalam paparannya.

    Dari sisi investasi, sektor ini juga menunjukkan daya tarik yang kuat. Sepanjang 2025, nilai investasi industri agro mencapai Rp191,73 triliun atau sekitar 35,84 persen dari total investasi di sektor industri pengolahan.

    Investasi tersebut terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp91 triliun dan penanaman modal dalam negeri sekitar Rp100 triliun. Menurut Merrijantij, angka tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek industri agro Indonesia.

    Selain menjadi penyumbang devisa, sektor ini juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Industri agro saat ini menyerap sekitar 10 juta pekerja secara langsung di berbagai subsektor.

    Di sisi lain, kapasitas produksi industri agro masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kemenperin mencatat tingkat utilisasi atau kapasitas terpasang sektor ini baru mencapai sekitar 57,28 persen.

    “Artinya masih ada peluang untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor,” ujarnya.

    Indikator lain yang menunjukkan optimisme industri adalah Indeks Kepercayaan Industri (IKI) atau PMI manufaktur yang dirilis Kemenperin. Pada Februari 2026, indeks tersebut berada di atas angka 50 yang menandakan sektor industri masih berada dalam fase ekspansi.

    Merrijantij menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural untuk memperkuat industri agro, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga besarnya pasar domestik.

    Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kelapa, rumput laut, kopi, rempah-rempah, hingga hasil perikanan dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa, pasar domestik Indonesia sangat besar. Ini menjadi peluang bagi pengembangan industri berbasis bahan baku lokal,” kata dia.

    Pemerintah juga mendorong kebijakan strategis seperti program biodiesel B50 untuk memperkuat pemanfaatan komoditas domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor.

    Selain itu, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas produk dan sertifikasi halal dinilai menjadi peluang tambahan bagi produk agro Indonesia untuk memperluas pasar.

    Namun demikian, sektor industri agro masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap impor bahan baku tertentu seperti kakao, kopi, dan kedelai.

    Menurut Merrijantij, kondisi ini terjadi karena pertumbuhan industri tidak selalu diikuti peningkatan produksi sektor pertanian secara seimbang.

    Tantangan lain datang dari keterbatasan teknologi, inovasi, serta tingginya biaya faktor produksi, termasuk energi, air, logistik, dan bahan baku impor. Kondisi tersebut membuat harga pokok produksi industri di Indonesia relatif tinggi dibandingkan produk impor.

    “Akibatnya daya saing produk dalam negeri di pasar global masih menghadapi tekanan,” ujarnya.

    Kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi percepatan transformasi teknologi di sektor industri.

    Karena itu, Merrijantij menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat sektor industri agro.

    Upaya strategis yang perlu dilakukan antara lain peningkatan produksi bahan baku domestik, penguatan inovasi teknologi, efisiensi biaya produksi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Dengan langkah-langkah tersebut, industri agro diharapkan dapat terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen,” kata Merrijantij.

  • Senator NTT Nilai Program MBG Tak Tepat Sasaran

    Senator NTT Nilai Program MBG Tak Tepat Sasaran

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang baik, namun tidak tepat sasaran.

    “Dari segi ide dan gagasan, program itu bagus sekali. Di beberapa negara, program itu sukses. Tetapi, saya melihat program MBG tidak tepat sasaran. Ada banyak masalah di lapangan. Makanya masyarakat cenderung nyinyir,” kata Abraham, di Jakarta, Kamis, (12/3/2026).

    Anggota Komite I DPD RI ini menyebut, program itu bagus karena tujuannya untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat Indonesia, terutama anak sekolah. Program itu juga bisa menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

    “Kita sepakat bahwa gizi yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gizi yang baik akan membuat anak sekolah menjadi pintar dan mampu berinovasi,” ungkap Abraham.

    Namun program itu tidak tepat sasaran karena tidak ada skala prioritas. Seharusnya, program tersebut diprioritaskan untuk provinsi-provinsi miskin dan yang sangat membutuhkan seperti NTT, Papua, Maluku.

    Dia mengangkat adanya anak SD bunuh diri di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, hanya karena tidak dapat membeli buku dan pena. Anehnya, di sekolah anak yang bunuh diri itu, belum ada program MBG.

    Di sisi lain, anak-anak dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sesungguhnya pintar. Buktinya, ada anak SD dari NTT bernama Caesar Hendrik Meo Tnunay atau yang bisa dipanggil Nono.

    Di usianya yang baru 7 tahun, dia meraih juara dunia matematika Sempoa atau International Abacus World Competition 2022. Dia mengalahkan 7.000 peserta lain dari seluruh dunia. Tetapi di sekolah Nono juga belum dibagikan program MBG.

    “Saya yakin jika MBG diprioritaskan ke daerah 3T, akan banyak lahir Nono-Nono baru dari NTT. Kasus bunuh diri seperti di Ngada juga tidak ada. Jadi, sasarannya tepat. Bukan seperti sekarang, MBG dibagi ke siswa-siswa di kota yang sebenarnya kurang membutuhkan,” jelas Abraham.

    Abraham menilai program MBG tidak efektif karena yang terlibat dalam program tersebut bukan masyarakat setempat. Bukan pula dapur atau kantin sekolah setempat yang terlibat.

    Yang lebih banyak terlibat adalah orang di luar sekolah, dari unsur lembaga swadaya masyarakat, relawan, bahkan kader partai. Mereka tidak paham kondisi lapangan. Mereka juga tidak terbiasa mengurus makanan untuk sekolah. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi masalah di lapangan.

    “Jangan sampai ada kesan program MBG sekedar bagi-bagi uang untuk kader partai tertentu. Ini yang patut dicegah. Maka libatkan masyarakat sebanyak mungkin,” tegas Abraham.

    Ketua Badan Sosialisasi MPR ini juga melihat ketentuan satu dapur harus menyiapkan makanan untuk 3.000 siswa sangat menyulitkan. Kesulitan terjadi mulai dari proses memasak yang disiapkan untuk banyak orang hingga proses pengantaran ke sekolah-sekolah.

    “Di NTT, jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain mencapai puluhan kilometer. Belum kondisi jalan yang rusak yang sulit ditempuh kendaraan. Kalau masak dari jam 3 atau 4 pagi, nanti sampai di tempat tujuan baru sampe jam 12 atau 13. Gimana gak basi kalau seperti itu,” ungkap Abraham.

    Karena itu, Abraham meminta agar memperbaiki tata kelola atau manajemen program. Ketentuan satu dapur harus menyediakan makanan untuk 3.000 siswa harus ditinjau kembali. Jumlahnya harus diperkecil lagi, misalnya satu dapur untuk 500 sampai 1.000 orang.

    Kemudian, program tersebut harus melibatkan kantin sekolah. Kantin sekolah harus bisa dijadikan dapur untuk memasak makanan di tiap-tiap sekolah. Dengan model itu, distribusi makanan bisa cepat sampai.

    “Libatkan pula UMKM setempat. Jangan semua dibawa dari pusat atau diambil orang partai. Ini yang melahirkan kecurigaan akan program MBG ini,” tutup Abraham.

  • Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, Novita Hardini Sebut Industri Motor Utama

    Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, Novita Hardini Sebut Industri Motor Utama

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan penguatan sektor industri sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sangat penting di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

    Novita menilai, sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Penguatan industri nasional harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pelaku usaha,” kata Novita.

    Hal itu dikatakannya di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 persen”, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    Dijelaskannya, sektor industri tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan industri berjalan konsisten, termasuk melalui dukungan regulasi, investasi, serta penguatan rantai pasok dalam negeri.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, serta perindustrian, Novita menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas industri nasional. Dengan sinergi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.

    Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong agar pengembangan industri nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, juga memperhatikan aspek keberlanjutan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Novita, langkah tersebut penting agar pertumbuhan industri dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.