Distorsi.id

Penulis: mbahdot

  • Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

    Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Usul revisi dimaksud terutama terkait Pasal 146 dan 147 yang mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

    “Karena kalau UU ini mulai berlaku tahun 2027, maka akan ada 9.000 pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi NTT yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Abraham, di Jakarta, Minggu, (8/3/2026).

    Abraham menjelaskan, saat ini Pemprov NTT menganggarkan 43, 63 persen dari APBD untuk gaji pegawai. Jika harus turun sampai 30 persen, Pemprov NTT harus menghemat Rp540 miliar. Itu setara dengan 9.000 PPPK tidak dibayar. Artinya PPPK tersebut harus diputus kontrak kerjanya.

    “Kami mengusulkan untuk daerah 3T, anggaran gaji pegawai itu 50 persen dari APBD. Sementara 50 persen sisanya untuk belanja infrastruktur publik. Ini khusus untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar seperti NTT yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD),” saran anggota Komite I DPD RI ini.

    Abraham berharap tidak ada penyamarataan untuk seluruh provinsi. Daerah yang PAD besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Bali, bisa langsung berlaku aturan gaji pegawai paling tinggi 30 persen. Sementara daerah 3 T, harus ada aturan atau tindakan afirmasi khusus yang disesuaikan dengan kondisi APBD dan PAD tiap-tiap daerah.

    “Bayangkan jika 9.000 PPPK yang di-PHK itu adalah guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Sementara tenaga-tenaga itu sangat dibutuhkan Pemprov NTT. Roda pemerintahan NTT bisa lumpuh jika mereka di-PHK. Maka kami mengusulkan ada revisi UU HKPD atau ada tindakan afirmasi khusus bagi daerah 3 T,” jelas Abraham.

    Menurutnya, 22 Kabupaten dan satu Kota di NTT juga mengeluh hal yang sama. Hal itu karena rata-rata, mereka menganggarakan gaji pegawai di atas 30 persen dari APBD. Jika UU HKPD diberlakukan, ada ribuan PPPK di tiap kabupaten dan kota yang kena PHK.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Yosef Rasi mengungkapkan solusi yang dilakukan untuk mencapai angka 30 persen seperti disyaratkan UU HKPD.

    Solusinya adalah ada 12.519 PPPK yang tidak diperpanjang kontraknya. Di sisi lain, harus diberlakukan kebijakan moratorium atau jeda tidak ada penerimaan ASN baru di Pemprov NTT selama lima tahun.

    Jika terjadi moratorium maka tahun 2026, ada 3.104 PPPK yang tidak diperpanjang kontrak kerja dan ada 463 ASN yang pensiun.

    Pada tahun 2027, ada 524 orang ASN yang pensiun. Sementara tahun 2028, ada 1.438 PPPK yang diputus kontrak dan 421 ASN yang pensiun.

    Adapun tahun 2029, ada 436 ASN yang pensiun dan tahun 2030, ada 7.977 PPPK yang diputus kontraknya dan 454 ASN yang pensiun.

    ”Tahun 2030, jumlah ASN di Pemprov NTT mencapai 10,812 orang. Itu kondisi ideal sesuai UU HKPD yaitu di bawah 30 persen dari APBD. Tapi resikonya, selama lima tahun, ada 12.519 PPPK yang tidak diperpanjang kontraknya. Kemudian harus moratorium penerimaan ASN baru,” ungkap Yosef.

  • Israel-AS Serang Iran, Politikus PKS: Indonesia Harus Konsisten Berpolitik Non-Blok

    Israel-AS Serang Iran, Politikus PKS: Indonesia Harus Konsisten Berpolitik Non-Blok

    distorsi.id/, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

    Sedangkan Indonesia, menurutnya, harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan. Tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik AS-Israel dengan Iran.

    “Indonesia negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” kata Syahrul, saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol, di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).

    Selain itu, dia mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran, yang menurutnya tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” ungkapnya.

    Politikus PKS itu menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

    Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.

    “Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar,” ujarnya.

    Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.

    “Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi,” jelasnya.

    Syahrul berharap konflik tersebut harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian nasional.

    Ia mencontohkan, Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, namun tetap mampu mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri.

    “Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” katanya.

    Dikatakan Syahrul, ada tiga sektor yang harus dikuasai negara agar memiliki kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan. “Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” pungkasnya.

  • Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    Umumkan Ketersediaan BBM 21 Hari, Pemerintah Dinilai Terbuka

    distorsi.id/, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tentang ketersediaan BBM (bahan bakar minyak) dalam negeri hanya untuk 21 hari, merupakan sebuah bentuk keterbukaan dari pemerintah akan kondisi cadangan energi nasional.

    Hal itu menurutnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus momen pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

    “Kita harus terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi yang ada. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu diajak untuk menyikapi situasi ini dengan bijak, misalnya dengan mulai berhemat dalam penggunaan energi,” kata Gobel saat reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).

    Dijelaskannya, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, memunculkan berbagai kekhawatiran terkait stabilitas pasokan energi global, baik minyak, gas, maupun listrik.

    Namun, menurut politikus Partai NasDem itu, hal tersebut menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional ke depan. Termasuk mengambil berbagai Langkah strategis lainnya untuk menyiasati kondisi yang ada.

    “Yang paling penting menurut saya adalah pemerintah, termasuk PLN dan Pertamina, harus mengambil langkah strategis. Ini menjadi pengalaman penting bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,” tegasnya.

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo itu mengingatkan, salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah percepatan investasi di sektor energi, khususnya pada sektor pengolahan energi seperti kilang (refinery) dan pengembangan energi baru terbarukan.

    Gobel menilai pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar berbagai proyek strategis di sektor energi dapat berjalan lebih cepat.

    Sedangkan untuk masyarakat sendiri, selain harus lebih bijak dan menghemat dalam penggunaan energi, Gobel berharap masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying BBM. Sikap demikian, menurutnya, justru akan memperburuk kondisi yang ada.

    “Dalam hal Ini perlu edukasi tidak hanya dari pemerintah, namun juga seluruh elemen bangsa kepada masyarakat untuk tidak panic buying dengan melakukan pembelian berlebih atau bahkan penimbunan BBM yang justru akan memperparah kondisi di lapangan. Sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Sebagai negara besar, kita harus memperkuat sistem energi kita agar lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika global,” pungkasnya.

  • Pulihkan Kepercayaan Publik ke Polri, Sudding: Tindak Tegas Oknum yang Salahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan

    Pulihkan Kepercayaan Publik ke Polri, Sudding: Tindak Tegas Oknum yang Salahgunakan Kewenangan dan Kekuasaan

    distorsi.id/, Palu – Anggota Komisi III DPR RI Dr. Sarifuddin Sudding SH., MH., mengatakan penting menindak tegas oknum kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

    Tindakan tegas tersebut, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    Dalam situasi ketika institusi kepolisian tengah menjadi sorotan publik, kata Sudding, tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oknum aparat.

    “Untuk meningkatkan public trust, tidak cukup hanya diproses secara etik. Harus diproses secara pidana. Selain pemecatan tidak dengan hormat, juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana agar menimbulkan efek jera,” kata Sudding, saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, di Mapolda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/3/2026).

    Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah itu menekankan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi, maka penerapan pasal tindak pidana pencucian uang perlu dipertimbangkan.

    “Langkah ini penting untuk menelusuri serta merampas aset hasil kejahatan, sehingga penegakan hukum berjalan maksimal dan memberi pesan kuat bagi aparat lainnya,” jelas Sudding.

    Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kehati-hatian bagi institusi kepolisian dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang menjadi perhatian publik. Sebab aspek kausalitas harus dilihat secara utuh dan komprehensif.

    “Apakah yang bersangkutan benar-benar mengetahui dan terlibat dalam tindak pidana tersebut, harus diuji secara cermat. Proses peradilan tidak boleh melihat perkara secara sepotong-sepotong. Putusan pidana, harus didasarkan pada fakta yang utuh agar mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” tegas Sudding.

    Adapun dalam kunjungan ini, ia bersama tim dari Komisi III, mendalami sejauh mana reformasi kejaksaan dan kepolisian telah dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum di Palu, Sulawesi Tengah.

    “Kami ingin memastikan bahwa reformasi penegakan hukum dan pembaruan hukum pidana nasional benar-benar telah diimplementasikan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan substantif di daerah,” ujar Sudding.

    Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyoroti kesiapan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari regulasi yang telah disahkan, tetapi juga dari implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI juga mencermati penanganan dan penyelesaian perkara-perkara yang menarik perhatian publik di wilayah Sulawesi Tengah khususnya,” ujar Sudding.

    Ia menambahkan, Komisi III akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan due process of law.

    “Dengan demikian, reformasi hukum yang tengah berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat,” imbuh Sudding.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Djoko Wienartono menyampaikan, melalui kunjungan kerja Komisi III DPR RI menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara Polri dan DPR RI, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta dukungan terhadap tugas penegakan hukum di daerah.

    Ia juga menegaskan bahwa Polda Sulawesi Tengah menyambut positif kehadiran Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi yang konstruktif antara kedua institusi.

    “Kami berharap melalui kunjungan ini terbangun sinergi yang lebih solid, sehingga berbagai tantangan penegakan hukum di daerah dapat diselesaikan bersama dan memperoleh dukungan optimal dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

  • Perkuat Infrastruktur Kawasan Mahalona, Wamentrans Dukung Luwu Timur sebagai Sentra Tanaman Pangan

    Perkuat Infrastruktur Kawasan Mahalona, Wamentrans Dukung Luwu Timur sebagai Sentra Tanaman Pangan

    distorsi.id/, Jakarta – Bupati Luwu Timur Irawan Bachri Syam mengatakan, kedatangannya menemui Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,

    untuk menyampaikan berbagai potensi yang ada di kawasan transmigrasi Mahalona yang berada di Kecamatan Towuti.

    “Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Mahalona seperti tanaman pangan, lada, dan buah naga,” kata Irawan Bachri mengungkap, pembicaraannya dengan Wamentrans, Viva Yoga Mauladi, di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, (5/3/2026).

    Selain itu, Bupati Irawan Bachri Syam menjelaskan sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur diberi amanat untuk mencetak sawah seluas 1.000 Ha. “Potensinya bisa mencapai 20.000 Ha,” ungkap Irawan Bachri.

    Semua potensi tersebut, menurut Irawan Bachri, belum bisa dioptimalkan karena belum didukung oleh infrastruktur jalan, jembatan, dan pendukung di sektor pertanian.

    “Infrastruktur yang ada sudah tidak memadai,” tegasnya.

    Irawan Bachri menegaskan, Mahalona perlu diberi sentuhan agar potensi kawasan dan transmigran serta penduduk lain menjadi lebih sejahtera.

    “Luwu Timur selalu menerima transmigran dan kami tetap membutuhkan transmigran guna membangun daerah,” ujarnya.

    Potensi besar Mahalona diakui oleh Viva Yoga. “Karena itu kawasan Mahalona masuk dalam 154 kawasan prioritas Kementrans,” kata politikus Partai PAN itu.

    Untuk meningkatkan potensi pertanian dan kehidupan transmigran, Kementerian ini telah menganggarkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dalam TA 2025, Luwu Timur mendapat bantuan sebesar Rp11,3 miliar.

    “Untuk bantuan TA 2026 masih dalam pembahasan,” ungkap mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

    Viva Yoga ingin kawasan transmigrasi Mahalona menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dirinya mendukung kawasan itu menjadi sentra tanaman pangan, komoditas beras, guna mendukung swasembada pangan.

    Untuk itu rencana cetak sawah perlu dipercepat namun hal demikian harus didukung oleh infrastruktur bendungan dan saluran irigasi.

    “Terkait infrastruktur pendukung yang besar, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Viva Yoga.

    “Program cetak sawah tidak boleh gagal. Ini juga menjadi tanggung jawab kami karena selama ini kawasan transmigrasi berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kawasan transmigrasi harus produktif dan menjadi sentra tanaman pangan,” ujarnya.

    Sebagai kabupaten yang setiap periode menerima kedatangan transmigran, Viva Yoga mengingatkan pada pemerintah Luwu Timur agar dalam menyediakan lahan dan kawasan transmigrasi statusnya harus ‘clean and clear’.

    “Jangan tumpang-tindih dengan lahan milik pihak lain,” tegasnya.

    Dari target sertifikati SHM di lahan milik transmigran, dari 5,580 bidang sudah direalisasi sebanyak 4,521 bidang, sisa 1,088 bidang.

    Bila ada kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan, ada dasar hukum yang kuat yakni pemerintah mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi dilepaskan status kawasan hutannya.

    “Ini merupakan dukungan politik dari Komisi V DPR”, ujarnya. Keputusan itu diperkuat saat Komisi V melakukan rapat kerja dengan Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal.

    Dalam rapat disepakati, keberadaan desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.

    “Bila ada konflik lahan harus cepat diselesaikan”, ujar Viva Yoga. Dirinya tidak ingin masalah yang terjadi di eks lokasi transmigrasi Bekambit, Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terulang, di mana lahan transmigran yang sudah ditempati sejak tahun 1980-an dan sudah SHM, dicaplok pihak lain.

    “Masalah ini kita tuntaskan dengan berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM”, ungkapnya.

  • Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    Respons Situasi Geopolitik, Komisi VII: Harus Ada Relaksasi Kebijakan Industri Makanan dan Minuman

    distorsi.id/, Gresik – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, terhadap industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global yang saat ini terjadi.

    Sebab, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

    Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.

    “Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak tantangan, banyak sekali isu atau masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna Sari Dewi, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII, di PT. GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

    Menurut politikus Partai NasDem itu, akibat dari situasi perang antara AS-Israel melawan Iran ini akan berimbas pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.

    Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.

    “Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” jelasnya.

  • Mahfuz Sidik Khawatir Genosida di Gaza Terjadi di Iran

    Mahfuz Sidik Khawatir Genosida di Gaza Terjadi di Iran

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, peristiwa genosida di Gaza, Palestina bisa terjadi di Iran , jika dampak dari serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam beberapa hari ini.

    Hal ini mengacu pada data media pemerintah Iran, yang menyebutkan bahwa jumlah korban sipil yang tewas hingga hari kelima perang mencapai 1.045 orang, dengan sekitar 6.000 orang terluka.

    “Bagaimana kemungkinan jumlah korban jika serangan udara menyeluruh dilancarkan Amerika dan Israel tanpa henti seperti ancaman Menteri Pertahanan AS? Kita bisa membuat perbandingan dengan korban di Gaza,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

    Menurut dia, studi yang dilakukan oleh The Lancet Global Health mengungkap jumlah korban tewas di Gaza selama 15 bulan pertama operasi militer Israel mencapai lebih dari 75.000 orang.

    Sedangkan Unesco mengungkap 64.000 korban adalah anak-anak dan sedikitnya 1.000 bayi. Angka korban yang dilansir The Lancet artinya rata-rata jatuh korban tewas 167 orang per-hari.

    “Membandingkan dengan jumlah korban tewas di Iran yang mencapai 1.045 orang dalam lima hari, berarti rata-rata jatuh korban tewas 209 orang per-hari. Jumlah ini hampir 1.5 kali jumlah korban di Gaza,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai jika militer AS-Israel tanpa mengindahkan hukum humaniter internasional, maka genosida di Iran akan terjadi bahkan lebih buruk dan lebih besar dari peristiwa di Gaza.

    Ancaman Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, lanjut Mahfuz, nampaknya sudah menjadi keputusan Presiden AS Donald Trump.

    Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt pada Rabu (4/3/2026) mengkonfirmasi pernyataan Hegseth dengan menyatakan “dalam beberapa jam ke depan, kami akan mencapai dominasi di langit Iran, dan pesawat militer kami akan menghujani Iran dengan rudal dan senjata yang melumpuhkan”.

    Aksi militer ini dipastikan akan semakin masif dan agresif setelah Kongres melalui pemungutan suara, akhirnya menyetujui aksi perang yang diambil oleh Presiden Trump.

    Mengacu kepada tindakan brutal militer Israel di Gaza, maka menurut dia, serangan udara gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran akan benar-benar menjadi perang yang ‘unfair’.

    “Hari-hari ke depan, masyarakat dunia akan kembali menyaksikan pembantaian besar-besaran warga sipil di Iran oleh kekuatan militer udara Amerika Serikat dan Israel,” pungkas Mahfuz Sidik.

    Diketahui, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dalam pernyataannya kepada media pada Rabu (4/3/2026), mengancam akan melakukan serangan menyeluruh yang menghancurkan tanpa henti, tiap hari dan tiap menit untuk menguasai wilayah Iran dan.

    “Sampai kami memutuskan aksi ini selesai, dan Iran tidak bisa berbuat apa-apa,” demikian ancam Hegseth.

    Ancaman ini menandakan bahwa militer AS-Israel akan mengerahkan maksimal armada tempur udaranya untuk membombardir daratan Iran secara menyeluruh. Bahkan Hegseth mengakui bahwa itu akan menjadi aksi perang yang tidak sepadan (unfair).

    Pada pada hari pertama , Sabtu (28/2/2026), serangan AS-Israel telah menyasar sekolah dasar khusus siswi di Minab, Iran yang mengakibatkan tewasnya 165 orang pelajar, yang telah mendapatkan kecaman keras salah satu Lembaga PBB, Unesco.

    Kemudian media pemerintah Iran menyebutkan jumlah korban sipil yang tewas hingga hari kelima perang mencapai 1045 orang, dengan sekitar 6000 orang terluka.

  • Ketua DPD RI Ingatkan Stabilitas BBM dan LPG Jelang Mudik Lebaran

    Ketua DPD RI Ingatkan Stabilitas BBM dan LPG Jelang Mudik Lebaran

    distorsi.id/, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pemerintah memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG tetap aman menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

    Hal itu mengingat akan ada pergerakan sekitar 144 juta orang atau hamper 50% dari total penduduk Indonesia ke kampung halamannya.

    “Ini serius, karena ada dua momentum yang bertabrakan di waktu yang sama. Perang Teluk yang memengaruhi lalulintas pedagangan dan supply minyak dunia. Dan inflasi menjelang Lebaran, yang dari tahun ke tahun selalu naik di saat hari Idul Fitri,” kata Sultan, Jumat (6/3/2026).

    Senator Indonesia asal Bengkulu itu membaca kegelisahan warga, soal potensi kenaikan harga barang dan jasa dalam minggu-minggu mendekati mudik Lebaran.

    “Jika harga minyak bumi naik, bahan bakar naik, transportasi naik, jatuhnya biaya logistik naik. Jika LPG langka, ini dampaknya lebih langsung ke masyarakat dan UMKM, karena menyangkut kebutuhan dasar, makan,” ungkapnya.

    Masyarakat sekarang, lanjutnya, semakin melek informasi. Makin mudah mengakses media. Dan, banyak konten berseliweran tentang krisis akibat perang teluk. “Karena itu, pemerintah harus detail dan serius, memitigasi ancaman tersebut,” sarannya.

    “Dengan pergerakan masyarakat yang begitu besar, kebutuhan BBM untuk transportasi dan LPG untuk rumah tangga pasti ikut meningkat. Karena itu pemerintah harus memastikan pasokan energi benar-benar aman menjelang Lebaran,” ujar Sultan.

    Di sisi lain, Sultan juga melihat, di setiap masalah selalu ada peluang. Mobilitas masyarakat dalam skala besar selama mudik, adalah peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut arus mudik sebagai “mesin ekonomi raksasa” yang mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal karena jutaan orang kembali ke daerah asal mereka.

    Karena itu, Sultan mengajak pemerintah daerah, pelaku UMKM, industri pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan berbagai keunggulan daerah.

    “Setelah bersilaturahmi dengan keluarga, para pemudik bisa diajak menikmati kuliner lokal, mengunjungi destinasi wisata daerah, serta membeli produk-produk UMKM. Ini kesempatan besar untuk menghidupkan ekonomi daerah,” ujar Sultan.

    Sultan juga mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halamannya. Salah satunya, program mudik gratis yang diinisiasi DPP KAMSRI buat warga Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang bermukin di Jakarta.

    “Selamat buat warga Sumbagsel – Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Bangka Belitung, di Jakarta yang sudah mendapatkan fasilitas mudik gratis bersama KAMSRI. Semoga aman dan lancar,” ungkap Sultan B Najamudin, yang rencanakan akan melepas mereka 14 Maret 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Semoga perjalanan mudik tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

  • Diduga Dikriminalisasi, Pendeta Sepuh Ini Terancam Penjara

    Diduga Dikriminalisasi, Pendeta Sepuh Ini Terancam Penjara

    distorsi.id/, Jakarta – Tragis benar nasib Ir. Wajudi Pranata ini. Betapa tidak, pria sepuh berusia 72 tahun yang sehari-hari menjadi pelayan umat ini tak pernah menyangka di masa tuanya akan berhadapan dengan hukum dan terancam di penjara.

    Apa pasal? Ini lantaran Ir. Wajudi Pranata harus berurusan dengan hukum karena mengingatkan Joseph Hong Kah Ing, rekan sejawatnya sesama Pendeta di Gereja Abbalove Jakarta Selatan.

    Kasus ini bermula dari skandal jual beli saham PT. Teknik Alum Service (TAS) milik Agam Tirto Buwono kepada PT. Greenworld Resource yang dimiliki Hong Kah Ing. Pada perjalanannya, Hong Kah Ing hanya membayar USD250 ribu dari USD6,5 juta pada tahun 2014.

    Namun, sebelum lunas dibayar, Hong Kah Ing menjual saham perusahaan itu ke Bursa Singapura (Singapore Exchange/SGX) pada tahun 2018. Tentu dengan banyak sekali diduga melakukan berbagai pemalsuan surat-surat.

    Wahjudi Pranata yang merupakan karyawan dan sahabat Hong Kah Ing. Selain hubungan pertemanan di kantor, keduanya juga terlibat dalam pelayanan di gereja Abbalove Jakarta Selatan sebagai sesama pendeta.

    Sebagai sahabat Hong Kah Ing, Wahjudi mendapat telepon dari Agam Tirto Buwono yang mempertanyakan dugaan mengapa banyak surat dipalsukan. Agam juga mengaku kesulitan menghubungi Hong Kah Ing dan karyawan perusahaannya.

    Selain berkonflik dengan Agam, Hong Kah Ing juga terlibat sengketa dengan Chong Wan Lin dan Lim Eng Hoe dari Singapura. Karena Hong Kah Ing susah dihubungi, Chong Wan Lin meminta Wahjudi untuk mempertemukannya dengan para Pendeta di Gereja Abbalove, tempat Hong Kah Ing melayani umat.

    Dari situlah, Wahjudi memberi penjelasan kepada para Pendeta yang lain dan mengajak berdoa. Namun, rupanya tidak selesai. Hingga Wahjudi Pranata akhirnya membuat grup WA di perusahaan dengan nama “Penjelasan WP Terkait Agam” yang beranggotakan karyawan perusahaan milik Hong Kah Ing yang seluruh anggotanya berdomisili di Jakarta.

    Dalam grup WA tersebut, Wahjudi membuat voice note (VN) yang intinya memperingatkan agar seluruh karyawan perusahaan dan Hong Kah Ing tidak menghindar saat dimintai Agam Tirto Buwono. Termasuk menjelaskan dugaan beberapa surat palsu yang tercatat dan digunakan saat IPO di Singapore Exchange.

    Tidak terima peringatan itu, Hong Kah Ing akhirnya melaporkan Wahjudi Pranata ke Polda Sulawesi Tengah. Saat ini, kasusnya sudah berlanjut ke Persidangan di PN Palu.

    “Benar, Selasa kemarin disidangkan di Pengadilan Negeri Palu dengan agenda pembacaan dakwaan,” kata Tony Agustin Sitompul dari kantor hukum M. Mahfuz Abdullah & Associate, kepada awak media, di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

    Menurut Tony, perkara yang dihadapi kliennya merupakan kasus yang tidak wajar. “Jadi kami menilai kasus ini agak lain. Kami menduga dikriminalisasi. Sebab diawali ajakan berdoa dan nasihat menasihati di gereja. Kemudian dilanjutkan dengan Voice Note dalam grup WA yang tujuannya untuk menasihati, namun tiba-tiba bisa masuk perkara hukum. Hal ini tentu tidak sesuai dengan SKB tiga menteri yang menyatakan bahwa Grup WA terbatas tidak bisa dijadikan delik, apalagi hal-hal yang disampaikan dalam pesan voice note tersebut semuanya fakta. Yaitu, ada beberapa dugaan surat palsu yang digunakan saat IPO di Singapore Exchange. Dugaan pemalsuan surat-surat ini sendiri sedang dalam pengusutan Penyidik Polda Metro Jaya atas laporan Pak Agam,” urainya.

    Tony menambahkan, seluruh anggota grup WA berdomisili di Jakarta, namun malah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah. “Ini agak lain juga. Sehingga berproses di Polda Sulteng dan kini mulai disidangkan,” ujarnya sambil tertawa.

    Sebagai warga Nasrani, Tony Sitompul juga mengaku heran sesama pendeta tidak memberi contoh yang baik kepada umatnya. “Pendeta polisikan pendeta itu rasanya gimana, sesama penginjil berkonflik, apa begitu sesuai dengan firman Tuhan,” pungkasnya.

  • Komisi VII DPR Dalami Efektivitas Model Konsolidasi UMKM di Tangsel

    Komisi VII DPR Dalami Efektivitas Model Konsolidasi UMKM di Tangsel

    distorsi.id/, Tangerang Selatan – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten.

    Menurut Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, pertemuan digelar dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor, UMKM dan Ekonomi Kreatif, sekaligus memperkuat kolaborasi dan regulasi yang telah diberlakukan pemerintah Kota Tangsel.

    “Kami ingin memperoleh gambaran konkret mengenai efektivitas model konsolidasi UMKM yang berlaku di Tangerang Selatan, akses pembiayaan, implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi dan onboarding ke e-commerce, fasilitasi legalitas usaha, NIB, dan sertifikasi halal,” kata Saleh, menjawab pertanyaan wartawan, di sela reses, di Tangsel, Kamis (5/3/2026).

    Dalam pertemuan, lanjutnya, Komisi VII DPR RI juga mendalami sejumlah isu strategis, seperti pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), strategi pengembangan pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, fashion, dan aplikasi digital.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PAN itu juga menyoroti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk UMKM dan IKM guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar modern.

    Sebagai informasi, pembahasan ini turut mencakup kontribusi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara dalam mendiseminasikan informasi pembangunan serta mempromosikan potensi UMKM dan pariwisata daerah.

    Saleh berharap, hasil diskusi dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan dukungan regulasi yang lebih tepat sasaran.

    “Kami yakin hasil diskusi dalam reses ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, dukungan regulasi, dan penguatan anggaran yang lebih tajam dan tepat sasaran,” imbuhnya.