Distorsi.id

Penulis: mbahdot

  • Dukung Permen Komdigi Nomor 9/2026, Hetifah: Langkah Penting Lindungi Anak dan Pelajar di Ruang Digital

    Dukung Permen Komdigi Nomor 9/2026, Hetifah: Langkah Penting Lindungi Anak dan Pelajar di Ruang Digital

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mendukung terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

    Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.

    Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti media sosial dan layanan jejaring.

    Menurut Hetifah, kebijakan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi anak dan pelajar di era digital saat ini, di mana berbagai risiko seperti perundungan siber, paparan konten tidak layak, hingga penipuan daring semakin meningkat.

    “Ruang digital seharusnya menjadi ruang belajar dan berkembang bagi anak-anak kita, bukan ruang yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mental mereka. Karena itu, langkah pemerintah melalui Permen Komdigi ini patut kita dukung sebagai upaya melindungi generasi muda,” kata Hetifah, Senin (9/3/2026).

    Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI juga memandang perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan modern.

    Hetifah menilai pelajar saat ini sangat dekat dengan teknologi dan media sosial, sehingga kebijakan perlindungan harus berjalan seiring dengan penguatan literasi digital.

    “Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita juga perlu memperkuat literasi digital di sekolah agar pelajar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

    Hetifah menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, serta penyelenggara platform digital sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.

    Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia.

    “Transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak. Kita ingin teknologi menjadi sarana pembelajaran dan kreativitas bagi pelajar, sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” pungkasnya.

  • Status Tersangka Nabilah O’Brien Dicabut, Habiburokhman: Jangan Ada Lagi Kasus Serupa

    Status Tersangka Nabilah O’Brien Dicabut, Habiburokhman: Jangan Ada Lagi Kasus Serupa

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan status tersangka Nabilah O’Brien dalam perkara laporan balik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi dihentikan.

    Kepastian tersebut disampaikan setelah adanya kesepakatan damai antara para pihak serta diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

    “Hilang sudah (status tersangka). Sudah diselesaikan. Sudah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” kata Habiburokhman, saat konferensi pers, usai RDPU dengan Nabilah O’Brien, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2026).

    Ke depan, Habiburokhman berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Untuk itu, Komisi III DPR RI diungkapkannya akan menggelar sosialisasi KUHP dan KUHAP terbaru di seluruh Polda se-Indonesia.

    “Setelah Lebaran besok, kami minta semua Kapolres dihadirkan. Karena UU itu bukan hanya bunyi pasalnya, tapi semangatnya apa,” tegas Habiburokhman.

    Sebelumnya, dalam RDPU tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan Komisi III DPR RI menyoroti potensi kekeliruan proses peradilan (miscarriage of justice) setelah korban pencurian justru dilaporkan balik dan sempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran UU ITE.

    Komisi III DPR, bahkan telah menggelar rapat khusus untuk membahas perkara tersebut secara mendalam. Hasilnya, Komisi III menyimpulkan aparat penegak hukum harus memedomani ketentuan Pasal 36 KUHP baru yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terpenuhinya unsur kesengajaan yang tidak terbantahkan atau beyond reasonable doubt.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh (8) fraksi di Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PAN, dan Fraksi Partai Demokrat mendukung penghentian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), sehingga status tersangka terhadap Nabilah O’Brien dicabut.

    Menanggapi hal itu, Nabilah O’Brien menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian negara dan dukungan Komisi III DPR RI yang telah membantu menghadirkan keadilan dalam persoalan yang menimpanya.

    Ia mengaku sempat merasa sedih dan kehilangan harapan sebagai warga negara. Namun, kehadiran negara melalui DPR RI membuatnya kembali percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan.

    “Hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi III DPR RI menuntun dan mendampingi saya hingga sampai di titik ini,” ujarnya mengapresiasi.

    Senada, Goldie Natasya Swarovski (Kuasa hukum pemilik restoran Bibi Kelinci Nabilah O’brien) dan Kevin (suami Nabilah O’Brien) juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi III DPR RI.

    “Saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan seluruh Anggota. Hadirnya negara melindungi kami mem-provide perlindungan hukum di masa sulit kami kemarin tiada tara nilainya,” tutur Kevin.

  • Perang Terhadap Iran Usai, Israel Akan Jadi Musuh Bersama?

    Perang Terhadap Iran Usai, Israel Akan Jadi Musuh Bersama?

    Oleh: Mahfuz Sidik***

    distorsi.id/ – Perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah masuk hari ke sepuluh, dan tidak ada tanda akan segera berakhir. Pihak Iran masih terus melancarkan serangan balasan yang semakin fokus ke wilayah Israel, dengan jenis rudal yang makin kuat dan sulit ditangkal sistem pertahanan udara Israel.

    Kerusakan infrastruktur, korban jiwa dan kepanikan warga semakin besar dialami Israel, meskipun fakta-fakta ini sering ditutup dari media oleh pihak pemerintahnya. Namun saluran media sosial masih dapat menunjukkan fakta sebenarnya yang terjadi.

    Pada sabtu, 7 Maret 2026 di Habima Square, Tel Aviv terjadi demonstrasi ratusan warga Israel menuntut penghentian perang. Aksi yang juga diikuti beberapa anggota Knesset ini menolak perang yang dinilai lebih sebagai kepentingan rezim pemerintahan Netanyahu yang menganut paham Messianis.

    Sementara di Amerika Serikat, penolakan terhadap aksi perang Trump semakin menguat. Beberapa polling di antaranya yang dilakukan oleh Ipsos Poll, pada awal maret menunjukkan hanya 27 persen warga AS yang setuju, 43 persen menolak tegas, dan sisanya ragu terhadap tindakan presiden Trump.

    Sejumlah pengamat militer dan intelijen asal Amerika, semisal Douglas McGregor dan Larry C. Johnson juga menyangsikan klaim keberhasilan operasi militer dan data-data kerugian yang diungkap oleh pihak Gedung Putih.

    Satu hal pasti yang melampaui prediksi dan kalkulasi pihak militer Israel dan Amerika Serikat adalah kemampuan Iran melakukan tindakan pembalasan ke wilayah Israel, armada militer Amerika, dan ke hampir semua obyek vital kepentingan AS di kawasan Teluk hingga Turki dan Siprus. Bahkan memasuki hari ketiga peperangan, Iran berhasil mengubah menjadi perang kawasan.

    Serangan militer Iran yang juga menyasar pelabuhan laut, bandara dan kilang minyak sejumlah negara Teluk telah menciptakan destabilitas keamanan dan ekonomi yang sangat serius, di tambah blokade Iran atas Selat Hormuz yang menyebabkan tersumbatnya arus pengiriman energi dunia.

    Pada hari Minggu (9/3/2026), menyusul pemboman terhadap kilang minyak Iran oleh militer Israel, harga minyak mentah di pasar dunia telah menyentuh angka USD107 per barel. Sementara Rusia menawarkan harga minyak produksinya di angka USD105 per barel.

    Kecemasan negara-negara Teluk sangat terlihat. Dalam pertemuan bersama Menlu Rusia, Sergei Lavrov dan para duta besar negara-negara Arab pada Minggu (9/3/2026) di Moskow, muncul permintaan dari para Duta Besar agar pihak Rusia menekan Iran untuk menghentikan tindakan militernya yang menyasar wilayah negara-negara sekitarnya.

    Namun Lavrov secara diplomatis dan logis merespon bahwa tindakan militer Iran sebagai hak politiknya untuk membela diri dari agresi militer sepihak yang dilakukan Israel dan AS, di tengah proses perundingan yang masih berlangsung.

    Bahkan serangan Israel dan AS terhadap Iran juga sangat mengejutkan pemerintah Oman yang menjadi mediator perundingan. Lavrov juga mempertanyakan tidak adanya ucapan keprihatinan dari negara-negara Arab atas agresi militer sepihak Israel dan AS terhadap Iran, dan juga terhadap kematian Ali Khamenei akibat serangan udara yang menyasar kediaman pemimpin tertinggi Iran itu.

    Dalam menghadapi perang ini, Iran berhasil menjalankan strategi untuk mengubahnya menjadi perang kawasan dan bahkan menciptakan dampak tekanan global. Para pemimpin negara Teluk nampaknya tidak mudah meminta Iran untuk menghentikan tindakan militer lanjutan karena dua alasan. Pertama, pola serangan balasan militer Iran semakin kuat dan tidak mampu ditangkal oleh sistem persenjataan canggih Israel dan AS.

    Kedua, Iran memiliki target untuk mengubah hegemoni militer dan dominasi politik AS di kawasan, serta mengubah persepsi tentang Israel sebagai ancaman bersama kawasan.

    Serangan balasan militer Iran terhadap basis militer AS di sejumlah negara Teluk telah membuka mata banyak pihak bahwa kekuatan militer AS tidak seperti yang diyakini, dan bahkan muncul keraguan atas kemampuan AS menjadi payung keamanan bagi negara-negara di kawasan itu.

    Sebaliknya, tindakan militer Israel yang terus menyeret AS untuk mendukung aksinya di kawasan, malah membalikkan lagi posisi Israel sebagai ancaman dan musuh bersama negara-negara di kawasan Teluk dan sekitarnya. Tindakan militer sepihak oleh Israel yang selalu didukung penuh oleh AS, terbukti akan menjadi ancaman stabilitas keamanan, ekonomi dan politik bagi para penguasa otokrasi di negara-negara Teluk.

    Perang kawasan ini diyakini akan berlangsung cukup lama, dan ini akan berakibat munculnya kekacauan kawasan. Semua bermula dari agresi militer sepihak Israel yang (kemudian) didukung oleh Trump. Iran setidaknya mampu bertahan, tapi korban terbesarnya justru negara-negara kawasan Teluk yang menjadi sekutu AS dan teman Israel. Seusai perang kelak, sepertinya akan muncul musuh bersama baru di kawasan Teluk dan sekitarnya, yaitu Israel.

    Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia***

  • Ramadan 2026 dan Denyut Perputaran Ekonomi Jawa Timur

    Ramadan 2026 dan Denyut Perputaran Ekonomi Jawa Timur

    Oleh: H. Ahmad Nawardi, S.Ag***

    distorsi.id/ – Ramadan selalu dimaknai sebagai bulan pengendalian diri, perenungan, dan bulan yang penuh pelipatgandaan pahala. Umat Islam menata ulang ritme hidupnya, menahan lapar di siang hari, menghidupkan malam dengan ibadah, memperbanyak sedekah.

    Namun ada dimensi lain yang tak kalah nyata. Setiap Ramadan, ruang-ruang ekonomi ikut berubah iramanya. Aktivitas jual beli meningkat, transaksi melonjak, dan uang beredar lebih cepat dari bulan-bulan biasa.

    Pada Ramadan 2026, dinamika itu terasa kuat di Jawa Timur. Provinsi dengan populasi besar dan struktur ekonomi yang ditopang perdagangan, industri pengolahan, serta UMKM ini menjadikan bulan suci bukan hanya momentum spiritual, melainkan juga fase akselerasi ekonomi.

    Keberkahan Ramadan menjelma dalam bentuk perputaran uang, pertumbuhan usaha kecil, dan distribusi pendapatan yang meluas hingga ke desa-desa.

    Daya Konsumsi dan Lonjakan Likuiditas
    Secara nasional, periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan menambah sekitar 0,25–0,3 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Penggeraknya jelas dalam konsumsi rumah tangga.

    Dalam struktur Produk Domestik Bruto Indonesia, konsumsi menjadi penopang utama. Ketika belanja masyarakat meningkat, efek berantainya menjalar ke produksi, distribusi, dan jasa.

    Gambaran makro tersebut menemukan konteksnya di Jawa Timur. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur menyiapkan sekitar Rp24,6 triliun uang layak edar selama periode Ramadan dan Lebaran 2026, meningkat lebih dari lima persen dibanding tahun sebelumnya.

    Kenaikan suplai likuiditas ini bukan angka administratif semata. Ia mencerminkan ekspektasi atas lonjakan transaksi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga sentra UMKM.

    Pasar-pasar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember menunjukkan pola yang sama setiap tahun: permintaan bahan pokok meningkat menjelang berbuka dan mendekati Idul Fitri. Daging, telur, gula, tepung, minyak goreng, serta bumbu dapur mengalami kenaikan volume penjualan. Industri rumahan pembuat kue kering dan parsel kebanjiran pesanan.

    Pedagang pakaian muslim merasakan lonjakan pembeli yang menyiapkan diri menyambut hari raya. Skala nasional bahkan memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

    Jawa Timur, sebagai salah satu kontributor terbesar ekonomi nasional di luar Jakarta, tentu mengambil bagian signifikan. Kombinasi jumlah penduduk, kekuatan sektor perdagangan, dan jaringan distribusi antarwilayah membuat provinsi ini menjadi simpul penting arus barang dan uang.

    Ramadan juga menghadirkan mekanisme redistribusi yang khas melalui tradisi mudik. Arus manusia dari kota industri kembali ke kampung halaman membawa serta pendapatan yang diperoleh selama setahun. Uang itu dibelanjakan di desa: untuk kebutuhan keluarga, perbaikan rumah, zakat, dan kegiatan sosial. Dalam beberapa pekan, desa-desa mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang sulit ditemukan pada bulan biasa. Perputaran ini mempersempit jarak antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran.

    Fenomena tersebut menegaskan bahwa Ramadan memiliki efek pengganda yang nyata. Konsumsi tidak berhenti pada transaksi akhir, melainkan mendorong produksi tambahan, membuka lapangan kerja musiman, dan menggerakkan sektor transportasi serta logistik.

    Bagi banyak keluarga, bulan suci menjadi momentum memperbaiki arus kas, baik melalui peningkatan penjualan maupun tambahan jam kerja.

    Digitalisasi, UMKM, dan Ekonomi Inklusif
    Ramadan 2026 juga memperlihatkan perubahan struktur ekonomi yang semakin digital. Jika dahulu transaksi didominasi tatap muka dan uang tunai, kini platform daring memainkan peran penting.

    Di Jawa Timur, salah satu platform transportasi dan layanan pesan-antar melibatkan sekitar 10.000 mitra terdiri atas pengemudi dan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi Ramadan tahun ini.

    Permintaan layanan antar makanan untuk berbuka dan sahur meningkat tajam, terutama di kawasan urban seperti Surabaya dan sekitarnya. UMKM kuliner memanfaatkan aplikasi untuk memperluas pasar tanpa perlu membuka cabang baru. Paket berbuka keluarga, menu takjil inovatif, hingga katering sahur dipasarkan melalui gawai. Setiap pesanan menciptakan rantai nilai: dari pemasok bahan baku, juru masak, pengemudi, hingga penyedia kemasan.

    Digitalisasi memberi dua dampak sekaligus. Pertama, efisiensi distribusi. Produk dapat menjangkau konsumen lebih luas dalam waktu singkat. Kedua, inklusivitas. Pelaku usaha kecil yang sebelumnya terbatas pada pelanggan sekitar kini memiliki akses ke pasar kota bahkan lintas kabupaten.

    Momentum Ramadan menjadi laboratorium tahunan bagi adaptasi teknologi UMKM.
    Sektor ekonomi kreatif turut menikmati lonjakan. Desainer grafis memproduksi materi promosi bertema Ramadan, pembuat hampers merancang kemasan yang estetis, pelaku konten digital mengangkat kisah kuliner dan tradisi lokal.

    Aktivitas tersebut memperkaya ekosistem ekonomi daerah. Ramadan tidak lagi sekadar bulan konsumsi, melainkan ruang inovasi yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan layanan.

    Tantangan tetap hadir. Lonjakan permintaan berpotensi menekan pasokan dan memicu kenaikan harga. Stabilitas inflasi menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah dan otoritas terkait. Operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha diperlukan agar peningkatan konsumsi tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Keberkahan ekonomi kehilangan makna ketika akses terhadap kebutuhan pokok menjadi tidak merata.

    Di titik inilah relevansi nilai-nilai Ramadan menemukan konteks sosialnya. Puasa mengajarkan pengendalian diri, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai tersebut dapat menjadi penyeimbang dorongan konsumsi. Aktivitas ekonomi tetap tumbuh, namun disertai kesadaran berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Arus uang yang meningkat tidak berhenti pada keuntungan individual, melainkan mengalir ke kelompok yang membutuhkan.

    Ramadan 2026 di Jawa Timur memperlihatkan satu kenyataan: spiritualitas dan ekonomi bukan dua kutub yang saling meniadakan. Ibadah memberi energi moral, sementara aktivitas ekonomi menyediakan ruang aktualisasi sosial. Masjid dan pasar hidup berdampingan, doa dan transaksi berlangsung dalam waktu yang sama. Bulan suci menghadirkan berkah ganda pahala yang dilipatgandakan dan perputaran ekonomi yang menguatkan fondasi masyarakat.

    Dalam lanskap seperti itu, Ramadan bukan hanya peristiwa religius tahunan. Ia adalah siklus sosial-ekonomi yang membentuk karakter daerah, menggerakkan pelaku usaha kecil, dan memperluas distribusi kesejahteraan. Jawa Timur pada 2026 menunjukkan bahwa keberkahan dapat bergerak, berputar, dan memberi daya hidup bagi banyak orang.

    Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republij Indonesia.***

  • Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    Hari Perempuan Internasional 2026, Hetifah: Perempuan Berdaya Dimulai dari Pendidikan Berkualitas

    distorsi.id/, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun bangsa.

    Tahun ini, Hari Perempuan Internasional mengangkat tema “Give to Gain”, yang menekankan pentingnya saling memberi dukungan, kesempatan, dan sumber daya bagi perempuan agar tercipta kemajuan bersama. Tema ini juga sejalan dengan kampanye global untuk memastikan hak, keadilan, dan tindakan nyata bagi semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

    Hetifah menyampaikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, hingga kepemimpinan publik. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan, literasi digital, serta kesempatan pengembangan kapasitas.

    “Perempuan yang berpendidikan bukan hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Karena itu, investasi pada pendidikan perempuan adalah investasi strategis bagi kemajuan Indonesia,” ujar Hetifah.

    Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menjadi kunci agar perempuan dan anak perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

    Komisi X DPR RI, lanjutnya, terus mendorong kebijakan pendidikan yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    Hetifah juga mengajak seluruh pihak—pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta—untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan literasi, pengembangan keterampilan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

    “Semangat Hari Perempuan Internasional mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar, berkarya, dan memimpin,” tutup Hetifah.

  • Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    Gus Hilmy Apresiasi Pemerintah Tertibkan Ruang Digital, Dorong Akun Medsos Berbasis Identitas Resmi

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional.

    Langkah tersebut dinilainya penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.

    Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, khususnya dalam pembahasan Komisi Qonuniyah.

    Dalam forum tersebut, para ulama dan cendekiawan NU telah menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berbasis etika serta membatasi usia anak dalam penggunaan akun medsos.

    “Keputusan pemerintah ini mengafirmasi pandangan yang telah dibahas dalam Munas NU tahun lalu. Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa tata kelola. Media sosial hari ini berfungsi seperti ruang publik. Karena itu perlu aturan yang menjaga tanggung jawab penggunanya,” ujar Hilmy, Ahad (8/3/2026).

    Hipmy menilai kebijakan Komdigi merupakan langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, serta berbagai praktik komunikasi yang merusak kehidupan sosial.

    Namun demikian, Anggota MUI DIY tersebut menegaskan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah, khususnya Komdigi. Di antaranya adalah pengaturan yang lebih tegas terkait kepemilikan akun media sosial.

    Menurut Gus Hilmy, banyaknya akun anonim atau akun ganda telah menjadi sumber berbagai persoalan di ruang digital. Satu orang dapat mengoperasikan banyak akun sekaligus untuk menyerang pihak lain, menyebarkan propaganda, atau membangun opini palsu.

    “Ini harus menjadi perhatian serius Komdigi. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi akun tanpa identitas yang jelas. Setiap akun media sosial seharusnya berbasis identitas resmi yang sah,” tegas Gus Hilmy.

    Dia menilai sistem berbasis identitas resmi akan menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat dalam penggunaan media sosial. Pengguna akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena identitasnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jika satu orang bisa memiliki banyak akun anonim, maka ruang digital akan terus dipenuhi manipulasi. Orang bisa menyerang siapa saja tanpa tanggung jawab. Ini tidak sehat bagi demokrasi Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

    Karena itu, Gus Hilmy meminta Komdigi menyusun regulasi yang mendorong satu identitas resmi untuk satu akun utama di media sosial. Sistem ini menurutnya sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menekan penyalahgunaan platform digital.

    Gus Hilmy juga menilai kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik perundungan digital, penyebaran ujaran kebencian, hingga operasi propaganda yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan akun palsu.

    “Ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang beradab. Kebebasan berpendapat tetap dijamin. Namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab,” kata Gus Hilmy.

    Gus Hilmy berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan komunitas digital agar ekosistem media sosial Indonesia berkembang secara sehat dan bermartabat.

  • Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    Dukung Pembatasan Medsos pada Anak, Sultan: Agar Tidak Sia-sia Pemerintah Kasi MBG

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses media sosial pada anak-anak di bawah 16 tahun.

    Menurutnya, pembatasan akses anak terhadap Medsos relevan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik melalui program MBG hingga program beasiswa pendidikan dan lainnya.

    “Rasanya sia-sia ketika pemerintah berupaya serius memberikan perhatian pada peningkatan kualitas otak dan fisik anak melalui MBG misalnya, tapi di saat yang sama kita membiarkan mereka mengakses media sosial secara bebas,” ujar Sultan, Minggu (8/3/2026).

    Dikatakan Sultan, media sosial saat ini lebih banyak mengandung konten yang justru dapat merusak mindset dan perkembangan mental anak.

    “Sehingga kami juga mendorong pemerintah untuk perlu meningkatkan pengawasan dan tegas mensortir konten-konten sensitive dan tidak mendidik yang beredar di media sosial,” tegasnya.

    Dia mengingatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

    “Orang tua dan lingkungan sosial harus memastikan masa keemasan pertumbuhan anak hingga remaja diisi dengan aktivitas literasi dan fisik yang positif,” tutupnya.

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital baru saja meneken Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

  • Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    Sambut Anggota Baru, Partai Gelora Gelar OK Gelora, Beri Orientasi Kepartaian

    distorsi.id/, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia menyambut anggota baru. OK Gelora digelar secara daring selama dua hari pada Sabtu-Minggu, 7-8 Maret 2026.

    Hal ini tindak lanjut dari peluncuran Program Nasional Rekruitmen 1,5 Juta Anggota menuju kemenangan pada Pemilu 2029 yang di-launching pada Sabtu (28/3/2026).

    OK Gelora dibuka Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Dalam arahannya Anis Matta mengatakan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang didirikan oleh kumpulan orang-orang gelisah terhadap tatanan lama dunia yang sudah mati.

    “Kita seperti sedang berjalan dalam lorong waktu yang gelap, yang penuh dengan kekecewaan. Sementara tatanan baru belum lahir,” kata Anis Matta, Minggu (8/3/2026).

    Menurut dia, dunia sekarang berada dalam ancaman perang besar yang bisa menghancurkan umat manusia seperti perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Timteng) sekarang, apabila eskalasinya terus meluas.

    “Kita sadar, ini bukan masalah yang sederhana. Itu masalah yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikannya,” katanya.

    Namun, sebagai manusia beragama, seluruh manusia bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perang besar tersebut.

    “Sejarah ini yang menyatukan kita, yang kita sebut dengan gelombang dari orang-orang yang gelisah, dengan sadar dan bertanggung jawab kepada rakyat. Partai Gelora mau menjadi pelaku sejarah yang akan menentukan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Anis Matta pun menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota baru Partai Gelora. “Selamat bergabung di Partai Gelombang Rakyat Indonesia, partai masa depan,” kata Anis Matta, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri RI ini.

    Ketua Tim Desk Rekrutmen DPP Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, OK Gelora merupakan satu ekosistem rekrutmen anggota yang sudah diluncurkan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada pekan lalu.

    “Ketika kita sudah menjadi anggota baru Partai Gelora, maka kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita mesti menjadi anggota aktif, untuk kemudian membesarkan dan melebarkan meluaskan pengaruh dari partai ini,” kata Triwisaksana.

    Sehingga setiap kader baru, kata Triwisaksana, wajib mengikuti program OK Gelora atau Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia.

    “Sesudahnya wajib mengikuti program lain seperti Program Kaderisasi, Pengembangan wawasan atau program-program lainnya di Partai Gelora,” ujarnya.

    Triwisaksana yang juga Ketua DPP Partai Gelora Koordinator Bidang Penggalangan ini berharap setelah aktif sebagai kader, anggota baru didorong untuk mulai melakukan tugas perekrutan anggota baru.

    “Kita punya program ‘Member get Member’. Satu anggota merekrut satu anggota baru. Silahkan mereka yang punya keluarga, tetangga, teman, alumni dan lain sebagainya. Ajak mereka gabung ke Partai Gelora,” ujarnya.

    Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, setiap kader Partai Gelora akan mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam hal pengembangan wawasan kapasitas dirinya.

    “Sekali lagi kami berharap, yang sudah menjadi anggota bisa mengajak teman-teman kita, anggota keluarga kita, dan yang lainnya bergabung bersama Partai Gelora. Partai Gelora menargetkan merekrut 1,5 juta anggota menjelang Pemilu 2029,” pungkasnya.

  • Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    Senator Aanya: Status Siaga 1 TNI Bentuk Antisipasi

    distorsi.id/, Bandung – Anggota DPD RI Aanya Rina Casmayanti menilai keputusan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 seluruh jajaran TNI merupakan langkah antisipatif yang wajar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

    Menurut Teh Aanya, situasi keamanan internasional yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, menuntut kesiapsiagaan negara untuk menjaga stabilitas nasional.

    “Langkah Panglima TNI harus dilihat sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat, tetapi sebagai langkah preventif agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Teh Aanya, dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/3/2026).

    Senator Indonesia asal Jawa Barat itu menilai, keputusan meningkatkan status siaga merupakan bagian dari manajemen keamanan negara yang responsif terhadap perkembangan global yang tidak menentu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang menjadi perhatian dunia karena berpotensi memicu instabilitas regional yang lebih luas.

    Menurut Teh Aanya, dampak konflik tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bisa merembet ke sektor ekonomi, energi, hingga keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.

    Karena itu, ia menilai instruksi Panglima TNI yang meminta peningkatan patroli di objek vital nasional, penguatan sistem pertahanan udara, serta pemantauan situasi internasional merupakan langkah yang tepat.

    “Objek vital seperti bandara, pelabuhan, jaringan listrik, dan pusat transportasi memang harus mendapat perhatian khusus. Stabilitas di sektor-sektor ini sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” jelasnya.

    Teh Aanya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi situasi global yang dinamis, terutama antara TNI, kementerian terkait, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.

    Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta para atase pertahanan untuk memantau perkembangan situasi di negara-negara konflik dan menyiapkan skenario evakuasi bagi warga negara Indonesia jika diperlukan.

    “Perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama. Negara harus memastikan setiap warga negara yang berada di wilayah konflik memiliki akses perlindungan dan jalur evakuasi yang jelas,” katanya.

    Lebih jauh, Teh Aanya menilai kesiapsiagaan militer juga perlu diiringi dengan penguatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

    Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menurutnya memiliki posisi strategis untuk mendorong deeskalasi konflik melalui jalur diplomasi.

    “Kita berharap pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai di forum internasional. Indonesia memiliki tradisi kuat dalam mendorong penyelesaian konflik secara dialogis,” ujar Teh Aanya.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi peningkatan status siaga secara berlebihan, karena langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme normal dalam menjaga keamanan nasional.

    “Yang terpenting adalah memastikan bahwa negara siap menghadapi segala kemungkinan, sekaligus tetap menjaga stabilitas dan ketenangan di dalam negeri,” pungkasnya.

  • Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    Stok Beras 3,53 Juta Ton, Komisi IV Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor

    distorsi.id/, Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Alex Indra Lukman minta pemerintah, mulai merumuskan ekspor beras produksi petani dalam negeri, seiring berlimpahnya stok beras yang mencapai angka 3,53 juta ton di akhir Desember 2025 lalu.

    “Tantangan kita hari ini, menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga kita bisa bersaing dengan negara produsen beras lainnya, dalam merebut potensi pasar global,” kata Alex.

    Hal itu disampaikannya, saat bersilaturahmi bersama Penyuluh Pertanian se-Sumatera Barat, di UNP Hotel & Convention, Sabtu sore (7/3/2026).

    Ikut hadir di momen yang disertai agenda buka puasa Ramadan 1447 H/2026 M itu, perwakilan penyuluh dari sejumlah daerah di Sumbar. Juga hadir, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti berserta jajaran.

    Dijelaskan Alex, untuk faktor menurunkan biaya produksi, petani inovatif dari Sumatera Barat, Ir Djoni, telah menemukan metode Sawah Pokok Murah.

    Dengan metode yang telah diujicobakan seluruh kabupaten/kota di Sumbar ini, hasil panen tidak kalah dengan metode konvensional. Padahal, metode ini tidak melalui pengolahan tanah yang merupakan komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

    Kemudian, metode ini juga tak butuh pemupukan kimia serta penyemprotan pestisida maupun fungsida. Bahkan, cuaca kemarau juga tak terlalu jadi rintangan. Sehingga, makin memperkecil potensi gagal panen karena faktor cuaca.

    “Walaupun topografi daerahnya perbukitan, sehingga tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat ini sudah mampu swasembada beras sejak lama,” ungkap Alex.

    “Dengan adanya inovasi Sawah Pokok Murah yang telah dilaksanakan secara massif di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Dharmasraya, biaya produksi sudah bisa dipastikan akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan metode konvensional sebagaimana telah diterapkan petani selama ini,” tambah Alex.

    Tersisa, cara mengatasi persoalan angka patahan (broken) ataupun menir (pecahan kecil) beras. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini, masalah tersebut memerlukan campur tangan pemerintah melalui BRIN dan dunia perguruan tinggi melalui riset-riset berkelanjutan.

    “Kondisi saat ini, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), mengandung patahan (broken) atau menir (pecahan kecil) berada di angka 25-40 persen. Sementara, beras dari negara-negara produsen beras lainnya di Asia Tenggara, kadar broken-nya telah berada di angka 5 persen,” ungkap Alex.

    “Jika kondisi ini tak segera diatasi, pasar beras global akan sangat sulit ditembus,” urai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.

    Jika pasar global tak bisa ditembus, lanjut Alex, program swasembada pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, akan menghadapi kendala cukup pelik.

    “Saat ini, bapak presiden telah mencanangkan peningkatan produksi, baik itu melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Sementara, daya serap dalam negeri, tidak bertambah signifikan. Mau diapakan stok melimpah itu nantinya. Ini tantangan yang harus segera dijawab,” tegas Alex.